Rasionalitas Rencana Kenaikan TDL 2013

Oleh: Makmun Syadullah

Pengamat Ekonomi

Indonesia Finance Today, 28 September 2012

Ketua Fraksi PDIP DPR RI Puan Maharani menegaskan, fraksinya akan menolak permintaan pemerintah untuk menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) sebesar 15 persen tahun 2013. Penolakan ini lebih disebabkan PLN belum bekerja secara efisien. Ketidak efisienan ini tidak layak dibebankan kepada masyarakat pelanggan listrik PLN.

Penolakan rencana kenaikan TDL yang dilakukan oleh Fraksi PDIP  merupakan tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ketidak efisienan PLN pada 2009-2010 telah menyebabkan kerugian perusahaan plat merah sebesar Rp 36 triliun dan kerugian tersebut dibebankan ke negara. Sementara itu ketidakefisienan PLN disebabkan kegagalan BUMN bidang listrik dalam mengubah pembangkit listriknya dari BBM ke gas.  

Apabila alasan yang disampaikan Fraksi PDIP benar, sebagai rakyat Indonesia, tentu kita menyambut gembira atas penolakan rencana kenaikan TDL tersebut.  Akan tetapi kita perlu menyikapi penolakan tersebut secara cerdas. Pertanyaannya adalah apa penyebab kegagalan PLN sehingga perusahaan tidak mampu bekerja secara efisien?

Secara teoritis, penyebab ketidakefisienan suatu perusahaan dapat dibedakan menjadi dua, yakni faktor yang dapat dikendalikan perusahaan dan faktor diluar kendali perusahaan. Apabila ketidakefisienan perusahaan akibat faktor-faktor yang dapat dikendalikan perusahaan, maka ketidakefisienan tersebut tidak dapat diterima, karena perusahaan sebenarnya masih mampu memperbaikinya. Sementara itu apabila ketidakefisienan perusahaan akibat faktor-faktor diluar kontrol perusahaan,  mungkin pemerintah sebagai pemiilik saham dapat menerimya.

Sementara itu dalam konteks PLN, diduga ketidakefisienan disebabkan oleh faktor diluar kendali perusahaan.  Menurut Dirut PLN, Nur Pamudji, kegagalan konversi pembangkit listrik dari BBM ke gas seretnya pasokan gas. Meskipun penyebabnya diluar kendali perusahaan, bukan berarti pemerintah lantas menerima alasan kegagalan PLN dan menyetujui usalan kenaikan TDL. Patut diwaspadai apakah penyebab supply gas ke PLN menjadi tersendat, sehingga program konversi pembangkit listrik dari BBM ke gas gagal.

Apabila penyebab kegagalan PLN dalam  program konversi pembangkit listrik dari BBM ke gas lebih disebabkan pasokan gas untuk dalam negeri tidak ada, maka alasan Fraksi PDIP menolak rencana kenaikan TDL tahun 2013 tidak dapat diterima, karena penyebab kegagalan bukan pada pihak PLN, namun lebih ke faktor diluar kendali PLN. Namun, apabila penyebab kegalalan program konversi adalah terlalu rendahnya harga tawar gas oleh PLN, sehingga perusahaan-perusahaan penghasil gas  tidak mau menjual gasnya ke PLN, maka kegagalan program konversi tidak dapat diterima, karena masih dalam kendali  PLN.

Harga pembelian gas PLN pada 2013 diperkirakan mengalami kenaikan 30 persen menjadi rata-rata USD 7,96 per juta British Thermal unit (MMBTU) dibandingkan 2012 sebesar USD 6,12 per MMBTU. Sementara itu pada saat ini, harga gas di pasar internasional sebesar US$ 16 per juta MMBTU. Rendahnya daya tawar PLN yang jauh di bawah harga internasional ini, dikhawatirkan akan membuat program konversi pembangkit listrik dari BBM ke gas akan gagal total, karena perusahaan gas lebih senang menjual gasnya ke luar negeri daripada menjual ke PLN.

Merubah Pola Pikir

Subsidi energy, terutama listrik diakui sangat membebani anggaran negara. Begitu besarnya anggaran subsidi untuk energy, sampai-sampai anggaran untuk infrastruktur menjadi “tersandera”. Padahal infrastruktur sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas.

Alokasi subsidi energy yang begitu besar ternyata juga salah sasaran. Sebagian besar subsidi (52 persen) dinikmati oleh masyarakat yang tidak berhak. Namun apabila membengkaknya subsidi akibat ketidakefisienan PLN, maka subsidi yang besar tersebut bukan dinikmati masyarakat akan tetapi lebih dinikmati oleh PLN. Masyarakat hanya dijadikan alasan seolah subsidi salah sasaran.

Satu-satunya penurunan subsidi energy yang terus membengkak adalah dengan mengefisienkan PLN. Untuk itu pemerintah perlu mewacanakan mengubah program subsidi harga listrik menjadi subsidi harga gas atau energy lainnya yang lebih murah sebagai pembangkit tenaga listrik. Dengan perubahan ini diharapkan harga pokok listrik menjadi lebih murah.

Sebagai tindaklanjut, pemerintah dan PLN harus duduk bersama menghitung ulang bagaimana dampak perubahan pola subsidi terhadap keuangan Negara. Apabila pemberian subsidi harga beli gas oleh PLN ternyata lebih rendah dibandingkan dengan subsidi harga jual listrik, maka sebaiknya pola subsidi diubah saja. Perubahan pola subsidi ini disamping menurunkan beban anggaran subsidi energy, juga tidak akan menambah beban masyarakat, karena harga listrik tidak perlu naik.

Secara teoritis semestinya subsidi harga jual gas ke PLN lebih menguntungkan Negara, karena membangkitkan listrik dengan BBM jauh lebih mahal dibandingkan dengan gas. Pertanyaannya adalah sejauhmana tingkat keseriusan PLN dalam mensukseskan program konversi dari BBM ke gas. Jangan sampai ada oknum-oknum yang bermain dibalik program ini yang bertujuan untuk mencari keuntungan pribadi dengan mengorbankan rakyat.