Program KUR tidak Optimal

JAKARTA--MI: Ketua Komisi VI DPR RI Airlangga Hartarto menyayangkan tidak tercapainya target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dialokasikan pemerintah sebesar Rp20 triliun pada 2010.

"Tidak tercapainya target penyaluran KUR menunjukkan program tersebut tidak berjalan optimal," kata Airlangga Hartarto melalui surat elektronik, di Jakarta, Minggu (22/8).

Menurut Airlangga, Fraksi Partai Golkar DPR juga kecewa terhadap sikap inkonsistensi pemerintah dalam menetapkan revisi target pencapaian KUR pada 2010, dari Rp20 triliun menjadi Rp13,5 triliun.

Padahal, kata dia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mencapai lebih dari 50 juta unit, sedangkan jumlah debitur KUR baru mencapai 2,93 juta.

"Dengan dipangkasnya target penyaluran KUR tersebut, jelas berdampak pada semakin terbatasnya peluang pelaku UMKM untuk bisa mengakses dan memanfaatkan dana KUR," katanya.

Dengan demikian, kata dia, upaya untuk mendorong dan pemberdayaan sektor UMKM sebagai pilar perekonomian nasional dipastikan tidak akan berjalan optimal.

Menurut dia, Fraksi Partai Golkar memandang perlu untuk memberikan rekomendasi terkait efektivitas program penyaluran KUR yang dicanangkan oleh pemerintah.

Rekomendasi tersebut meliputi, pertama, perlu adanya prioritas bagi sektor usaha unggulan yang terdapat pada masing-masing daerah untuk mendapatkan pinjaman KUR.

"Hal ini agar penyaluran KUR benar-benar tepat sasaran bagi pengembangan sektor usaha unggulan di daerah," katanya.

Rekomendasi kedua, pemerintah hendaknya tidak hanya memberikan bantuan semata, tapi juga berperan aktif melakukan pendampingan terhadap para debitur KUR, agar dana yang diperoleh benar-benar digunakan untuk kegiatan usaha produktif, bukan untuk kebutuhan konsumtif.

Menurut dia, perlu ada upaya sosialisasi secara intensif dengan melibatkan berbagai "stake holders" terkait tata cara pengajuan dan tujuan program KUR agar masyarakat bisa memanfaatkan secara efektif program KUR ini.

"Sosialisasi ini juga dimaksudkan agar masyarakat sadar bahwa program KUR bukanlah dana hibah dari pemerintah, masyarakat juga perlu mengetahui bahwa kepemilikan usaha menjadi prasyarat penting untuk memperoleh pinjaman KUR," jelas Airlangga.

Airlangga menambahkan, untuk memayungi program ini pemerintah harus memberikan regulasi terkait mekanisme pengawasan KUR. (Ant/OL-9)