Saling Silang Melindungi Kurs

Nilai Tukar , China Patok Apresiasi Yuan 3 Persen Per Tahun
Pemerintah di negaranegara Asia mulai merespons indikasi aliran modal asing yang dapat mendorong peningkatan nilai tukar mata uangnya dan merugikan aktivitas ekspor. Pemerintah Thailand, misalnya, akan memberlakukan withholding tax sebesar 15 persen terhadap pendapatan modal dan investasi asing.

Kebijakan itu merupakan salah satu upaya pemerintah Thailand menghentikan laju kenaikan nilai tukar baht yang telah naik hingga level tertinggi sejak krisis keuangan Asia pada 1997.

Tak cuma itu, keputusan Thailand tersebut dipicu oleh langkah Brasil yang menerapkan kebijakan pajak ganda terhadap portofolio aliran modal asing ke dalam surat utang pemerintah dan beberapa instrumen finansial lain hingga 4 persen. Jepang, sebelumnya, juga telah melakukan intervensi terhadap pasar valuta asing (valas) untuk memperlemah nilai tukar yen.

Langkah tersebut bertujuan meningkatkan kembali ekspornya yang menjadi penggerak utama perekonomian negara itu. Malah, dalam pertemuan informal G7 di Washington, akhir pekan lalu, Pemerintah Jepang menyatakan intervensi pasar valas pada 15 September lalu bertujuan mencegah penguatan tiba- tiba yen terhadap dollar AS.

“G7 kembali menegaskan bahwa peningkatan nilai tukar mata uang akan mengganggu stabilitas sistem ekonomi dan finansial. Karena itu, kami akan mengambil langkah tegas, termasuk intervensi, bila perlu,” kata Menteri Keuangan Jepang Yoshihiko Noda.

Lebih dari itu, pemerintah China agaknya mulai melunak karena berjanji akan mengendurkan pengekangan terhadap yuan secara bertahap. Nilai tukar yuan kembali menguat 2 persen terhadap dollar AS sejak Beijing membiarkan yuan terapresiasi di pasar valas pada 19 Juni lalu.

“Reformasi tidak sama dengan apresiasi yuan. Penekanan lebih kepada peningkatan dari mekanisme formasi nilai tukar mata uang,” demikian pernyataan State Administration of Foreign Exchange, salah satu unit di bank sentral China atau People Bank of China/ PBoC.

Apresiasi Yuan

Sejauh ini, China masih mengatur batas maksimum (ceiling price) apresiasi yuan sebesar 3 persen pada tahun ini guna melindungi sektor ekspornya. Itu sebabnya China tak perlu khawatir dengan manuver legislatif Amerika Serikat (AS) terkait manipulasi kurs dollar. Demikian pernyataan Wang Yong, profesor sekaligus peneliti di bank sentral China, People’s Bank of China (PBoC), Senin (11/10).

Wang menambahkan, Pemerintah China harus ketat dalam menentukan kenaikan yuan secara tepat. “Ini merupakan garis merah untuk apresiasi yuan,” kata Wang, merujuk pada kenaikan sebesar 3 persen. “Kemudian garis disilang, yang artinya nilai tukar yuan akan tergelincir dari track normal dan pemerintah sebaiknya mengintervensi pasar (valuta asing),” imbuhnya.

Saat ini, China paling banyak mendapat sorotan lantaran kebijakan pengekangan nilai tukar yuan terhadap mata uang lainnya, terutama dollar AS. Sejak dua tahun lalu, China secara efektif memutuskan untuk membatasi apresiasi yuan berada pada posisi tak lebih dari 6,8 yuan per satu dollar AS.

Kebijakan itu sengaja dibuat untuk menopang sektor ekspor China selama krisis fi nansial global muncul sejak 2008. Namun, AS dan Eropa mengecam kebijakan China itu lantaran memperlemah daya saing sehingga merugikan sektor ekspor kedua blok negara maju itu.

Karenanya, AS dan Eropa gencar mendesak China membiarkan yuan terapresiasi dengan sendirinya di pasar valuta asing global. Bahkan, DPR AS, bulan lalu, menekan China untuk segera membiarkan yuan naik secepatnya.

Beberapa pekan lalu, lembaga legislatif AS itu mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) berisi aturan tentang pemberlakuan tarif impor barang, khususnya dari China, yang menjadi bagian dari upaya memerangi pengekangan nilai tukar yuan terhadap dollar AS. Desakan tersebut akhirnya mendapat respons dari China.

Sejak Juni lalu, Pemerintah China berjanji meningkatkan fleksibilitas nilai tukar yuan terhadap mata uang lainnya di dunia, tak terkecuali dollar AS. Sejak saat itu, nilai tukar yuan secara de facto naik sekitar 2,3 persen.

Gubernur PBoC Zhou Xiaochuan menegaskan Pemerintah China akan melakukan penilaian kembali (revalue) yuan secara bertahap. Menurutnya, Beijing mengaku perlu menaikkan nilai kursnya.

Meski demikian, penguatan yuan bergantung pada hasil situasi fundamental ekonomi global, termasuk inflasi, pertumbuhan, dan pengangguran.