Subsidi BBM Ibarat Penyakit Kanker

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar ekonomi Wijayanto Samirin mengatakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) ibarat penyakit kanker yang perlu diakhiri sebab semakin ditunda keadaan akan semakin buruk.
"Kita harus membedakan dampak jangka pendek, menengah dan panjang, pengurangan subsidi BBM akan menimbulkkan sedikit ketidaknyamanan dalam jangka pendek," kata Wijayanto di Jakarta, Ahad (12/5).

baca selengkapnya di: http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/13/05/12/mmop7b-subsidi-bbm-ibarat-penyakit-kanker

MENKEU BARU: Beredar Kabar Dradjad Wibowo Sudah 'Dielus'

BISNIS.COM, JAKARTA -- Juru Bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih enggan berkomentar soal kabar simpang siur yang menyebutkan bahwa presiden telah menunjuk Menteri Keuangan yang baru.

Namun beredar kabar bahwa presiden telah 'mengelus' Dradjad Hari Wibowo sebagai Menmeu baru menggantikan  Agus Martowardojo yang segera menjabat Gubernur Bank Indonesia.


baca selengkapnya di: http://bisnis.com/menkeu-baru-beredar-kabar-dradjad-wibowo-sudah-dielus

SIDANG KABINET PARIPURNA: SBY Pimpin Rapat Perumusan RAPBN-P 2013

BISNIS.COM, JAKARTA-Pemerintah besok (8/5/2013) akan menggelar sidang kabinet paripurna untuk membahas perumusan RAPBN-P 2013.

Menko Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan langsung memimpin sidang kabinet membahas implementasi kebijakan kenaikan BBM bersubsidi dalam APBN-P 2013.

baca selengkapnya di: http://bisnis.com/sidang-kabinet-paripurna-sby-pimpin-rapat-perumusan-rapbn-p-2013

Cegah Faktur Pajak Fiktif, Penomorannya Diatur Ulang

REPUBLIKA.CO.ID, Siang itu, Agus, bukan nama sebenarnya, duduk termenung. Tatapan matanya kosong menerawang menembus jendela kantornya. Beberapa kali terlihat dia menghela napas, lalu kembali tenggelam dalam lamunannya. Teringat di benaknya suppliernya yang kabur beberapa bulan lalu, menyisakan cicilan yang harus dilunasinya hingga beberapa bulan.

baca selengkapnya di: http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/05/06/mmcuwr-cegah-faktur-pajak-fiktif-penomorannya-diatur-ulang

Penerapan Dual Price BBM Hemat Anggaran Rp30 Triliun

Kebijakan penerapan dual price pada BBM bersubsidi dinilai sebagai kebijakan yang implementatif dan berpotensi menghemat anggaran hingga Rp30 triliun.

Direktur Eksekutif Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto menuturkan kebijakan dual price untuk BBM bersubsidi merupakan opsi yang paling visible dan implementatif. Pasalnya, opsi tersebut tidak membutuhkan tambahan infastruktur seperti dispenser pertamax di SPBU.

baca selengkapnya di: http://www.bisnis.com/penerapan-dual-price-bbm-hemat-anggaran-rp30-triliun

SUBSIDI BBM: Defisit Tetap Melebar Walau Ada Pengendalian Konsumsi

BISNIS.COM, JAKARTA—Langkah pengendalian konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi masih menyebabkan adanya pelebaran defisit.
Dalam APBN 2013, defisit anggaran ditetapkan sebesar 1,65% terhadap produk domestik bruto (PDB) atau sebesar Rp153,3 triliun.

baca selengkapnya di:  http://bisnis.com/subsidi-bbm-defisit-tetap-melebar-walau-ada-pengendalian-konsumsi

BBM BERSUBSIDI: Dana kompensasi hanya jika harga dinaikkan

BISNIS.COM, JAKARTA--Pemerintah hanya akan menggulirkan dana kompensasi jika harga BBM bersubsdi dinaikkan. Menko Kesra Agung Laksono mengatakan dana kompensasi tidak diberikan jika pemerintah memutuskan hanya menerapkan pengendalian BBM dan bukan penaikan harga.

baca selengkapnya di: http://www.bisnis.com/bbm-bersubsidi-dana-kompensasi-hanya-jika-harga-dinaikkan

SUBSIDI ENERGI: Pembayaran Per 28 Maret Capai 8,6%

BISNIS.COM, JAKARTA--Direktorat Jenderal Perbendaharaan mencatat pembayaran subsidi energi per 28 Maret 2012 telah mencapai Rp23,5 triliun atau 8,6% dari pagu Rp274,74 triliun.

baca selengkapnya di:  http://www.bisnis.com/subsidi-energi-pembayaran-per-28-maret-capai-86

DEFISIT APBN: Sudah Capai Rp17,9 Triliun

BISNIS.COM,JAKARTA--Pada akhir kuartal I/2013, postur Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) 2013 sudah membentuk defisit sebesar Rp17,9 triliun akibat tingginya belanja dan tertekannya penerimaan negara.

baca selengkapnya di:  http://www.bisnis.com/defisit-apbn-sudah-capai-rp179-triliun

INSENTIF INDUSTRI: BKPM Usul Biaya Riset Pengurang Pajak

BISNIS.COM, JAKARTA--Badan Koordinator Penanaman Modal mengusulkan agar biaya riset dan pengembangan dapat masuk ke dalam biaya pengurang pajak sehingga menggairahkan inovasi industri dalam negeri.

baca selengkapnya di:  http://www.bisnis.com/insentif-industri-bkpm-usul-biaya-riset-pengurang-pajak

BELANJA NEGARA 2014: Naik 20%, Pagu Indikatif Ditetapkan Rp1.900 Triliun

BISNIS.COM, JAKARTA--Pemerintah menetapkan pagu indikatif belanja kementerian/lembaga negara pada 2014 sebesar Rp561,2 triliun. Pagu indikatif tersebut belum termasuk anggaran Pemilu dan BPJS yang mencapai Rp24,52 Triliun.

baca selengkapnya di: http://www.bisnis.com/belanja-negara-2014-naik-20-pagu-indikatif-ditetapkan-rp1900-triliun

GLOBAL BOND: Pemerintah Terbitkan Obligasi Senilai US$3 Miliar

BISNIS.COM, JAKARTA-Pemerintah dikabarkan telah menerbitkan obligasi berdenominasi dolar AS (global bond) senilai US$3 miliar untuk dua seri yakni tenor 10 tahun dan 30 tahun.

baca selengkapnya di:  http://www.bisnis.com/global-bond-pemerintah-terbitkan-obligasi-senilai-us3-miliar

Wamenkeu: Belum Perlu Tindakan Fiskal untuk Kendalikan Inflasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tingginya indeks harga konsumen atau inflasi dalam tiga bulan perdana pada 2013 menjadi perhatian Kementerian Keuangan. Meskipun demikian, Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar menyebut permasalahan ini belum memerlukan tindakan dari sisi fiskal.

baca selengkapnya di: http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/13/04/04/mkqnvb-wamenkeu-belum-perlu-tindakan-fiskal-untuk-kendalikan-inflasi

PEMBLOKIRAN POS ANGGARAN Tunggu Respons Kementerian & Lembaga

BISNIS.COM, JAKARTA—Kementerian Keuangan masih menunggu respon dari kementerian/lembaga (K/L) terkait pos-pos anggaran yang akan terkena pemblokiran permanen.

baca selengkapnya di:  http://bisnis.com/pemblokiran-pos-anggaran-tunggu-respons-kementerian-lembaga

BI Ramalkan Kuota BBM Subsidi Membengkak

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Realisasi kuota volume BBM bersubsidi 2013 diperkirakan mengalami pembengkakan hingga mencapai 50 juta kiloliter.

baca selengkapnya di  http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/13/03/15/mjpl75-bi-ramalkan-kuota-bbm-subsidi-membengkak

ANGGARAN KEMENDIKBUD: Postur Berubah, 84,9% Alokasi Diblokir

JAKARTA--Kementerian Keuangan memblokir 84,9% alokasi anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) atau Rp62,07 triliun dari pagu sebesar Rp73,09 triliun.

baca selengkapnya di:  http://www.bisnis.com/articles/anggaran-kemendikbud-postur-berubah-84-9-percent-alokasi-diblokir

'Alokasi APBN tak Seharusnya untuk Birokrasi'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Sebagian besar alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) seharusnya tidak boleh dipakai untuk kepentingan birokrasi. Pendapat itu dilontarkan Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus.

baca selengkapnya di: http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/13/03/01/miy3m4-alokasi-apbn-tak-seharusnya-untuk-birokrasi

Indef: Postur APBN Indonesia Sangat Tidak Proporsional

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus berpendapat postur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Indonesia tidak proporsional baik dari sisi pendapatan maupun belanja.

baca selengkapnya di: http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/13/03/01/mixyuy-indef-postur-apbn-indonesia-sangat-tidak-proporsional

BELANJA PEMERINTAH: Pos Sosial & Barang Akan Dipangkas

JAKARTA—Pemerintah akan memotong pos belanja, khususnya belanja sosial dan belanja barang demi menjaga kesehatan fiskal anggaran.

baca selengkapnya di:http://www.bisnis.com/articles/belanja-pemerintah-pos-sosial-and-barang-akan-dipangkas

Penerimaan Cukai Rokok 2013 Ditarget Rp 100 Trilun

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan akan merevisi penerimaan cukai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013. Dalam APBN 2013, penerimaan cukai ditarget Rp 92 triliun, maka dalam APBN-P 2013, penerimaan cukai diharapkan akan melebihi target tersebut.

baca selengkapnya di: http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/13/02/27/mivwck-penerimaan-cukai-rokok-2013-ditarget-rp-100-trilun