http://nasional.kontan.co.id/news/wakil-ketua-dpr-pemerintah-harus-tegas-soal-bbm/2012/02/02
JAKARTA. Wakil Ketua DPR Pramono Anung mendesak pemerintah
bersikap tegas menghadapi masalah bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Dia
meminta segera mengambil keputusan.
Menurutnya, pemerintah ragu-ragu dalam mengambil keputusan. "Jangan melempar bila seolah-olah ini menjadi tanggung jawab DPR. Pemerintahnya saja belum jelas," kata Pramono, Kamis (2/2).
Pramono sendiri mengakui keputusan apapun yang diambil pemerintah dari opsi yang ada akan memberatkan rakyat. Namun, dia mengatakan, keputusan itu seharusnya tidak boleh ditunda terlalu lama karena akan memberatkan pemerintah sendiri. "Bagaimanapun pemerintah harus bersikap tegas," katanya.
Seperti diketahui, pemerintah belum memutuskan langkah untuk mengurangi anggaran subsidi BBM. Sejauh ini, pemerintah sudah mengajukan tiga opsi ke DPR yakni membatasi konsumsi BBM subsidi, mengalihkan pemakaian BBM subsidi ke bahan bakar gas dan menaikkan harga BBM subsidi.
Namun, pemerintah menilai keputusan itu sangat bergantung pada restu Komisi VII DPR. Komisi VII DPR sendiri meminta pemerintah mengkaji dampak dari tiga opsi tersebut.
Menurutnya, pemerintah ragu-ragu dalam mengambil keputusan. "Jangan melempar bila seolah-olah ini menjadi tanggung jawab DPR. Pemerintahnya saja belum jelas," kata Pramono, Kamis (2/2).
Pramono sendiri mengakui keputusan apapun yang diambil pemerintah dari opsi yang ada akan memberatkan rakyat. Namun, dia mengatakan, keputusan itu seharusnya tidak boleh ditunda terlalu lama karena akan memberatkan pemerintah sendiri. "Bagaimanapun pemerintah harus bersikap tegas," katanya.
Seperti diketahui, pemerintah belum memutuskan langkah untuk mengurangi anggaran subsidi BBM. Sejauh ini, pemerintah sudah mengajukan tiga opsi ke DPR yakni membatasi konsumsi BBM subsidi, mengalihkan pemakaian BBM subsidi ke bahan bakar gas dan menaikkan harga BBM subsidi.
Namun, pemerintah menilai keputusan itu sangat bergantung pada restu Komisi VII DPR. Komisi VII DPR sendiri meminta pemerintah mengkaji dampak dari tiga opsi tersebut.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar