Tampilkan postingan dengan label Ekonomi Makro. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Ekonomi Makro. Tampilkan semua postingan

Jumat, 10 Mei 2013

MS Hidayat Bantah 190 PMA Akan Hengkang

BISNIS.COM, JAKARTA- Menteri Perindustrian M.S Hidayat membantah bila ada 190 perusahaan penanaman modal asing yang akan hengkang dari Indonesia dengan alasan kenaikan upah buruh dan kepastian iklim Investasi.

baca selengkapnya di: http://bisnis.com/ms-hidayat-bantah-190-pma-akan-hengkang

Rabu, 08 Mei 2013

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Diakui Dunia

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Ketua Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Ali Masykur Musa bertemu dengan Managing Director New York Stock Exchange, Marc Iyeki, Senin (29/4). Mereka berdiskusi tentang ekonomi global, khususnya di kawasan Pasifik, dalam muhibah Ali ke AS.
Iyaki menilai, dunia sedang menaruh perhatian besar kepada Indonesia. Ini karena pertumbuhan ekonomi Indonesia, Cina dan India yang sangat bagus di dunia.

baca selengkapnya di:  http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/13/04/30/mm119y-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-diakui-dunia

Pemerintah Undang Investor Garap Kawasan Pulau Reklamasi

BISNIS.COM, JAKARTA — Pemerintah membuka opsi pengembangan kawasan reklamasi pulau di sekitar mega proyek Giant Sea Wall untuk developer sebagai sumber pengembalian investasi.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermato Dardak mengatakan mengingat investasi proyek yang besar maka pemerintah membutuhkan pemasukan untuk pengembalian investasi.

baca selengkapnya di:  http://bisnis.com/pemerintah-undang-investor-garap-kawasan-pulau-reklamasi

Selasa, 30 April 2013

Modus Pengusaha Kurangi Pajak dengan Berutang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah diminta untuk mengatur penerapan batas rasio pajak terhadap ekuitas (debt to equity ratio/DER).
Pengamat Perpajakan dari Tax Center Universitas Indonesia Danny Septriadi menjelaskan, pengaturan EDR bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Pasalnya, praktik pengurangan nilai pajak seringkali dilakukan pengusaha dengan cara menarik utang dengan skala besar.
Praktik tersebut, ujarnya, bertujuan untuk memperbesar beban bunga utang agar dapat dianggap sebagai pengurang penghasilan bruto dalam perhitungan pajak penghasilan."Segera dijalankan agar bisa membantu mengatasi masalah penerimaan.  Wacananya sudah lama," ujar Danny, saat dihubungi Republika, Selasa (30/4).

baca selengkapnya di: http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/13/04/30/mm1pr0-modus-pengusaha-kurangi-pajak-dengan-berutang

KENAIKAN BBM: Harga Tetap Hingga APBN-P 2013

BISNIS.COM, JAKARTA--Kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mengerucut pada kebijakan satu harga, yaitu kenaikan harga yang berlaku bagi semua jenis konsumen.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menyatakan pemerintah akan menyertakan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat miskin sebagai kompensasi atas diberlakukannya kebijakan tersebut.

baca selengkapnya di:  http://bisnis.com/kenaikan-bbm-harga-tetap-hingga-apbn-p-2013

Kadin Berharap Konflik Pekerja-Pengusaha Tidak Saling Merugikan

BISNIS.COM, JAKARTA—Kamar Dagang dan Industri Indonesia berkeinginan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan agar tidak terjadi konflik yang merugikan pekerja dan pengusaha.
Menurut Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Tenaga Kerja Benny Soetrisno, konflik yang terjadi dalam hubungan industrial dapat menjadi hambatan bagi perkembangan ekonomi nasional.

baca selengkapnya di:  http://bisnis.com/kadin-berharap-konflik-pekerja-pengusaha-tidak-saling-merugikan

Senin, 29 April 2013

Deutsche Bank Blacklist Nasabah Pengemplang Pajak

REPUBLIKA.CO.ID, FRANKFURT -- Deutsche Bank tidak akan melayani bisnis pendanaan bagi nasabah yang terbukti melakukan penghindaran pajak dengan cara memegang aset dalam bentuk rekening asing yang dikelola oleh bank di luar Jerman.
Co-Chief Executive Deutsche Bank, Juergen Fitschen mengatakan perusahaan memberlakukan kebijakan "toleransi nol persen" bagi nasabah yang tidak taat pajak.

baca selengkapnya di:  http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/bisnis-global/13/04/29/mlzs19-deutsche-bank-blacklist-nasabah-pengemplang-pajak

SOLAR & PREMIUM: Pemerintah Pilih Opsi Harga Tunggal di Bawah Rp6.500

BISNIS.COM, JAKARTA—Pemerintah mulai beralih membahas kebijakan penaikan harga BBM bersubsidi dalam harga tunggal dengan alasan mengakomodasi desakan masyarakat.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari ini kembali menggelar sidang kabinet terbatas dengan agenda pembahasan kebijakan subsidi BBM di Kantor Presiden.

baca selegkapnya di:  http://bisnis.com/solar-premium-pemerintah-pilih-opsi-harga-tunggal-di-bawah-rp6500

INVESTASI BODONG: OJK Akan Koordinasi dengan Pemberi Izin

BISNIS.COM, MAKASSAR--Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan proaktif melaksanakan edukasi dan berkoordinasi dengan pemberi izin usaha guna mencegah kerugian masyarakat akibat menjamurnya investasi bodong.

baca selengkapnya di:  http://bisnis.com/investasi-bodong-ojk-akan-koordinasi-dengan-pemberi-izin

Jumat, 26 April 2013

Pengamat: Harga BBM Ganda Rentan Manipulasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Secara umum, rencana kenaikan harga BBM bersubsidi yang diterapkan secara satu harga bagi seluruh kendaraan, dinilai akan lebih baik dibandingkan rencana kebijakan dua harga yang selama ini diwacanakan pemerintah.

"Secara pribadi, saya tidak sependapat dengan harga BBM ganda tersebut, karena dalam tataran implementasi sangat rumit dan berisiko. Lebih baik diterapkan harga tunggal, dengan kenaikan BBM yang lebih rendah misalnya 20 atau 25 persen," ujar pengamat ekonomi dari Universitas Paramadina, Wijayanto di Jakarta, Rabu (24/4).

baca selengkapnya di: http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/13/04/25/mlth2h-pengamat-harga-bbm-ganda-rentan-manipulasi

UMR Naik, Laba Bersih Emiten Ritel Merosot

BISNIS.COM, JAKARTA – Terdapat trend menarik yang terjadi akibat naiknya upah minimum regional (UMR), banyak perusahaan yang bergerak dibidang ritel mengalami penaikan beban usaha. Hal itu menyebabkan merosotnya laba bersih.

baca selengkapnya di:  http://www.bisnis.com/umr-naik-laba-bersih-emiten-ritel-merosot

Kamis, 25 April 2013

BBM BERSUBSIDI : Kebijakan Dua Harga Bisa Dorong Pertumbuhan Ekonomi

BISNIS.COM, JAKARTA - Kebijakan pemerintah terkait BBM bersubsidi dengan menerapkan sistem dual price dinilai menjadi instrumen yang mampu mendorong pertumbuhan perekonomian nasional.

baca selengkapnya di: http://www.bisnis.com/bbm-bersubsidi-kebijakan-dua-harga-bisa-dorong-pertumbuhan-ekonomi

Rabu, 24 April 2013

DILEMA TRANSPORTASI: Wajah 17 Tahun Otonomi Daerah di Negeri Angkot

Suatu ketika pada 2003, Presiden Megawati Soekarno Putri yang kini sudah lengser bertanya kepada G.T Soerbakti, Ketua Umum Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) periode itu, soal transportasi publik.

“Pak Soerbakti, di Bogor itu kok angkotnya banyak sekali yah?” tanya presiden seperti ditirukan Soerbakti saat bercerita di Terminal Kampung Rambutan Jakarta, September tahun lalu.

baca selengkapnya di:  http://www.bisnis.com/dilema-transportasi-wajah-17-tahun-otonomi-daerah-di-negeri-angkot

Jumat, 19 April 2013

Emil Salim Bilang, Pembangunan Indonesia Masih Bergaya Kapitalisme

BISNIS.COM, JAKARTA - Guru Besar Universitas Indonesia yang juga pakar lingkungan hidup Emil Salim menegaskan pembangunan dengan pola kapitalisme harus diubah dengan pembangunan ekonomi dan nilai sosial plus kepentingan lingkungan.

baca selengkapnya di: http://www.bisnis.com/emil-salim-bilang-pembangunan-indonesia-masih-bergaya-kapitalisme

Selasa, 16 April 2013

Industri Diimbau Menggunakan Produk Litbang

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Dalam upaya memperkuat daya saing industri Indonesia, Kementrian Perindustrian (Kemenperin) terus mengoptimalkan penggunaan hasil-hasil penelitian Balai litbang di dunia industri Indonesia. Inovasi dari hasil litbang merupakan salah satu faktor yang mendorong percepatan kemajuan industri. "Daya saing suatu negara ditentukan oleh banyak faktor, diantaranya adalah kesiapan dalam penyerapan dan penguasaan teknologi dan yang kedua kemampuan berinovasi," kata Arryanto Sagala, Kepala Badan Pengkajian dan Kebijakan Iklim dan Mutu Industri (BPKIMI) Departemen Perindustrian RI.

baca selengkapnya di: http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/mikro/13/04/16/mlcm7r-industri-diimbau-menggunakan-produk-litbang

ASEAN ECONOMIC COMMUNITY: Mandiri Investasi Bidik Ekspansi Cabang ke Luar Negeri

BISNIS.COM, DENPASAR--Pengelola dana, PT Mandiri Investasi memfinalisasi sejumlah skema untuk menyiapkan kompetisi industri finansial di Asean Economic Community yang mulai diberlakukan pada 2015.

baca selengkapnya di:  http://bisnis.com/asean-economic-community-mandiri-investasi-bidik-ekspansi-cabang-ke-luar-negeri

Senin, 15 April 2013

Pembangunan INFRASTRUKTUR GAS: Ada Buah Simalakama?

Keterbatasan infrastruktur gas merupakan faktor utama yang membuat penyaluran gas ke pasar domestik sangat terbatas. Hal ini mengakibatkan antara kebutuhan, perencanaan pasokan, dan kesiapan pasar menjadi tidak seimbang.

baca selengkapnya di;  http://www.bisnis.com/infrastruktur-gas-pembangunan-ada-buah-simalakama

DEMO HARGA BBM: Pekerja Tolak kenaikan harga BBM

BISNIS.COM, JAKARTA—Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dan Majelis Pekerja Buruh Indonesia akan menggelar demo menentang rencana kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi dan pemberian bantuan langsung tunai.

baca selengkapnya di: http://www.bisnis.com/demo-harga-bbm-pekerja-tolak-kenaikan-harga-bbm

Rabu, 10 April 2013

UTANG SWSTA: Tumbuh Tinggi, Menkeu Tak Nyaman

BISNIS.COM, JAKARTA--Pemerintah meminta swasta mengendalikan pertumbuhan utang yang retatif inggi, terutama terkait jumlah pinjaman yang jatuh tempo dalam jangka pendek.

baca selengkapnya di:  http://www.bisnis.com/utang-swsta-tumbuh-tinggi-menkeu-tak-nyaman

NERACA PERDAGANGAN : Cegah Defisit, Pemerintah Agar Optimalkan Non Tariff Barrier

BISNIS.COM, JAKARTA --  Pemerintah diminta mengoptimalkan kebijakan non tariff barrier (NTB) dengan segera mengavaluasi dan merevisi seluruh standar nasional Indonesia (SNI) untuk mengurangi tekanan defisit neraca perdagangan.

baca selengkapnya di: http://www.bisnis.com/neraca-perdagangan-cegah-defisit-pemerintah-agar-optimalkan-non-tariff-barrier