Pengembangan Pendanaan AIF Melalui ASEAN+3

Oleh: Makmun Syadullah

Pengamat Ekonomi

Indonesia Finance Today, 1 Mei 2013

ASEAN Infrastructure Fund (AIF) adalah perusahaan pembiayaan swasta yang dimiliki oleh negara-negara ASEAN dan Asean Development Bank  (ADB)  yang berdomisili di Malaysia. AIF didirikan dengan tujuan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan infrastruktur di Kawasan ASEAN dalam rangka meningkatkan konektivitas ASEAN.

Selamatkan Industri Galangan Kapal

Oleh: Makmun Syadullah

Pengamat Ekonomi

Indonesia Finance Today, 3 April 2014

Indonesia merupakan negara kepulauan yang mana dua pertiga wilayahnya berupa perairan atau lautan, dan tersusun dari tujuh belas ribuan pulau-pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Untuk itu bangsa Indonesia harus mampu memanfaatkan secara optimal seluruh potensi laut guna mewujudkan kemakmuran bagi segenap rakyat Indonesia.

Merombak Mekanisme Penganggaran Belanja Pegawai Negeri

Oleh : Makmun Syadullah

Pengamat Ekonomi

Indonesia Finance Today, 1 Maret 2013

Dalam rangka memaksimalkan penggunaan dana transfer daerah yang selama ini hanya tersedot untuk menggaji aparatur dan pejabat daerah, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengusulkan agar pemerintah menyatukan belanja pegawai daerah ke dalam satu mekanisme penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Melalui penyatuan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penggunaan dana transfer, menghilangkan kontaminasi politik lokal terhadap pegawai daerah. Pada akhirnya diharapkan para pegawai daerah dapat lebih netral dalam menjalankan tugas melayani masyarakatnya.

Dampak Transfer ke daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Oleh : Makmun Syadullah

Pengamat Ekonomi

Sejak berjalannya desentralisasi fiscal, transfer pemerintah pusat ke daerah terus meningkat. Pada saat pertama kali otonomi daerah diberlakukan (2001), transfer ke daerah yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) mencapai Rp61,4 triliun.

Tuntutan Good Governance Proyek Infrastruktur

Oleh: Makmun Syadullah

Pengamat Ekonomi

Indonesia Finance Today, 5 Februari 2013

Dewasa ini kebutuhan dunia akan infrastruktur terus meningkat seiring dengan meningkatkan aktivitas ekonomi. Dalam jangka panjang, GDP dunia diperkirakan akan tumbuh kuat dan mungkin bisa mencapai dua kali lipat selama periode tahun 2030. Menurut laporan OECD bertajuk “Strategic Transport Infrastructure Needs to 2030 (2011), pertumbuhan ekonomi tertinggi diperkirakan terjadi di wilayah Asia Pasifik, Cina dan India.  PDB per kapita di negara-negara berpendapatan tinggi diperkirakan akan meningkat terus, bahkan  lebih tinggi dari PDB rata-rata per kapita negara berkembang. PDB per kapita Cina dan India bisa meningkat tiga sampai empat kali pada tahun 2030.

Mengapa Pulsa harus Dikenai Cukai?

Oleh: Makmun Syadullah

Pengamat Ekonomi

Kontan 31 Januari 2013

Industri handphone berkembang pesat di Indonesia sejak 15 tahun lalu, ini terlihat dari jumlah pelanggan handphone yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Indonesia  tercatat menempati posisi keempat di Asia setelah Korea Selatan, China dan Jepang. 

Efisiensi dan Efektivitas Konsumsi Listrik

Oleh: Makmun Syadullah

Pengamat ekonomi

Kontan 15 Januari 2013

Pemerintah dan PLN sudah sepakat menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) sebesar 15 persen pada tahun 2013 secara bertahap untuk golongan pelanggan diatas 900 VA. Namun sebelum kenaikan TDL tersebut direalisasikan, pemerintah diharapkan mengambil kebijakan yag tegas terkait tidak efisiennya kinerja PT PLN. Disinyalir bahwa PT  PLN selama ini tidak bekerja secara efisien, sehingga muncul kesan ketidakefisienan tersebut dibebankan pada konsumen listrik.

Politik Subsidi BBM

Oleh: Makmun Syadullah

Pengamat ekonomi

Indonesia Finance Today, 3 Januari 2012

Kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat, bagi sebagian besar masyarakat Indonesia merupakan gaya hidup, namun bagi sebagian yang lain sudah menjadi kebutuhan. Akibatnya dengan segala kemudahan yang diberikan kepada konsumen, permintaan kendaraan bermotor semakin meningkat. Krisis yang masih akan membayangi ekonomi global pada tahun 2013 kemungkinan tidak akan berdampak pada permintaan kendaraan bermotor. Bahkan kalangan pelaku industri otomotif di Indonesia optimistis permintaan mobil akan tetap tinggi. 

Pelajaran dari Politik Anggaran Amerika

Oleh : Makmun Syadullah

Pengamat Ekonomi

Kontan 22 Desember 2012

Tahun 2013 Amerika terancam masuk dalam jebakan “jurang fiscal” (fiscal cliff),  akibat krisis yang meledak sejak September 2008. Pemerintahan di bawah komando George W. Bush dianggap hanya melakukan pemborosan selama masa pemerintahannya. Sementara itu Bush mengambil kebijakan keringanan perpajakan, yang berakibat keuangan negrara terjepit pada defisit keuangan.

Meningkatkan Kualitas Belanja Negara

Oleh: Makmun Syadullah

Pengamat Ekonomi

Kontan, 6 Desember 2012

Menurut Asian Development Bank-ADB  pembangunan ekonomi di Indonesia tidak merata. Hal ini setidaknya tergambarkan pada dari koefisien Gini Ratio Indonesia yang masih besar. Pada tahun 2011 Gini Ratio mengalami peningkatan dari 0,3% menjadi 0,4%,  yang menandakan pemerataan ekonomi di Indonesia semakin tidak merata dan mulai sedikit ada permasalahan.

Mewasdapai Dampak Fiscal Cliff

Oleh: Makmun Syadullah

Pengamat Ekonomi

Indonesia Finance Today, 4 Desember 2012

Ancaman jurang fiskal (fiscal cliff) Amerika Serikat bermula dari jurang ketimpangan akibat krisis yang meledak sejak September 2008. Pemerintahan di bawah komando George W. Bush dianggap hanya melakukan pemborosan selama 10 tahun masa pemerintahannya. Sementara itu Bush mengambil kebijakan keringanan perpajakan, yang berakibat keuangan negrara terjepit pada defisit keuangan.

Menimbang Batas Omzet UKM Kena Pajak

Oleh: Makmun Syadullah

Pengamat Ekonomi

Kontan, 27 November 2012

Pemerintah berencana akan mengenakan pajak penghasilan atas usaha Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan tujuan untuk memenuhi rasa keadilan. Selama ini pekerja yang memiliki penghasilan sebesar Rp 2 juta harus membayar pajak, sementara banyak UKM yang memiliki penghasilan belasan hingga puluhan juta rupiah per bulan belum tersentuh oleh pajak.

Stop Utang Luar Negeri!

Oleh: Makmun Syadullah

Pengamat Ekonomi

Indonesia Finance Today, 14 November 2012

Menurut data pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan, utang luar negeri pemerintah Indonesia baik yang terdiri dari utang bilateral, multilateral maupun komersial dan supplier pada tahun 2007 mencapai USD62,25 milyar atau mencapai 42,20 persen dari total utang pemerintah yang mencapai USD147,51 milyar. Pada tahun 2012 (Maret) posisi utang luar negeri pemerintah turun menjadi 32,90 persen atau USD66,63 milyar.

Menimbang Dampak FTA ASEAN-EU

Oleh: Makmun Syadullah

Pengamat Ekonomi

Kontan 2 November 2012

Uni Eropa (UE) dan ASEAN telah memulai negosiasi regional pada tahun 2007 yang dirancang  untuk mendukung proses integrasi regional ASEAN. Namun demikian, negosiasi regional tersebut dihentikan sementara dan negosiasi lebih mengarah pada proses negosiasi bilateral, UE tetap yakin bahwa perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement-FTA) antara ASEAN dan UE secara politis dan ekonomi bermanfaat untuk jangka panjang dan ambisi memiliki perjanjian strategis dengan ASEAN sebagai kesatuan wilayah tetap dipertahankan.

Cadangan Risiko Fiskal yang Berisiko

Oleh: Makmun Syadullah

Pengamat Ekonomi

Indonesia Finance Today, 2 November 2012

Tujuan pembentukan dana cadangan risiko fiskal adalah untuk menampung alokasi untuk mengantisipasi adanya perubahan asumsi-asumsi dalam penyusunan APBN, seperti misalnya adanya perubahan harga minyak dan besaran subsidi yang akan mengubah besaran penerimaan dan pengeluaran. Cadangan risiko fiskal biasanya bersumber dari dana Saldo Anggaran Lebih baik yang berasal dari  anggaran non operasional atau non Kementerian/Lembaga.

Insentif atau Mendongkrak Tax Ratio?

Oleh: Makmun Syadullah

Pengamat Ekonomi

Indonesia Finance Today, 23 Oktober 2012

           Menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal/BKPM, Chatib Basri, sebaiknya pemerintah memberikan  insentif atas investasi tanpa diskriminasi sektor industri. Menurut Chatib, insentif tax holiday dan tax allowance yang ada sekarang membuat iklim investasi terdistorsi karena eksklusif diberikan pada investasi nilai dan pada sektor tertentu. Sedangkan insentif dalam bentuk lain dapat dituangkan melalui tarif pajak lebih rendah pada badan usaha bentukan investasi baru atau badan usaha yang aktif menjalankan investasi (Bisnis Indonesia 16 Oktober 2012).

Jalan Buntu Perjuanagan Kaum Buruh

Pengamat Ekonomi

Oleh: Makmun Syadullah

Kontan 16 Oktober 2012

Demo buruh yang dilakukan pada awal bulan Oktober ini diluar kelaziman, karena biasanya dilakukan bertepatan dengan hari buruh yang jatuh pada bulan Mei. Patut diduga demo kali ini kemungkinan disebabkan karena tuntutan-tuntutan kaum buruh seperti penghapusan sistem kontrak kerja (outsourcing) dan mengakhiri rezim upah murah yang selama ini mereka perjuangkan tidak ada tanda-tanda respon dari para penguasa maupun pemerintah.

Polemik Tender Pengadaan BBM Bersubsidi

Oleh: Makmun Syadullah

Pengamat Ekonomi

Indonesia Finance Today, 8 Oktober 2012

Pemerintah didesak untuk membatalkan proses tender pengadaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang kini tengah dilakukan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Pengadaan BBM bersubsidi tidak layak diserahkan kepada pihak swasta, apalagi asing. Untuk itu sebaiknya dierahkan pada PT. Pertamina (Persero) yang 100 persen sahamnya dimiliki Negara.

Dampak Sengketa China – Jepang

Oleh: Makmun Syadullah

Pengamat Ekonomi

Kontan 1 Oktober 2012

Konflik antara China dan Jepang bermula dari langkah Jepang membeli beberapa pulau sengketa yang memang dimiliki oleh warga negara Jepang. Keputusan Jepang ini memicu kemarahan China, yang langsung mengirim enam kapal pengintai ke perairan, bahkan kemarahan juga diungkapkan oleh warga Tiongkok dengan menggelar demontrasi anti Jepang.

Rasionalitas Rencana Kenaikan TDL 2013

Oleh: Makmun Syadullah

Pengamat Ekonomi

Indonesia Finance Today, 28 September 2012

Ketua Fraksi PDIP DPR RI Puan Maharani menegaskan, fraksinya akan menolak permintaan pemerintah untuk menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) sebesar 15 persen tahun 2013. Penolakan ini lebih disebabkan PLN belum bekerja secara efisien. Ketidak efisienan ini tidak layak dibebankan kepada masyarakat pelanggan listrik PLN.