Keuangan Negara
JAKARTA – Berkaitan dengan rencana penerbitan inpres tentang penghematan anggaran, Partai Golkar meminta pemerintah tidak memangkas empat pos anggaran yang dianggap sangat penting dan strategis saat ini, yakni pembiayaan pembangunan infrastruktur, anggaran untuk kesejahteraan rakyat, anggaran untuk penumpasan terorisme, dan anggaran pertahanan.
Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengemukakan hal itu menyikapi rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan inpres dan peraturan presiden (perpres) tentang penghematan anggaran.
“Kalau anggaran seminar, kunjungan luar negeri, kami sepakat untuk dilakukan penghematan,” kata politisi yang akrab dipanggil Ical itu dalamp keterangan pers pada “Forum Konsultasi Kader Partai Golkar” di Jakarta, Sabtu (9/10).
Dia menegaskan partainya mendukung sikap Presiden bahwa anggaran harus memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sebelumnya PDIP juga sejalan dengan pandangan Kepala Ne gara. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai penghematan anggaran perlu segera dilakukan secara konsekuen.
Presiden Yudhoyono, Kamis (7/10), mengemukakan inpres dan perpres guna mengatur penghematan secara konkret di seluruh jajaran pemerintah mulai 2011. Kepala Negara juga berharap keefektifan dan akuntabilitas peng - gu na an anggaran semakin baik.
Dia akan menerapkan aturan peng hematan itu berlaku untuk se mua Kementerian dan Lembaga (K/L), pemerintah daerah terma suk BUMN. Presiden meminta aparat pemerin tah untuk tidak menghabiskan ang garan bagi kebutuhan yang tidak berguna terutama menjelang akhir tahun anggaran.
“Kalau bulan- bulan terakhir jangan mampang- mumpung, itu juga sumber pe nyimpangan ataupun pemborosan,” kata dia.
Penyerapan Anggaran Sementara itu, Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Askolani, Jumat (8/10), mengungkapkan realisasi penyerapan anggaran K/L mencapai 51 persen atau 187,4 triliun rupiah dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2010 sebesar 366,1 triliun rupiah.
Menurut Askolani, ada tiga kendala yang menyebabkan penyerapan anggaran belum optimal, yakni kondisi dalam tubuh masing-masing K/L, peng adaan barang dan jasa, dan pro ses revisi anggaran yang diajukan tiap K/L.
Ia menjelaskan saat ini masing- masing K/L masih menghadapi hambatan seperti perubahan organisasi, penggantian pejabat, dan ketakutan memulai proses tender. “Proses itu dibuat bisa lebih mudah dibanding sebelumnya. Padahal, sudah ada ketentuan pejabat yang melakukan proses tender tidak perlu sertifi kasi,” tegas Askolani.
Ia juga menambahkan masalah lain yang menghambat penyerapan belanja adalah proses perencanaan dari K/L yang kurang baik.
Saat menyinggung tekad pemerintah mewujudkan kebijakan anggaran berimbang, Presiden Yudhoyono menegaskan tekad itu bisa dicapai dengan mengupayakan defisit serendah mungkin untuk membiayai belanja negara.
“Ketika ada krisis bisa saja kita tingkatkan defisit itu. Kami usulkan 1,7 persen defisit itu (di 2011), tapi ada suara-suara bisa ditambah 0,4 persen. Saya tidak setuju karena tidak ada urgensinya, angka 0,4 persen itu sama dengan 28 triliun utang, pinjaman,” kata dia.
ito/Ant/WP
Tidak ada komentar:
Posting Komentar