Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Universitas Lampung Bustanul Arifin mengaku tidak terkejut atas pembatalan ekspor beras Thailand ke Indonesia itu. Sebab, pemerintah baru Thailand menerapkan kebijakan populis (berpihak pada petani).
"Saya sudah memperkirakan pemerintah Thailand akan menaikkan harga pembelian beras petaninya. Seiring dengan itu, ada pengurangan ekspor beras sampai 2 juto ton," ujar Bustanul kepada Media Indonesia, Rabu (28/9).
Sikap Thailand ini, lanjut Bustanul, merupakan trade shock atau kejutan-kejutan perdagangan beras di pasar Internasional.
"Sekarang tinggal pemerintah Indonesia siap atau tidak atas trade shock tersebut," katanya.
Menurut Bustanul, kenaikan harga beras Thailand tentu berpengaruh pada kenaikan harga beras di Indonesia. Dia memperkirakan, harga beras dalam negeri akan naik sebesar 2%-3% dari basis harga sebelumnya.
"Harga beras dalam negeri sangat mungkin naik kembali karena masih bergantung pada impor beras. Sesuai penghitungan FAO (Food Agricultural Organisasion) kenaikan harga pangan sebesar 18% sepanjang tahun 2010-2019. Jadi rata-rata kenaikan sebesar 2%-3% dari basis harga sebelumnya tiap tahun," terangnya.
Dia menambahkan, sikap pemerintah Thailand yang membatalkan ekpor berasnya ke Indonesia seharusnya jadi lecutan bagi pemerintah. Peningkatan produksi pangan harus terus dilakukan semaksimal mungkin.
"Ini jadi lecutan bagi pemerintah. Tidak ada pilihan lain selain peningkatan produksi dalam negeri. Pemerintah wajib melakukan itu," tukasnya.
Swasembada pangan nasional, kata Bustanul, memang butuh proses panjang. Akan tetapi, pemerintah harus memulai itu dari saat ini.
Hingga kini, Perum Bulog masih menunggu kepastian kebenaran informasi pembatalan tersebut ke pihak Kedutaan Besar di Thailand. Penyelesaian masalah kontrak ini akan diusahakan melalui koordinasi dan jalur diplomasi. (*/OL-3)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar