JAKARTA : Pemerintah memperkirakan akan ada dana tak terpakai sebesar Rp14 triliun pada akhir tahun ini akibat pelaksanaan reformasi birokrasi di sejumlah kementerian/lembaga (K/L) yang kemungkinan besar gagal.
Menteri Keuangan Agus D. W. Martowardojo mengatakan dalam APBNP 2010 ada dana cadangan reformasi birokrasi yang cukup besar tetapi hingga kini implementasinya di sejumlah K/L belum bisa dijalankan sehingga akan tercatat sebagai sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa).
"Dana itu bisa-bisa tidak tercapai, totalnya sekitar Rp14 triliun," ujarnya seusai rapat kerja dengan Komisi XI DPR, hari ini.
Menurut dia, pencadangan anggaran itu dimaksudkan Kementerian Keuangan bisa segera mencairkan anggaran remunerasinya jika ada K/L yang mampu mempercepat pembenahan birokrasinya.
"Hal tersebut didasarkan pada prestasi dari K/L dalam proses perbaikan kelembagaan. Memang musti ada proses yang [harus] dilalui mempersiapkan kelembagaannya," kata Agus.
Agus mensinyalir belum berjalannya reformasi birokrasi itu menjadi salah satu penyebab rendahnya penyerapan anggaran belanja negara.
Dia menyebutkan realisasi belanja negara sampai 7 Oktober baru sebesar 51% dari total pagu sebesar Rp1126,1 triliun di APBNP 2010.
"Kalau penyerapan dan pengeluaran anggaran selisihnya 1-2% [dibandingkan realisasi 7 Oktober 2009]. Sekarang ini lebih kecil dibanding tahun lalu. Ini yang diharapkan dapat bisa ditingkatkan," kata dia.
Untuk itu, Agus menugaskan Dirjen Anggaran dan Dirjen Perbendaharaan Negara untuk meminta keterangan pada semua K/L terkait rendahnya penyerapan.
Menkeu juga telah melayangkan surat ke seluruh K/L guna memperbaiki kualitas belanja dan mempercepat pelaksanaannya.
Sementara dari sisi penerimaan, lanjut Agus, realisasinya lebih tinggi 5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni sebesar 61% dari target Rp990,5 triliun.
Dengan demikian, APBNP 2010 masih mengalami surplus anggaran sehingga kemungkinan akan terdapat Silpa pada akhir tahun.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Everett Ernest Mangindaan mengatakan jika tahun lalu sudah ada 5 K/L yang telah diremunerasi, maka tahun ini rencananya akan menyusul 7 K/L lainnya.
Ketujuh K/L tersebut adlah Kemenko Perekonomian, BPKP, Bappenas, TNI, Polri, Kejagung, Kemenko Kesra, Kemenko Polhukam, Kementerian Perindustrian dan Kementerian ESDM. Baru pada 2011 seluruh K/L merasakan remunerasi. (hwi)
Menteri Keuangan Agus D. W. Martowardojo mengatakan dalam APBNP 2010 ada dana cadangan reformasi birokrasi yang cukup besar tetapi hingga kini implementasinya di sejumlah K/L belum bisa dijalankan sehingga akan tercatat sebagai sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa).
"Dana itu bisa-bisa tidak tercapai, totalnya sekitar Rp14 triliun," ujarnya seusai rapat kerja dengan Komisi XI DPR, hari ini.
Menurut dia, pencadangan anggaran itu dimaksudkan Kementerian Keuangan bisa segera mencairkan anggaran remunerasinya jika ada K/L yang mampu mempercepat pembenahan birokrasinya.
"Hal tersebut didasarkan pada prestasi dari K/L dalam proses perbaikan kelembagaan. Memang musti ada proses yang [harus] dilalui mempersiapkan kelembagaannya," kata Agus.
Agus mensinyalir belum berjalannya reformasi birokrasi itu menjadi salah satu penyebab rendahnya penyerapan anggaran belanja negara.
Dia menyebutkan realisasi belanja negara sampai 7 Oktober baru sebesar 51% dari total pagu sebesar Rp1126,1 triliun di APBNP 2010.
"Kalau penyerapan dan pengeluaran anggaran selisihnya 1-2% [dibandingkan realisasi 7 Oktober 2009]. Sekarang ini lebih kecil dibanding tahun lalu. Ini yang diharapkan dapat bisa ditingkatkan," kata dia.
Untuk itu, Agus menugaskan Dirjen Anggaran dan Dirjen Perbendaharaan Negara untuk meminta keterangan pada semua K/L terkait rendahnya penyerapan.
Menkeu juga telah melayangkan surat ke seluruh K/L guna memperbaiki kualitas belanja dan mempercepat pelaksanaannya.
Sementara dari sisi penerimaan, lanjut Agus, realisasinya lebih tinggi 5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni sebesar 61% dari target Rp990,5 triliun.
Dengan demikian, APBNP 2010 masih mengalami surplus anggaran sehingga kemungkinan akan terdapat Silpa pada akhir tahun.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Everett Ernest Mangindaan mengatakan jika tahun lalu sudah ada 5 K/L yang telah diremunerasi, maka tahun ini rencananya akan menyusul 7 K/L lainnya.
Ketujuh K/L tersebut adlah Kemenko Perekonomian, BPKP, Bappenas, TNI, Polri, Kejagung, Kemenko Kesra, Kemenko Polhukam, Kementerian Perindustrian dan Kementerian ESDM. Baru pada 2011 seluruh K/L merasakan remunerasi. (hwi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar