Meningkatkan Kualitas Belanja Negara

Oleh: Makmun Syadullah

Pengamat Ekonomi

Kontan, 6 Desember 2012

Menurut Asian Development Bank-ADB  pembangunan ekonomi di Indonesia tidak merata. Hal ini setidaknya tergambarkan pada dari koefisien Gini Ratio Indonesia yang masih besar. Pada tahun 2011 Gini Ratio mengalami peningkatan dari 0,3% menjadi 0,4%,  yang menandakan pemerataan ekonomi di Indonesia semakin tidak merata dan mulai sedikit ada permasalahan.

Salah satu masalah nasional yang tak kunjung terselesaikan hingga saat ini adalah ketimpangan distribusi pembangunan antar wilayah, khususnya antara Jawa dan Luar Jawa. Kesenjangan itu tercermin dari penyebaran sumber daya manusia, industri, perdagangan dan jasa, infrastruktur, irigasi, listrik, pendidikan dan bahkan sektor pertanian.

Sektor industri hingga kini 80 persennya  masih berada di Jawa.  Begitu halnya dengan sektor perdagangan dan jasa. Berkembangnya kegiatan ekonomi di Jawa-Bali ditunjang infrastruktur yang relatif lebih baik, seperti jalan raya, pelabuhan dan bandara serta ketersediaan energi listrik. Jawa masih menjadi episentrum ekonomi nasional yang secara simbolik terlihat dari pertumbuhan sektor finansial.

Meskipun pemerintah sudah menjalankan kebijakan desentralisasi, ketimpangan pendidikan Jawa-luar Jawa tetap saja lebar. Sekolah-sekolah dan universitas-universitas terbaik umumnya berada di Jawa.  Akibatnya kini mulai terasa dengan adanya gelombang “migrasi” SDM-SDM terbaik (“brain drain”) yang dimulai saat anak-anak unggul dari luar Jawa memilih masuk ke universitas-universitas di Jawa dan umumnya enggan kembali ke daerah asalnya.

Ketimpangan pemerataan pmbangunan ekonomi di Indonesia sepertinya merupakan warisan  Pemerintah kolonial Belanda. Belanja sejak menjajah Indonesia pada awal abad ke-18  menjadikan Jawa sebagai pusat pemerintahan dan  ekonomi. Sayangnya warisan ini terus dipelihara oleh pemerintah. Pemerintahan orde Baru di bawah Soeharto cenderung hanya mengejar pertumbuhan dan melupakan aspek pemerataan.

Strategi pembangunan yang “kurang tepat” pada masa Orde Baru berimplikasi semakin lebarnya kesenjangan antar wilayah. Kebijakan pertumbuhan tanpa mempertimbangkan pemerataan bahkan menimbulkan berbagai dilema dalam pembangunan nasional di kemudian hari. Berbagai program pemerintah tak berjalan optimal bahkan gagal, karena tak ditopang kebijakan di sektor terkait lainnya.

Belanja Pegawai dan Subsidi

Banyak studi tentang hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi. Menurut Brons, de Groot dan Nijkamp, (1999), pemerintah seharusnya dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung. Melalaui tiga instrument kebijakan fiskal yakni pajak, pengeluaran dan keseimbangan anggaran, dalam jangka panjang akan mempengaruhi efisiensi penggunaan sumber daya dan kemajuan teknologi.

Namun faktanya, hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi tidak selalu sejalan. Menurut Barro (1990) dampak pengeluaran pemerintah akan sangat tergantung pada kondisinya. Kontribusi pengeluaran yang produktif akan berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi, sedangkan pengeluaran yang tidak produktif akan berkorelasi negatif.

Bagaimana dengan Indonesia? Dalam tahun 2013 pemerintah menargetkan penerimaan negara sebesar Rp1.507,7 triliun. Dibandingkan dengan tahun 2007, target penerimaan tersebut mencapai lebih dari dua kali lipatnya. Adapun target penerimaan terbesar masih dari penerimaan pajak yang ditargetkan mencapai Rp1.031,7 triliun atau sekitar 68,4 persen dari total penerimaan Negara.

Meskipun penerimaan negara terus meningkat dari tahun ke tahun, apabila kita bedah komposisi pengeluaran pemerintah nampak bahwa bagian terbesar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya dihabiskan untuk belanja pegawai, subsidi dan membayar cicilan pokok hutang beserta bunganya. Sementara itu pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur kurang lebih hanya mencapai 10 persen dari belanja Negara. Bahkan apabila dibandingkan dengan belanja subsidi, alokasi untuk pembangunan infrastruktur tidak sampai 60 persennya. Fakta ini menunjukkan masih tingginya beban subsidi kita.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang semakin merata persoalan pokok yang dihadapi bukan hanya sekedar masalah kualitas penyerapan belanja negara. Apa artinya daya serap anggaran yang besar akan tetapi hanya didominasi untuk belanja pegawai.  Yang terpenting adalah bagaimana memperbesar porsi belanja modal yang produktif yang akan berdampak langsung pada perekonomian.

Menurunkan anggaran belanja subsidi nampaknya sulit, karena secara politis akan berbenturan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Begitu juga dengan pembayaran cicilan pokok dan bunga sulit dihindari, karena menyangkut kredibitas pemerintah. Satu-satunya langkah yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan efiseinsi belanja pegawai dengan  meniadakan honor-honor kegiatan dan perjalanan dinas yang selama ini hanya berkonotasi hanya untuk menambah penghasilan pegawai. Hasil efisiensi ini sebaiknya digunakan untuk menambah porsi belanja modal yang produktif. Langkah ini tidak mustahil, sebab menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mulai tahun 2013 semua kementerian dan lembaga diharapkan sudah mendapatkan remunerasi, sehingga tidak ada lagi alasan untuk mengutak-atik belanja negara untuk memperkaya para pegawai negeri, baik sipil maupun non sipil.