Pembayaran Bunga Utang Mengkhawatirkan

Anggaran Pembangunan
JAKARTA — Fraksi-fraksi di DPR menilai pembayaran bunga utang saat ini sudah mengkhawatirkan karena memakan anggaran lebih dari 100 triliun rupiah. Agar beban tidak semakin bertambah, pemerintah harus meng hentikan penarikan utang baru.

“Saat ini, beban bunga utang sudah mengkhawatirkan. Ini akan menggerus kapasitas anggaran dan memperkecil celah fiskal,” kata Juru Bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Ecky Awal Muharram, saat rapat paripurna DPR mengenai tanggapan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2011 dan Nota Keuangan di Jakarta, Selasa (24/8).

Pada 2010, lanjut Ecky, pembayaran bunga utang sudah menembus 100 triliun rupiah, tepatnya 115 triliun rupiah (9,4 persen dari belanja negara). “Tahun depan, pembayaran bunga utang diperkirakan meningkat menjadi 116,4 triliun rupiah atau 9,7 persen dari belanja negara.”

Kondisi ini, tambah Ecky, dinilai cukup mengkhawatirkan. “Oleh karena itu, kami meminta pemerintah untuk lebih mengendalikan outstanding utang dan biaya pengadaan utang.”

Pada akhir 2011, total utang pemerintah diperkirakan sebesar 1.807,5 triliun rupiah, meningkat dibandingkan perkiraan sampai akhir 2010, yang sebesar 1.688,3 triliun rupiah.

Sampai akhir 2011, total penerbitan obligasi negara diperkirakan sebesar 1.197,1 triliun rupiah, meningkat dibandingkan perkiraan akhir 2010 yang sebesar 1.077,1 triliun rupiah.

Sementara utang luar negeri sampai akhir 2011 diperkirakan sebesar 610,4 triliun rupiah, menurun dibandingkan perkiraan akhir 2010 yang sebesar 611,2 triliun rupiah.

“Utang, terutama luar negeri, harus diturunkan secara progresif. Utang luar negeri tidak bisa terus dipertahankan karena utang murah semakin terbatas,” kata Ecky.

Juru Bicara Fraksi Partai Amanat Nasional, Laurens Bahang Damang, mengatakan anggaran negara yang defisit sudah tidak relevan. “Defisit baru relevan jika ekonomi sedang krisis karena pemerintah memang menjadi andalan.

Namun pada 2011, perekonomian sudah pulih sehingga anggaran defisit tidak perlu dilaksanakan.” Pada 2011, lanjut Laurens, perekonomian swasta sudah bergerak normal sehingga ekspansi fiskal tidak terlalu dibutuhkan.

Jika penerimaan tidak mampu membiayai belanja, maka pilihan yang bisa ditempuh adalah efisiensi belanja bukan defisit anggaran. “Anggaran negara harus efisien, kurangi overhead cost.

Harus seimbang antara pengeluaran dan pendapatan, tanpa defi sit,” kata Laurens.

Tersandera Pasar

Anggota Badan Anggaran DPR Fary Djemi Francis mengatakan utang membuat perekonomian nasional tersandera oleh pasar dan kreditur asing. “Realisasi pembiayaan sudah melebihi kebutuhan, ini bisa menambah beban fiskal di masa mendatang.

Sudah sepatutnya kebijakan ini dikoreksi.” Pemerintah, lanjut Fary, harus mulai memutuskan jebakan utang yang menggerus anggaran negara. “Putuskan ketergantungan utang, salah satunya dengan moratorium.”

Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo mengatakan bahwa pemerintah sudah mulai menerapkan kebijakan pengurangan utang. Pada 2010, defisit anggaran diperkirakan turun dari 2,1 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 1,5 persen PDB.

“Itu sebenarnya sudah menunjukkan pemerintah terus memberikan insentif kepada stimulus, supaya bisa betul-betul mempersiapkan diri membangun ekonomi dengan baik,” kata dia.
aji/E-8