KESEIMBANGAN ANGGARAN: Hitung Komposisi Utang & Prioritas Pembiayaan Proyek

http://www.bisnis.com/articles/keseimbangan-anggaran-hitung-komposisi-utang-and-prioritas-pembiayaan-proyek-1

Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas Wismana Adi Suryabrata mengatakan upaya mencapai balance budget meskipun tidak persis pada rentang nol, caranya melalui komposisi kebutuhan pembiayaan yang lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan anggaran dan penarikan pinjaman

“Dari komposisi sudah dibuat Kemenkeu dengan mempertimbangkan antara biaya dan risiko,” jelasnya Gedung DPR, Rabu 25 Januari 2012.

Dalam upaya pengendalian defisit anggaran, menurutnya, pemerintah membatasi kapasitas penarikan utang luar negeri maksimal US$6,1 miliar. Dalam memperhitungkan pembiayaan prioritas, Bappenas pun perlu mengetahui sumber-sumber pendanaan.

Dalam pemberitaan sebelumnya disebutkan, Kementerian Keuangan menetapkan batas maksimum pinjaman (BMP) luar negeri yang dapat ditarik pemerintah pada 2013-2015, yakni sebesar ekuivalen US$6-6,1 miliar per tahun.

Penetapan BMP bertujuan menjaga prinsip pengelolaan utang yang pruden dan menjaga rasio utang terhadap produk domestik bruto yang ditargetkan sebesar 22% pada 2014.

Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Rahmat Waluyanto menuturkan BMP utang luar negeri tersebut didasarkan pada analisis mengenai kapasitas pemerintah untuk meminjam, penurunan rasio utang, kapasitas kreditor untuk memberikan pinjaman, dan daya serap kementerian/lembaga.

Menurut Rahmat, penetapan BMP juga mempertimbangkan besaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditargetkan semakin kecil akibat penyerapan anggaran dan penerimaan negara yang semakin baik.

Adapun BMP utang luar negeri pada 2012, ditetapkan sesuai dengan UU APBN 2012 yakni Rp54,28 triliun, terdiri dari Rp15,25 triliun utang program dan Rp39,02 triliun utang proyek.

Wakil Ketua Komisi XI DPR-RI Harry Azhar Azis mengimbau pemerintah untuk lebih mengarahkan alokasi pinjaman untuk proyek infrastruktur, dan tidak melulu disalurkan kepada program-program yang kurang produktif.

“kalau pun ingin Balance budget, sebaiknya untuk project, jangan terus-terusan program-program seperti reformasi birokrasi atau desain kemiskinan,” kata Harry.

Dia menyarankan pemerintah untuk melakukan seleksi dan simulasi dalam menentukan anggaran belanja yang produktif dan tidak produktif. “Yang menutup celah penerimaan anggaran, tinggal dialokasikan masuk pada pola belanja.”

Alokasi program dan proyek yang akan didanai melalui utang luar negeri ditentukan lewat kajian dan koordinasi yang dilakukan oleh Bappenas. Dalam revisi bluebook tahun anggaran 2011-2014, utang luar negeri memang akan difokuskan untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur dan energi.

Harry memperkirakan upaya balance budget masih akan sulit direalisasikan pada 2012, karena kebutuhan dana untuk pembangunan masih menjadi prioritas utama. Kendati demikian, dia menilai keseimbangan anggaran bukan sesuatu yang sangat penting untuk diupayakan.

“Sebenarnya tidak jadi soal balance budget atau defisit asalkan alasannya jelas, untuk apa saja anggarannya. Intinya tinggal mengalokasikan pola anggaran. DPR akan mendorong terus,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo menegaskan perencanaan dan realisasi penarikan utang luar negeri harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena setiap sen-nya harus dibayar oleh rakyat Indonesia.(bas)