Mewaspadai Economy Bubble

Oleh: Makmun

Peneliti dan Pengamat Ekonomi

Bank Dunia memperkirakan, dana asing yang masuk kawasan Asia dan Pasifik sekitar US$ 2 triliun. Dana-dana itu masuk ke berbagai instrumen keuangan yang nilainya setara dengan 58% produk domestik bruto (PDB) kawasan tersebut, atau naik 53% dibandingkan awal 2009. Dari dana US$ 2 triliun itu, US$ 1,1 triliun masuk ke pasar-pasar berkembang di Asia Timur, termasuk Indonesia, dan 68% di antaranya ke RRT dan Korea Selatan.

Derasnya aliran dana asing ke kawasan Asia dan Pasifik di atas dipicu okeh dua hal, yakni: Pertama, tentunya tidak terlepas dari keberhasilan negara-negara di kawasan ini dalam menerbitkan obligasi berdenominasi mata uang lokal. Emisi obligasi terbesar terjadi di RRT dan Hong Kong, terutama oleh bank sentralnya, disusul oleh Korsel, Thailand, dan Indonesia secara nyata telah menjadi daya tarik para pemodal asing itu.

Bedasarkan laporan Bank Dunia, outstanding obligasi dalam denominasi asing tetap telah mencapai 5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Asia Timur. Bahkan sejumlah negara sangat bergantung pada instrumen ini. Sekedar contoh Filipina memiliki outstanding obligasi tersebut setara 20,3% dari PDB-nya. Pada kuartal pertama 2010, pasar mampu meraup USS 42 miliar dari penawaran saham perdana (IPO), jauh di atas IPO oleh negara-negara maju sebesar USS 31 miliar.

Kedua, proses perbaikan ekonomi di Asia Timur dan Pasifik yang berlangsung sangat kuat, terutama dikomandoi oleh Cina dan India sebagai penggerak kemajuan di Asia. Pertumbuhan ekonomi di Cina tahun ini dipatok pada 10,5 persen, sedangkan di India pada 9,4 persen. Secara regional, perkiraan pertumbuhan ekonomi kawasan Asia untuk 2010 akan mencapai 7,5 persen, lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya yang diperkirakan mencapai 7 persen.

Menurut penasihat ekonomi International Monetary Fund (IMF), Olivier Blanchard sejak awal melihat trend positif pada pertumbuhan kelompok negara ambang industri. Di kelompok kedua itu negara-negara ambang industri seperti China, India, Indonesia kondisi ekonominya sangat baik, sehingga tingkat pertumbuhan ekonominya tinggi mendekati pertumbuhan sebelum krisis. Sementara ini pertumbuhan ekonomi memang banyak didorong oleh program investasi publik, khususnya di Cina. Namun apabila melihat ke depan tidak menutup kemungkinan akan terjadi peningkatan permintaan swasta.

Waspadai Asset Bubble

Seiring denga pemulihan perekonomian dunia di negara-negara di kawasan Asia dan meningkatnya aliran dana asing, perlu diwaspadai kemungkinan timbulnya potensi peningkatan resiko yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi makro. Masuknya aliran modal asing yang cukup besar ke kawasan Asia yang diiringi dengan tekanan inflasi dan harga aset semakin meningkat, menumbuhkan tantangan untuk melahirkan kebijakan baru.

Peningkatan aliran masuk modal yang didorong oleh likuiditas global dan adanya kepercayaan investor asing merupakan pendorong utama penguatan kurs valuta asing. Dengan adanya lonjakan aliran masuk modal bersama-sama dengan banyaknya likuiditas dalam negeri, dan meningkatnya tingkat kepercayaan telah mendorong meningkatnya harga saham dan properti di beberapa negara.

Permasalahannya adalah pemulihan ekonomi negara-negara di kawasan Asia di atas, sejauh ini belum diikuti dengan penambahan lapangan pekerjaan yang cukup signifikan. Sementara itu meskipun sektor swasta kembali menjadi pendorong pertumbuhan dan tingkat kepercayaan mulai pulih kembali, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 diperkirakan akan melambat karena kapasitas cadangan akan semakin langka, kebijakan stimulus fiskal dan moneter secara bertahap melonggar dan pertumbuhan ekonomi di negara maju masih belum menunjukkan adanya kemajuan.

Derasnya arus modal yang masuk ke negara-negara di kawasan Asia juga dapat mengancam pertumbuhan ekonomi dalam negeri dan menyebabkan ekspor kurang kompetitif karena terjadi peningkatan nilai mata uang regional. Bahkan menurut Bank Dunia nilai mata uang regional Asia saat ini telah meningkat 10-15% dibandingkan saat krisis 2008 lalu. Kondisi ini memang belum melumpuhkan pemulihan ekonomi paska krisis, namun apresiasi lebih lanjut akan mengundang kekhawatiran. Sejauh ini, pertumbuhan ekspor tetap kuat, namun dengan menguatnya mata uang Asia Timur pertumbuhan ini bisa melambat.

Beragam strategi yang mungkin akan diterapkan oleh berbagai negara di kawasan Asia menyikapi atas berbagai kemungkinan-kemungkinan di atas. Mayoritas otoritas moneter telah menahan diri untuk tidak menerapkan kebijakan pengendalian modal baru walapun beberapa telah membebaskan investasi penduduk di luar negeri. Jika aliran masuk modal ke kawasan terus menguat, sementara pertumbuhan global masih lemah, maka tantangan bagi otoritas-otoritas tersebut adalah menyeimbangkan aliran modal. Terutama penanaman modal asing, dengan pemberian jaminan daya saing, stabilitas sektor keuangan dan inflasi rendah.

Indonesia sendiri hingga kini belum menemukan staretegi yang jitu untuk mengelola capital inflow. Ini disebabkan Indonesia selama ini belum pernah mengalami capital inflow yang terus-menerus terjadi dan berlangsung lama. Sebelumnya Indonesia hanya berpengalaman dalam mengatasi capital outflow.

Banyak pilihan kebijakan yang dapat ditempuh pemerintah seperti misalnya: membiarkan rupiah menguat. Jika kebijakan ini menjadi pilihan, maka konsekuensinya sektor industri manufaktur akan terpukul. Bank Indonesia (BI) dapat pula menjaga rupiah agar tidak terus menguat dengan cara membeli dolar. Pilihan ini membawa konsekuensi neraca BI menjadi rusak dan berpotensi munculnya risiko bagi pemerintah dalam bentuk tambahan modal.

Alternatif lainnya adalah pemerintah memanfaatkan moment ini dengan mempercepat pembayaran utang luar negeri. Jika ini ditempuh maka beban utang luar negari, khususnya pembayaran bunga utang, yang selama ini cukup membebani APBN dapat diturunkan. Sebagaimana diketahui bahwa penarikan pinjaman luar negeri pada 2010 diperkirakan akan mencapai Rp 53,98 triliun dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 51,24 triliun. Di sisi lain, beban bunga utang pada 2010 diperkirakan akan mencapai Rp 105,65 triliun atau 10,6 persen terhadap penerimaan negara atau 9,4 persen terhadap total belanja negara.