JAKARTA (SINDO) – Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo mengatakan,penguatan nilai mata uang yuan penting untuk mendorong pemulihan perekonomian dunia.
Menurutnya,rendahnya nilai mata uang China tersebut menyulitkan perekonomian negara-negara yang bermitra dagang dengan China. “Paling banyak dibahas dalam sidang tahunan IMF dan Bank Dunia adalah soal nilai mata uang, terutama untuk China,” kata Agus seusai pelantikan pejabat eselon II Kementerian Keuangan di Jakarta kemarin. Dia menilai, kondisi perekonomian global saat ini masih rentan, terutama pada negara-negara maju. China, kata Agus, telah menyanggupinya dan berjanji untuk memperkuat mata uang renminbi dan secara bertahap. Adapun mengenai perekonomian Indonesia,dalam pertemuan tersebut Agus menjelaskan bahwa kondisinya sudah jauh lebih baik. Dalam kesempatan itu dia juga memaparkan prospek perekonomian Indonesia dalam lima tahun ke depan.
“Sekarang kita menjaga balance of payment selalu sehat dan kita meyakinkan bahwa kebijakan fiskal kita sangat baik,” kata Agus. Dia menjelaskan, Indonesia berusaha agar rupiah berada pada kisaran Rp9.000 per dolar Amerika Serikat (AS).“BI sudah melakukan pembatasan kepemilikan SBI (Sertifikat Bank Indonesia) jadi 1 bulan, itu bukti kita tidak ingin dana masuk menjadi bubble,” tegasnya. Ekonom Samuel Sekuritas Indonesia Lana Soelistianingsih mengatakan, pertemuan G-20 dan IMF di Washington pada akhir pekan lalu gagal mencapai kesepakatan untuk mencegah pelemahan mata uang yang sedang berlangsung saat ini. Bahkan, negaranegara tersebut terkesan saling menyalahkan.
AS menyalahkan China karena kebijakan nilai yuan yang rendah sehingga mengakibatkan defisit perdagangan AS-China melebar dan membuat industri dalam negeri AS lemah sehingga serapan tenaga kerja juga lambat. Sementara, China bersikeras hanya akan melakukan revaluasi yuan bertahap untuk melindungi industri dalam negerinya dan menyalahkan AS karena membiarkan dolarnya terus melemah. “Sedangkan emerging market menyalahkan AS yang mengakibatkan aliran dana jangka pendek terus mengalir akibat kebijakan suku bunga AS yang terus rendah,” kata dia. Belum adanya kesepakatan tersebut membuat situasi saling melemahkan mata uang diperkirakan masih berlangsung hingga 2011, dan negara-negara emerging market diduga akan melakukan kebijakan devisa kontrol.
“Ekonomi global menghadapi risiko nilai tukar yang rentan, hingga 2011,” katanya. Pengamat pasar modal Yanuar Rizky menjelaskan. Indonesia harus memanfaatkan situasi saat perang mata uang antara dua negara adikuasa tersebut. Cara yang paling dimungkinkan adalah meminta dua negara adikuasa tersebut untuk berinvestasi ke sektor riil. “Ini memang perang virtual antara dua negara adikuasa tapi dampaknya ke sektor riil kita,” kata dia. Latar belakang perang mata uang ini berawal dari neraca perdagangan AS yang defisit terutama dengan perdagangan China.Apalagi dengan banjirnya barang murah China yang masuk ke AS.Untuk menekan defisit itu,AS menekan China untuk merevaluasi mata uangnya.
Harapannya ekspor AS akan meningkat dan defisitnya bisa terkurangi. Ternyata China justru menolak dan terus melemahkan mata uangnya serta menggunakan rezim mata uang tetap. “Gampangnya,mata uang yuan ini tidak akan terpengaruh dengan portofolio yang naik turun karena China sangat membatasi fluktuasi tersebut,”kata dia. Di sisi lain, Pemerintah China justru menerapkan subsidi ke sektor riil. Dengan demikian, produk China bisa lebih murah dibandingkan produk dari negara lain dan bisa menguasai pasar. Di Indonesia, justru sebaliknya. Memang ekonomi Indonesia tumbuh disebabkan karena daya beli konsumsi masyarakat yang naik tapi jika suatu saat ada PHK maka daya beli masyarakat juga akan turun.
Barang semurah apa pun, masyarakat tidak akan bisa membelinya. ”Inilah yang harus menjadi penawaran dengan China. Kalau China ingin terus terserap barangnya ke Indonesia untuk menjamin tidak ada pengangguran di China, maka China pun harus menjamin konsumen di sini tetap punya kerja dan memiliki penghasilan. Caranya dengan guyuran investasi ke sektor riil,”jelas Yanuar.
Menurut Yanuar,cara lain yang bisa ditempuh adalah pemerintah bisa menekan bank BUMN untuk menyalurkan kredit dengan bunga rendah ke sektor riil. Apalagi sekitar 70% dana pihak ketiga masyarakat Indonesia tersimpan di bank pemerintah tersebut. (bernadette lilia nova/ didik purwanto)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar