JAKARTA--MICOM: Pemerintahan baru Thailand telah membatalkan
penjualan 300.000 ton beras ke Indonesia yang telah disetujui pemerintah
sebelumnya. Pembatalan tersebut mestinya menjadi momentum swasembada
beras di Indonesia.
"Ini harus dijadikan momentum semangat swasembada beras di Indonesia. Caranya, Perum Bulog harus memaksimalkan pengadaan beras dari dalam negeri untuk mengganti batalnya impor beras Thailand," ujar pengamat pertanian Institut Pertanian Bogor Hermanto Siregar, kepada Media Indonesia, Selasa (27/9).
Hermanto menuturkan, pengadaan beras dari dalam negeri sangat dimungkinkan karena sejumlah daerah masih panen musim kemarau hingga saat ini. Di samping itu, cadangan beras di gudang-gudang para pedagang masih cukup besar.
"Oleh karena itu, Perum Bulog harus bersinergi dengan para pedagang. Pemerintah harus himbau para pedagang untuk menjual berasnya," terangnya.
Selain itu, dia menambahkan, pemeritah melalui Kementerian Pertanian juga harus himbau para petani untuk mulai tanam pada awal Oktober. Hal ini berguna untuk mengejar produksi pangan di tahun 2012.
"Jangan terlambat tanam. Pemerintah juga tidak boleh terlambat realisasi bantuan pupuk dan benih bagi para petani," ungkapnya.
Menurut Hermanto, ada dua kemungkinan penyebab pemerintah Thailand melakukan pembatalan ekspor berasnya ke Indonesia. Pertama adalah harga. Harga pembelian Indonesia tidak cocok dengan harga yang dijamin pemerintah Thailand kepada petaninya, sehingga kesepakatan itu tidak bisa dilanjutkan. Proses jual beli telah disepakati pada Agustus lalu bahwa 15% broken grade rice dijual US$550 per ton dengan pola penyerahan cost & freight (C&F), atau sekitar US$515 per ton dengan pola free on board (FOB).
Kemungkinan kedua adalah produksi beras Thailand sedikit. Sehingga mereka menahan berasnya sebagai cadangan beras negara.
Perum Bulog juga sebenarnya bisa meningkatkan jumlah impor berasnya dari Vietnam. Sedikitnya 800 ribu ton beras bisa didatangkan dari sana. Karena Vietnam mengalami surplus produksi beras.
"Tapi intinya, pemerintah harus memiliki semangat swasembada beras," imbuh Hermanto. (*/OL-3)
"Ini harus dijadikan momentum semangat swasembada beras di Indonesia. Caranya, Perum Bulog harus memaksimalkan pengadaan beras dari dalam negeri untuk mengganti batalnya impor beras Thailand," ujar pengamat pertanian Institut Pertanian Bogor Hermanto Siregar, kepada Media Indonesia, Selasa (27/9).
Hermanto menuturkan, pengadaan beras dari dalam negeri sangat dimungkinkan karena sejumlah daerah masih panen musim kemarau hingga saat ini. Di samping itu, cadangan beras di gudang-gudang para pedagang masih cukup besar.
"Oleh karena itu, Perum Bulog harus bersinergi dengan para pedagang. Pemerintah harus himbau para pedagang untuk menjual berasnya," terangnya.
Selain itu, dia menambahkan, pemeritah melalui Kementerian Pertanian juga harus himbau para petani untuk mulai tanam pada awal Oktober. Hal ini berguna untuk mengejar produksi pangan di tahun 2012.
"Jangan terlambat tanam. Pemerintah juga tidak boleh terlambat realisasi bantuan pupuk dan benih bagi para petani," ungkapnya.
Menurut Hermanto, ada dua kemungkinan penyebab pemerintah Thailand melakukan pembatalan ekspor berasnya ke Indonesia. Pertama adalah harga. Harga pembelian Indonesia tidak cocok dengan harga yang dijamin pemerintah Thailand kepada petaninya, sehingga kesepakatan itu tidak bisa dilanjutkan. Proses jual beli telah disepakati pada Agustus lalu bahwa 15% broken grade rice dijual US$550 per ton dengan pola penyerahan cost & freight (C&F), atau sekitar US$515 per ton dengan pola free on board (FOB).
Kemungkinan kedua adalah produksi beras Thailand sedikit. Sehingga mereka menahan berasnya sebagai cadangan beras negara.
Perum Bulog juga sebenarnya bisa meningkatkan jumlah impor berasnya dari Vietnam. Sedikitnya 800 ribu ton beras bisa didatangkan dari sana. Karena Vietnam mengalami surplus produksi beras.
"Tapi intinya, pemerintah harus memiliki semangat swasembada beras," imbuh Hermanto. (*/OL-3)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar