http://www.bisnis.com/articles/proyek-mp3ei-kpk-diminta-awasi-proyek

Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran Indonesia Corruption Watch (ICW) Firdaus Ilyas mengatakan
lemahnya pengawasan proyek-proyek pembangunan infrastruktur di kawasan
Indonesia timur berpotensi mengakibatkan tindak pidana korupsi.
Diketahui, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan
pemerintah akan memfokuskan pembangunan jalan dan pelabuhan
terintegrasi di kawasan Indonesia timur macam Sulawesi, Maluku dan Papua
pada 2012-2013.
"Tantangan terbesar adalah lemahnya pengawasan karena jauh dari pusat
kekuasaan, sehingga pekerjaan tidak berjalan optimal. KPK harus
mengawasi proyek-proyek pembangunan infrastruktur tersebut," kata
Firdaus ketika dihubungi Bisnis di Jakarta, Jumat 27 April 2012.
Dia memaparkan modus dugaan korupsi dalam pembangunan infrastruktur dapat dilihat dari kasus mantan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin yakni pembangunan wisma Atlet di Palembang, Sumatra Selatan.
Firdaus memperkirakan meski proyek itu berlangsung di daerah, tetapi
pihak-pihak di Jakarta sudah memiliki rekanan tertentu yang akan
mengerjakan proyek tersebut.
Firdaus mengungkapkan proyek infrastruktur MP3EI juga penting untuk
dapat diakses oleh publik maupun lembaga audit macam Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Hal itu untuk mengetahui sejumlah informasi misalnya siapa pemenang
proyek, berapa persen status pengerjaan proyek, berapa nilai pekerjaan
dan dimuatnya mekanisme komplain.
"Ini agar pekerjaan tidak disimpangkan dan asal selesai saja, tetapi
kualitasnya buruk. Keterbukaan dokumen itu juga penting agar publik
dapat memberikan informasi ketika di daerahnya berjalan satu proyek
namun tidak sesuai dengan yang standar yang baik," kata Firdaus.
Bappenas menyatakan pemerintah akan memprioritaskan wilayah seperti
Papua dan Papua Barat dalam pengembangan infrastruktur penanganan jalan
dan pelabuhan, terutama distribusi dan pembukaan akses dari wilayah
pegunungan. Selain itu daerah macam Maluku dan Buli, Jailolo dan Tobelo
di Sulawesi akan menjadi prioritas proyek MP3EI.
Firdaus mengatakan contoh yang baik sebenarnya telah dilakukan oleh KPK
dengan Kementerian Pekerjaan Umum dalam proses pengawasan pembangunan
jalan di Indonesia dengan program Indonesia Memantau.
Dia berharap pemerintah dapat membuka seluruh akses pekerjaan MP3EI
dalam situs tertentu, sehingga publik dapat melakukan pengawasan. (spr)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar