http://www.mediaindonesia.com/read/2012/02/01/295415/4/2/Tarik-ulur-Pembatasan-BBM-Bersubsidi-Ancam-Fiskal-Negara
TARIK-ULUR kebijakan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi
dikhawatirkan akan berpengaruh buruk terhadap keadaan fiskal negara.
Karena itu, pemerintah diminta memberikan kepastian atas kebijakan itu.
"Pemerintah harus ambil keputusan, mumpung inflasi masih rendah. Ini malah muter-muter nggak keruan," ujar ekonom UGM Tony Prasetiantono kepada Media Indonesia, kemarin.
Menurut Tony, keputusan mengenai BBM itu memang sulit diambil lewat tangan Menteri Keuangan atau Menko Perekonomian. "Ini keputusan Presiden, tapi Presiden dibebani urusan Partai Demokrat dan Anas (Urbaningrum). Keberanian ambil keputusan ini, kalkulasinya, bukan APBN, melainkan beban moral yang ditanggung Demokrat," kritiknya.
Tony melihat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lebih takut citranya memburuk akibat merelakan keputusan BBM bersubsidi diambil ketimbang berjaga-jaga. Padahal, ancaman bengkaknya subsidi BBM cukup besar. Apalagi peluang naiknya harga minyak dunia masih ada akibat ketegangan Selat Hormuz.
"Yang harusnya dilakukan naikkan Rp1.000 saat ini. Dengan inflasi yang rendah saat ini, paling tambahan inflasinya hanya 1%. Sementara itu, penghematan subsidi bisa sampai Rp30 triliun," tutur Tony.
Perkiraan inflasi sekitar 1% itu sesuai dengan prediksi Bank Indonesia. Menurut Deputi Gubernur Bank Indonesia Halim Alamsyah, perhitungan inflasi itu sudah mempertimbangkan penundaan.
Sebelumnya, Menteri ESDM Jero Wacik mempertimbangkan penundaan pembatasan BBM bersubsidi karena belum siapnya seluruh infrastruktur. Namun, kemarin, Menteri Keuangan Agus Martowardojo menandaskan pemerintah tetap fokus untuk mengendalikan subsidi BBM agar tidak melebihi 40 juta kiloliter (kl) pada tahun anggaran 2012.
Terkait dengan kebijakan itu, pemerintah menganggarkan Rp500 miliar sebagai pinjaman lunak bagi pengusaha stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) untuk dana investasi dispenser.
Menurut data PT Pertamina, dari total 3.062 SPBU di Jawa-Bali, sebanyak 2.080 SPBU telah menjual pertamax. Sebanyak 687 SPBU masih berpotensi melakukan switching. Sisanya, 295 SPBU, membutuhkan investasi baru. (GA/Bug/Atp/X-5)
TARIK-ULUR kebijakan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi
dikhawatirkan akan berpengaruh buruk terhadap keadaan fiskal negara.
Karena itu, pemerintah diminta memberikan kepastian atas kebijakan itu.
"Pemerintah harus ambil keputusan, mumpung inflasi masih rendah. Ini malah muter-muter nggak keruan," ujar ekonom UGM Tony Prasetiantono kepada Media Indonesia, kemarin.
Menurut Tony, keputusan mengenai BBM itu memang sulit diambil lewat tangan Menteri Keuangan atau Menko Perekonomian. "Ini keputusan Presiden, tapi Presiden dibebani urusan Partai Demokrat dan Anas (Urbaningrum). Keberanian ambil keputusan ini, kalkulasinya, bukan APBN, melainkan beban moral yang ditanggung Demokrat," kritiknya.
Tony melihat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lebih takut citranya memburuk akibat merelakan keputusan BBM bersubsidi diambil ketimbang berjaga-jaga. Padahal, ancaman bengkaknya subsidi BBM cukup besar. Apalagi peluang naiknya harga minyak dunia masih ada akibat ketegangan Selat Hormuz.
"Yang harusnya dilakukan naikkan Rp1.000 saat ini. Dengan inflasi yang rendah saat ini, paling tambahan inflasinya hanya 1%. Sementara itu, penghematan subsidi bisa sampai Rp30 triliun," tutur Tony.
Perkiraan inflasi sekitar 1% itu sesuai dengan prediksi Bank Indonesia. Menurut Deputi Gubernur Bank Indonesia Halim Alamsyah, perhitungan inflasi itu sudah mempertimbangkan penundaan.
Sebelumnya, Menteri ESDM Jero Wacik mempertimbangkan penundaan pembatasan BBM bersubsidi karena belum siapnya seluruh infrastruktur. Namun, kemarin, Menteri Keuangan Agus Martowardojo menandaskan pemerintah tetap fokus untuk mengendalikan subsidi BBM agar tidak melebihi 40 juta kiloliter (kl) pada tahun anggaran 2012.
Terkait dengan kebijakan itu, pemerintah menganggarkan Rp500 miliar sebagai pinjaman lunak bagi pengusaha stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) untuk dana investasi dispenser.
Menurut data PT Pertamina, dari total 3.062 SPBU di Jawa-Bali, sebanyak 2.080 SPBU telah menjual pertamax. Sebanyak 687 SPBU masih berpotensi melakukan switching. Sisanya, 295 SPBU, membutuhkan investasi baru. (GA/Bug/Atp/X-5)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar