JAKARTA. Pemerintah berniat memakai dana yang berasal dari
ASEAN Infrastructure Fund (AIF), lembaga bersama para anggota ASEAN
untuk mengembangkan infrastruktur, guna mendanai pembangunan
infrastruktur di daerah perbatasan.
Saat ini Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sedang mengkaji penggunaan dana dari AIF untuk keperluan tersebut. "Memang usulan itu baik. Namun harus disiapkan sebelum diajukan pada forum AIF mendatang. Karena sebelumnya, kita sudah ada skema dan proyek untuk daerah perbatasan," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Armida Alisjahbana, akhir pekan lalu.
Armida menjelaskan, proyek infrastruktur yang didanai AIF itu telah tercantum dalam blue print proyek pembangunan infrastruktur. Prinsipnya dana itu ditujukan untuk meningkatkan pengembangan infrastruktur guna meningkatkan konektifitas ASEAN. Proyek itu sudah ditentukan dalam blue print kesepakatan yang ditandatangani menteri keuangan se-ASEAN.
Dalam blue print proyek AIF itu, seluruh negara anggota lebih banyak fokus pada peningkatan kapasitas energi listrik. Bisa saja, proyek tersebut diarahkan di daerah perbatasan. "Yang saya tahu, pembiayaan itu di Indonesia untuk meningkatkan kapasitas listrik," kata Armida.
Peneliti ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Latif Adam menyarankan, pemerintah mengutamakan peningkatan infrastruktur di daerah perbatasan dan daerah pedesaan karena selama ini mengalami keterlambatan pembangunan. "Keterbelakangan daerah perbatasan dimanfaatkan oleh negara tetangga untuk menikmati ekonomi yang ada," ungkapnya.
Dia menilai, dalam rangka ASEAN Connectivity, Indonesia perlu berkoordinasi dengan negara tetangga, sehingga ada sinergi dalam pembangunan daerah perbatasan.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo menambahkan, Indonesia akan mendapatkan dana AIF yang cukup besar. Sebab, Indonesia berkontribusi US$ 120 juta ke AIF, atau urutan kedua setelah Malaysia yang berkontribusi sebesar US$ 150 juta. Total modal awal AIF sebesar US$ 485,20 juta dari sembilan negara ASEAN dan Bank Pembangunan Asia (ADB).
Saat ini Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sedang mengkaji penggunaan dana dari AIF untuk keperluan tersebut. "Memang usulan itu baik. Namun harus disiapkan sebelum diajukan pada forum AIF mendatang. Karena sebelumnya, kita sudah ada skema dan proyek untuk daerah perbatasan," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Armida Alisjahbana, akhir pekan lalu.
Armida menjelaskan, proyek infrastruktur yang didanai AIF itu telah tercantum dalam blue print proyek pembangunan infrastruktur. Prinsipnya dana itu ditujukan untuk meningkatkan pengembangan infrastruktur guna meningkatkan konektifitas ASEAN. Proyek itu sudah ditentukan dalam blue print kesepakatan yang ditandatangani menteri keuangan se-ASEAN.
Dalam blue print proyek AIF itu, seluruh negara anggota lebih banyak fokus pada peningkatan kapasitas energi listrik. Bisa saja, proyek tersebut diarahkan di daerah perbatasan. "Yang saya tahu, pembiayaan itu di Indonesia untuk meningkatkan kapasitas listrik," kata Armida.
Peneliti ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Latif Adam menyarankan, pemerintah mengutamakan peningkatan infrastruktur di daerah perbatasan dan daerah pedesaan karena selama ini mengalami keterlambatan pembangunan. "Keterbelakangan daerah perbatasan dimanfaatkan oleh negara tetangga untuk menikmati ekonomi yang ada," ungkapnya.
Dia menilai, dalam rangka ASEAN Connectivity, Indonesia perlu berkoordinasi dengan negara tetangga, sehingga ada sinergi dalam pembangunan daerah perbatasan.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo menambahkan, Indonesia akan mendapatkan dana AIF yang cukup besar. Sebab, Indonesia berkontribusi US$ 120 juta ke AIF, atau urutan kedua setelah Malaysia yang berkontribusi sebesar US$ 150 juta. Total modal awal AIF sebesar US$ 485,20 juta dari sembilan negara ASEAN dan Bank Pembangunan Asia (ADB).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar