Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mendorong agar kebijakan fiskal diarahkan menuju Kawasan Indonesia Timur (KTI). Kebijakan tersebut utamanya keringanan atau insentif pajak.
Ketua Umum HIPMI Erwin Aksa berharap kebijakan fiskal dapat diarahkan guna menarik minat investor masuk ke wilayah-wilayah yang infrastruktur dan perekonomiannya belum menggeliat namun menyimpan banyak potensi sumber daya alam.
"Itu sebabnya, kami harapkan agar pengambil kebijakan menerapkan kebijakan fiskal per daerah secara berbeda. Daerah-daerah seperti di kawasan Timur Indonesia yang rata-rata merupakan daerah tertinggal misalnya diberikan insentif bagi industri seperti pengurangan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan (PPh) atau Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)," katanya di Jakarta, Selasa (17/8).
Dia menilai positif pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait upaya mendorong optimalisasi peran kebijakan fiskal mendorong pertumbuhan perekonomian dan memantapkan pemerataan. Presiden SBY berpidato menyampaikan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2011 di hadapan Sidang Paripurna DPR di Gedung MPR/DPR RI, Senin (16/8).
Presiden SBY mengungkapkan RAPBN 2011 diarahkan untuk mencapai 10 sasaran strategis, guna mendorong pembangunan yang inklusif dan berkeadilan selama jangka waktu lima tahun ke depan.
Kesepuluh sasaram strategi tersebut antara lain, ekonomi nasional tumbuh makin tinggi, pengangguran makin menurun dengan menciptakan lapangan kerja yang lebih baik, kemiskinan makin menurun, pendapatan per kapita makin meningkat, stabilitas ekonomi makin terjaga, pembiayaan dalam negeri makin kuat dan meningkat, ketahanan pangan dan air makin meningkat, ketahanan energi makin meningkat, daya saing ekonomi nasional makin menguat dan meningkat, dan upaya pembangunan yang ramah lingkungan dengan pendekatan ramah lingkungan makin kita perkuat.
Menurut dia, disparitas sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang tidak merata, dan letak geografis, berpotensi menghambat distribusi pembangunan ekonomi dan industri secara merata. Daerah yang sudah memiliki keunggulan di era Orde Baru akan menjadi kawasan yang menampung limpahan pembangunan ekonomi dan industri nasional.
Sekjen HIPMI M Ridwan Mustofa menilai keputusan Kepala Negara melaksanakan defisit APBN guna memberikan ruang bagi stimulus fiskal untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional sangat tepat. "Langkah ini harus kita dukung sebab ke depan dikuatirkan sektor keuangan akan melakukan pengetatan likuiditas menghindari dampak negatif inflasi," katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar