Tak Mudah Capai Target MDGs

Oleh Misriadi
Sumber: Suara Karya

Kemampuan Indonesia merealisasikan delapan target millennium development goals (MDGs) atau tujuan pembangunan milenium (TPM) sangat diragukan. Sejumlah kalangan menyatakan Indonesia tidak mungkin mencapai delapan target MDGs. Data menunjukkan, hingga sepuluh tahun MDGs dicanangkan, pencapaian Indonesia atas sejumlah target masih sangat lambat bahkan cenderung mundur.

Sebagai contoh, kasus kematian ibu dalam proses melahirkan dan kematian balita masih tergolong tinggi di Asia. Sejumlah daerah seperti Sulbar, Maluku, Gorontalo, Sulteng, Papua, dan NTT masih tinggi kasus kematian ibu dan balitanya. Demikian pula capaian MDGs dalam hal pencegahan penyebaran HIV-AIDS, malaria, serta penyakit berat lainnya, belum menunjukkan hasil berarti.

Kemiskinan dan kelaparan terus menjadi mimpi buruk bagi bangsa ini. Jumlah penduduk miskin di negeri ini tidak bergeser dari angka puluhan juta. Sementara kelaparan masih nyata di negeri yang kaya akan sumber daya alam (SDA) ini dengan kisah-kisah memilukan.

MDGs merupakan paradigma pembangunan global yang disepakati secara internasional oleh 189 negara anggota PBB dalam KTT Milenium PBB, September 2000, ditandai dengan penandatanganan Deklarasi MDGs. Ketika MDGs dikampanyekan sebagai jalan untuk menghapuskan kelaparan dan kemiskinan penduduk dunia, maka di posisi setengah perjalanan program ini, beberapa target yang disepakati bersama hampir keseluruhan jauh dari harapan. Dalam laporan tahunan pembangunan manusia (human development report) bertajuk Beyond Scarcity: Power, Poverty, and the Global Water Crisis, posisi Indonesia kian anjlok.

Kemerosotan kualitas hidup manusia Indonesia juga ditunjukkan dalam laporan regional pencapaian MDGs Asia Pacific oleh ADB-UNDP-UNESCAP. Dalam laporan tersebut, Indonesia ditempatkan di peringkat terburuk negara-negara yang terancam gagal mencapai target MDGs tahun 2015 bersama Bangladesh, Laos, Mongolia, Myanmar, Pakistan, Papua Nugini, dan Filipina. Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah meningkatkan anggaran untuk kemiskinan dari tahun ke tahun. Namun, berbagai program pengentasan kemiskinan serasa masih jalan di tempat.

Klaim pemerintah yang menyatakan pencapaian MDGs sudah on the track hanya mengacu pada angka statistik yang dalam kenyataannya kontradiktif dengan fakta di lapangan. Di sisi lain, perspektif pemerintah dalam pencapaian MDGs sebatas proyek dan tidak berbasis perspektif pembangunan. Bahkan wakil presiden sendiri pernah mengungkapkan berat dalam pencapaian MDGs, terutama di bidang kesehatan dan lingkungan. Fakta memang menunjukkan angka kematian ibu melahirkan naik dan tidak menunjukkan gejala penurunan. Tahun 2003 angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran tercatat 347, sedangkan tahun 2010 menjadi 420. Di sektor lingkungan hidup, dalam satu menit per hari, Indonesia kehilangan luas hutan 12 kali lapangan sepak bola.

Tingkat keteraksesan sanitasi dan air bersih rakyat pun sangat kurang. Baru 20% orang Indonesia bisa menikmati air minum bersih (perpipaan) berdasarkan kategori MDGs. Selama ini dari sumur memang bisa, tapi dilihat jarak antara sumur dan kakus, jelas akan memengaruhi sanitasi dan kualitas air bersihnya. Alasan keterbatasan anggaran dari APBN dalam upaya pencapaian delapan tujuan MDGs tidak masuk akal. Perspektif MGDs sebatas proyek dari luar negerilah yang membuat pemerintah seakan-akan terus mengeluhkan keterbatasan anggaran. Dalam APBN, jelas mata anggaran yang terkait dengan MDGs seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Sayangnya, APBN untuk sektor-sektor itu tidak dijadikan mainstreaming dan hanya terkonsentrasi pada penanggulangan kemiskinan. Padahal indikator MDGs sangat moderat.

Paramater kemiskinan di Indonesia juga tidak lagi relevan. Acuan Badan Pusat Statistik (BPS) hanya pendapatan 1,24 dolar AS per hari. Ukuran pendapatan tidak cukup dijadikan parameter kemiskinan. Indikator lain seperti keteraksesan pendidikan, kesehatan, rasa aman, dan lingkungan bersih juga harus dibuat. Pemerintah didesak untuk menjadikan APBN sebagai alat untuk percepatan MGDs yang konkret.

Di bidang pendidikan, ketika diklaim angka usia sekolah pendidikan dasar mencapai 95 persen, sayangnya tidak berbanding lurus dengan tingkat keberaksaraan. Anak lulusan SD di Papua saja belum bisa membaca. Pencapaian janganlah sekadar kuantitas, tapi harus fokus pula pada kualitas.

Para pengamat bahkan mengatakan, pemerintah sudah terlambat dalam upaya pencapaian MDGs. Untuk mencapainya, perlu melakukan program yang sistematis dan komprehensif serta melibatkan banyak sektor. Mereka meragukan Indonesia bisa mencapai MDGs mengingat layanan kesehatan di daerah terpencil masih sangat terbatas, dan lilitan kemiskinan sangat memengaruhi. Layanan kesehatan reproduksi pun baru mulai bergerak, sehingga sudah terlambat untuk mengejar target tersebut. Tercapainya MDGs dari sisi pencegahan penularan HIV dan tuberkulosis juga diragukan.

Banyak yang meragukan pencapaian target MDGs, terutama karena inisiatif yang dibangun oleh negara maju bertolak belakang dengan realitas yang sesungguhnya. Untuk menyukseskan pencapaian target MDGs, dibutuhkan sekitar 100 miliar dolar AS per tahun. Maka, di setengah perjalanan menuju 2015 ini, pemerintah negara maju seharusnya sudah mengeluarkan sekitar 700 miliar dolar AS ke negara berkembang. Namun, realitasnya dana bantuan yang terkumpul dari negara maju hanya 50 miliar dolar AS.

Di samping itu, proyek MDGs menggunakan pendekatan top down yang melupakan akar dari ketidakadilan yang sebenarnya. Problem kemiskinan di negara selatan merupakan akumulasi dari sistem ekonomi yang tidak menguntungkan negara selatan selama ratusan tahun. Hampir semua negara miskin di dunia adalah bekas jajahan. Pada masa kolonialisme itu terjadi pengisapan terhadap kekayaan alam yang menyebabkan negara induk mempunyai kekayaan yang melimpah serta menguasai sistem keuangan dan perdagangan. Sedangkan bagi negara bekas jajahan, mereka terpaksa tertinggal jauh di belakang negara maju yang dulu menjajah mereka.

Belum lagi, institusi Bretton Wood seperti World Bank dan International Monetary Fund (IMF) juga merupakan penyumbang terbesar terjadinya ketimpangan antara negara maju dan negara miskin. Utang yang dikucurkan oleh lembaga multilateral ini tidak kemudian menjadikan negara miskin di belahan selatan bangkit dari kemiskinan, namun makin memperpuruk dalam jerat utang (debt trap). Dari setiap satu dolar hibah yang diberikan oleh lembaga multilateral ini, negara miskin harus mengembalikannya dua kali lipat berupa pembayaraan cicilan pokok dan bunga utang. Apalagi, resep generik IMF yang diterapkan di negara pasiennya makin meruntuhkan sistem ekonomi yang menjamin kesejahteraan rakyat.

Di beberapa negara Amerika Latin dan juga Indonesia, resep IMF mengakibatkan ekonomi negara tersebut makin tergantung dan rapuh terhadap perubahan dan fluktuasi kapitalisme global. Karena itu, keinginan untuk mewujudkan keadilan global harus juga diikuti dengan perubahan sistem ekonomi, baik sistem finansial maupun perdagangan, yang memberi jaminan kepada negara miskin untuk bangkit dari keterpurukan dan sejajar dengan negara maju. Dengan demikian, akankah kita terus tersihir oleh kemilau MDGs? ***

Penulis adalah peneliti di Lembaga Studi Harmoni,
alumnus National University Filipina