Hatta: Silpa digunakan untuk danai infrastruktur

http://www.bisnis.com/articles/hatta-silpa-digunakan-untuk-danai-infrastruktur

JAKARTA: Penggunaan dana sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) untuk pendanaan infrastruktur dapat memperkecil gap kebutuhan investasi pemerintah dalam MP3EI yang pada periode 2013-2014 diproyeksikan mencapai Rp306,2 triliun.

 

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa menuturkan pada 2012 pemerintah mengalokasikan dana infrastruktur di luar belanja modal sebesar Rp36,7 triliun.

 

Dengan demikian, hingga 2014 masih dibutuhkan dana infrastruktur sebesar Rp306,2 triliun dari total kebutuhan pendanaan pemerintah untuk proyek infrastruktur Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2014 yang diestimasi mencapai Rp363,5 triliun.

 

Pasalnya, pada 2011 dana khusus infrastruktur hanya dialokasikan sebesar Rp20,6 triliun.

 

“Itu [kebutuhan pendanaan infrastruktur hingga 2014] akan ditutup dari BUMN dan penggunaan SAL untuk infrastruktur," ujar Hatta seusai rapat koordinasi terkait infrastruktur dan energi, Selasa 3 Januari.

 

Pada kesempatan ini, Hatta kembali menegaskan amanat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengalokasikan sebagian dari Silpa 2011 yang diperkirakan mencapai Rp40 triliun untuk infrastruktur.

 

Luki Eko Wuryanto, Deputi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinasi bidang Perekonomian, menilai apabila sebagian dana Silpa yang dikumulasikan menjadi saldo anggaran lebih (SAL) digunakan untuk infrastruktur, maka akan menambah sumber pendanaan pemerintah untuk membiayai proyek infrastruktur hingga 2014 yang masih membutuhkan pendanaan sebesar Rp306,2 triliun.

 

Selain tambahan dari SAL, tahun ini pemerintah juga menganggarkan dana infrastruktur tambahan sebesar Rp1 triliun untuk membangun transportasi kapal dan dermaga di perairan laut untuk wilayah Papua, Maluku dan Maluku Utara, serta Nusa Tenggara Timur.

 

Hal itu dijadikan prioritas untuk memperlancar komunikasi dan konektivitas antarpulau, antarprovinsi, dan antarkabupaten di kawasan Timur Indonesia.

 

"Kemungkinan kita akan sediakan dana Rp1 triliun untuk konektivitas, jadi kalau satu kapal itu sekitar Rp15 miliar-20 miliar, ya tinggal dikalikan," ujarnya. (ea)