Protokol manajemen krisis perlu diperkuat

JAKARTA: Kalangan pelaku usaha berharap pemerintah memperkuat protokol manajemen krisis pada tingkat nasional sebagai antisipasi krisis global dari sisi makro.

Ketua BPP Hipmi Erwin Aksa mengatakan protokol manajemen krisis pada 2008 terbukti efektif menyelamatkan Indonesia dari pengaruh krisis global.

"Dari sisi makro, pemerintah perlu memiliki atau memperkuat protokol manajemen krisis pada tingkat nasional. Yang lalu, 2008, sangat efektif. Kita perlu melakukan koordinasi antara otoritas moneter dan keuangan," ujar Erwin kepada Bisnis, hari ini.

Menurut Erwin, Indonesia juga masih rentan dari sisi pasar modal dan pasar uang. Dampak krisis, lanjut dia, bisa mulai dari pasar modal dan pasar uang. Dia menilai secara makro, ekonomi Indonesia cukup baik dengan rasio utang yang aman atas PDB. Hanya saja, kelemahan Indonesia sejak dulu justru di sektor riil.

"Kita menghadapi pasar domestik yang sudah dikuasai pasar asing. Padahal, dua krisis sebelumnya yang menyelamatkan adalah pasar domestik ini. Tapi sekarang situasinya berbeda. Pasar domestik bukan kita yang kuasai lagi. Padahal ini pilar kita saat krisis dulu," jelas Erwin.

Hipmi juga mendorong percepatan realisasi anggaran. Pasalnya saat ini dunia juga diliputi kekhawatiran menurunnya permintaan pasar ekspor. Penurunan permintaan ekspor, lanjut dia, akan memengaruhi perlambatan di sektor lain.

"Apa yang paling realistis dan bisa kita lakukan segera adalah pada percepatan anggaran ini. Percepatan pembangunan infrastruktur melalui MP3EI ini sangat mendesak. Kita juga khawatir industri bisa semakin terpuruk bila energi seperti gas semakin langka. Itu sebabnya, Hipmi berharap prioritaskan kebutuhan dalam negeri." (tw)