Distribusi BBM Bersubsidi Ditata Ulang

DIRJEN Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Evita Legowo mengatakan Pemerintah menargetkan penataan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada bulan Oktober mendatang. Ditegaskannya, penataan tersebut akan dilakukan secara bertahap di SPBU-SPBU. "Kalau yang sudah siap dimulai saja. Tapi, Oktober itu mulai penataannya ya, tidak harus langsung jadi," ujar dia di gedung DPR, Jakarta, Rabu (22/9).

Pemerintah dan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hilir Migas, menurut Evita, menginstruksikan agar Pertamina melakukan penataan ulang BBM sehingga ada keseimbangan antara BBM bersubsidi dan nonsubsidi. Khusus di daerah yang belum menjual Pertamax, menurut Evita, Pertamina harus segera menyiapkan infrastruktur Pertamax di daerah itu.
"Yang tadinya daerah tidak ada Pertamax jadi ada Pertamax, pokoknya harus merata, tidak boleh tidak. Ada keseimbangan antara BBM bersubsidi dan nonsubsidi," Ujar Evita.
Ditambahkannya, Pemerintah meminta Pertamina untuk menyediakan BBM sesuai kebutuhan kendaraan, sehingga diharapkan tidak akan terjadi kelangkaan BBM. "Dari kami petunjuknya harus tepat sesuai dengan kebutuhan kendaraan. Kami minta Pertamina menyiapkan infrastrukturnya secara bertahap untuk Pertamax," katanya.
Kuota Ditambah
Evita Legowo juga menyatakan pemerintah mengusulkan penambahan kuota volume BBM bersubsidi untuk 2010 menjadi maksimal 39 juta kilo liter (KL) dari semula yang telah ditetapkan dalam APBN-P 2010 sebesar 36,5 juta KL. Dikatakan Evita, penambahan kuota volume BBM bersubsidi tersebut tidak akan berdampak pada penambahan nilai subsidi Pemerintah untuk BBM sebesar Rp89,3 triliun.
"Kalau boleh, kami mengusulkan adanya penambahan kuota volume BBM bersubsidi pada tahun 2010 ini, tapi secara rupiah tidak bertambah. Asal tidak melebihi target subsidi Pemerintah," ujar dia disela-sela rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, Jakarta, Rabu (22/9).
Rencananya, usulan ini baru akan diputuskan Kamis (23/9), dalam rapat kerja DPR dan Menteri ESDM terkait penetapan asumsi makro (volume BBM bersubsidi, subsidi BBN, dan Elpiji) untuk RUU APBN 2011.
Bila nantinya DPR tidak menyetujui usulan tambahan kuota volume BBM bersubsidi, maka salah satu opsi lainnya adalah Pertamina akan memotong kuota premium sebesar delapan persen di setiap SPBU. "Itu exercise (upaya) kami bila nantinya Pemerintah dan DPR tidak jadi menyetujui penambahan kuota volume BBM bersubsidi. Kalau disetujui, ya tidak jadi (berlaku) pemotongan kuota premium tersebut," kata VP Corporate Communication Pertamina Muhammad Harun.
Saat ini, menurut Harun, pihaknya tengah menghimpun masukan dari berbagai pihak. "Imbas dari penerapan klusterisasi berpotensi menimbulkan penyelundupan atau manipulasi, dengan mengambil dari yang tidak termasuk cluster, mengambil ke yang cluster, adanya kemacetan SPBU di luar, itu mengganggu lalu lintas juga. Belum lagi nanti SPBU khawatir juga, masak yang di tengah kota dikurangi, yang di luar enggak. Omset dia takut turun," ujar Harun.
Oleh sebab itu, menurut Harun, pihaknya akan mengkomunikasikan hal ini dengan BPH. "Kalau memang kuotanya tidak ditambah, kami akan melakukan pemotongan (subsidi BBM) secara merata di SPBU, khusus Jawa dan Bali," ucap dia.
Berdasarkan hasil kajian, menurut Harun, jika kuota tidak ditambah, maka harus ada upaya supaya konsumsi BBM bersubsidi tidak melampaui kuota. "Upayanya, untuk Jawa-Bali, premiumnya kami kurangi 8 persen, karena jumlahnya kan tidak banyak sebetulnya. Sedangkan pertamaxnya kami perbanyak. Untuk pertamax, terserah, berapa pun jumlahnya akan kami penuhi. Yang jelas, premiumnya dulu yang kami kontrol, karena itu kuncinya," katanya.
Karenanya, kata Harun, untuk tahap awal, hal ini akan dilakukan dulu di wilayah Jawa-Bali, region III, yaitu Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. "Itu awal Oktober. Untuk pertengahan Oktober kami berlakukan di DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali," ucap dia.
Stok kilang pertamax milik Pertamina, kata Harun, saat ini dalam kondisi cukup. "Sekarang stok pertamax kami berada di level 100 ribu KL. Sedangkan konsumsi pertamax kan 2 ribu KL per hari. Jadi stok itu cukup untuk 50 hari," katanya.