JAKARTA (SINDO) – Penyelesaian program percepatan ketersediaan listrik sebesar 10.000 megawatt (MW) tahap pertama yang ditargetkan selesai pada 2012 diprediksi akan molor.
Sekretaris Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Sestama Bappenas Syahrial Loetan mengungkapkan,hingga akhir 2010 program percepatan ketersediaan listrik 10.000 MW tahap pertama baru terealisasi di bawah 50%.“Baru sekitar 46–48%. Sisanya harus dikejar dalam dua tahun. Tapi, kelihatannya sulit dan kemungkinan molor hingga 2013,” ungkap Syahrial di Jakarta akhir pekan lalu. Program yang dimulai pada 2007 ini rencananya tuntas dalam waktu lima tahun.
Syahrial menjelaskan, persoalan mendasar yang dihadapi pemerintah adalah terkait pendanaan.Pemerintah tidak sepenuhnya sanggup memenuhi pendanaan program senilai lebih dari Rp79 triliun ini.Kendati direncanakan mendapat dana pinjaman perbankan, baik dalam dan luar negeri sebesar USD5,56 miliar atau Rp23,2 triliun, hambatan masih menghadang. Total dana yang dibutuhkan untuk pengadaan transmisi saja mencapai Rp24 triliun.
Kerja sama yang dilakukan dengan investor asing juga menemui hambatan. Syahrial menyebutkan, beberapa investor asing menginginkan jaminan dari pemerintah atas proyek- proyek pengembangan listrik berbasis batu bara. Rencananya, pada 2010 ditargetkan selesai 1.400 MW di tiga lokasi di Pulau Jawa dan lima lokasi di luar Jawa.Sebelumnya pada 2009 telah diselesaikan pembangkit di PLTU Labuan sebesar 600 MW.Sementara untuk 2011, PLN menargetkan penyelesaian 4.300 MW yang tersebar di lima lokasi di Jawa dan 12 lokasi di luar Jawa.
Dari total 37 lokasi yang ditargetkan pada 2011,pemerintah berjanji akan menyelesaikan 25 lokasi. “Pada lelang tahap I, banyak perusahaan dari China yang hampir dipastikan menang karena mereka punya harga rendah.Tapi,soal kualitasnya, agak sulit dipastikan,” jelasnya. Dia mengakui, tidak mudah bagi pemerintah untuk menuntaskan program tersebut. Sebab,jauhnya lokasi sumber daya listrik membutuhkan infrastruktur pendukung yang memadai.
Selain itu,kebanyakan pengguna listrik berada di Pulau Jawa sehingga membutuhkan pembebasan lahan cukup besar.Pemerintah menargetkan dalam kurun waktu 15 tahun seluruh wilayah di Indonesia sudah teraliri listrik.“Jangka waktunya memang panjang, hingga 2025,karena persoalan ini tidak mudah. Sekarang saja, di daerah pedalaman di Pulau Jawa masih saja ada yang kekurangan listrik. Ini yang kita benahi dan tuntaskan dulu,”tegasnya.
Juru Bicara PLN Bambang Dwiyanto ketika dikonfirmasi soal program percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW tahap pertama mengatakan, proyek tersebut berpotensi selesai pada 2014.Namun, dia menjelaskan bahwa tahun ini sudah ada tambahan listrik dari proyek tersebut. “Pada 2011 ini bisa beroperasi sekitar 4.500 megawatt,”ujarnya saat dihubungi SINDOkemarin.
Syahrial Loetan menambahkan, untuk program ketersediaan listrik 10.000 MW tahap kedua, sudah mulai berjalan.Pemerintah tengah menyiapkan rencana untuk 14 proyek. Proyek-proyek yang direncanakan pemerintah tidak lagi terfokuspadabatubara sebagaisumber pembangkit. “Kita mengombinasikan dengan energi terbarukan seperti angin, dan yang jelas adalah panas bumi atau geotermal,” kata Syahrial.
Pemerintah tengah menyusun jadwal pembangunan pembangkit listrik dengan kapasitas 10.153 MW tersebut. Dari total kapasitas itu, sekitar 5.118 MW (50%) dilaksanakan oleh PLN dan sisanya 5.035 MW (50%) melalui kerja sama PT PLN dengan pengembang listrik swasta dengan skema jual beli tenaga listrik. Sementara itu, pada 2011 PT PLN berencana menambah pasokan listrik di Pulau Jawa.
Direktur Utama PT PLN Dahlan Iskan optimistis pasokan listrik untuk Pulau Jawa pada 2011 akan lebih baik. “Untuk daerah Jawa akan ada pasokan baru sebesar 5.000 megawatt,” tutur Dahlan Iskan kepada wartawan akhir pekan lalu. Menurut Dahlan, dengan adanya lima trafo interbus transformer (IBT) yang masuk ke Jawa-Bali akan mengurangi terjadinya gangguan yang bisa menyebabkan listrik padam. (wisnoe moerti/ cahyo kurnia perdana)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar