JAKARTA--MICOM: Pemerintah tengah mengkaji opsi-opsi pengaturan BBM. Di antara opsi tersebut pemerintah akan menaikkan harga premium dan mematok harga pertamax. Namun pemerintah belum menghitung pengaruh opsi yang disiapkan tersebut terhadap APBN.
"Sudah jelas, pastinya akan pengaruhi APBN, karena angka dan konsumsinya pun masih bergerak terus. Jadi belum bisa diumumkan. Kita masih lakukan exercise (pengkajian)," kata Direktur Anggaran Kementrian Keuangan, Herry Purnomo yang ditemui usai pembukaan Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Hotel Bidakara, Senin, 18/4.
Herry tidak menguraikan bagaimana dampak terhadap APBN yang dimaksud dan seberapa besar, dirinya menyerahkan kebijakan tersebut pada kementrian yang berwenang, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menjelaskannya.
Herry juga menilai, karena kebijakan pemilihan opsi tersebut akan dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), maka belum dapat ditentukan besaran pengaruhnya pemilihan opsi pemerintah terhadap APBN.
"Itu kan untuk pelaksanaannya dari KL yang punya kompetensi, ESDM, tentu prosesnya juga akan lewat DPR. Karena dalam APBN 2011 itu ada penghematan dan harus dimulai bulan apa, itu belum disetujui, tapi sampai sekarang yang ditetapkan dalam APBN juga belum dilakukan."
Seperti diketahui, pemerintah tengah menyiapkan opsi terkait meningkatnya harga minyak dunia yang tembus US$100 per barel, salah satu opsi tersebut adalah pengaturan penggunaan sekaligus menaikkan BBM bersubsidi/premium dari Rp4.500 menjadi Rp6.500 perliter dan menyubsidi pertamax dengan mematok harganya sebesar Rp7.500 per liter di mana skema pengaturan pengguna BBM subsidi masih sama.
"Opsi tersebut bagi pengguna kendaraan plat kuning, roda dua atau tiga, dan kendaraan layanan umum tetap bisa mengonsumsi premium seharga Rp4.500. Sedangkan pengguna kendaraan pribadi hanya boleh pakai pertamax," ungkap Deputi Menko Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan Eddy Putra Irawadi, di Bandung, Sabtu, 16/4.
Opsi lainnya yakni melakukan pengaturan penggunaan sekaligus penjatahan volume BBM bersubsidi menggunakan alat deteksi radio frequency identification (RFID). Ini berarti subsidi BBM hanya diberikan bagi pengguna kendaraan plat kuning, roda dua atau tiga, dan kendaraan layanan umum.
Namun, pemerintah masih memantau dinamika harga minyak dunia dan implikasinya terhadap APBN 2011. "Setiap opsi pasti berimplikasi terhadap APBN. Kami lakukan skenario untuk berjaga-jaga. Mana yang akan dipilih, itu akan tergantung dari dinamika harga minyak dan mempertimbangkan dampaknya terhadap inflasi," ujar Edy lagi.
Menyadari akan opsi tersebut akan berimplikasi di APBN jika akhirnya pemerintah memutuskan, Herry menyebut akan ada penambahan subsidi. "Tergantung nanti kesepakatan di DPR, dari mereka bagaimana, kemungkinan besar ada penambahan subsidi," sebutnya.
Herry juga menilai akan ada kecenderungan kelebihan kuota premium sebelumnya 38,6 kiloliter. "Kalau bicara angka, tahun sebelumnya juga terlampaui, tapi memang itu kecenderungannya," pungkasnya. (FD/OL-3)
"Sudah jelas, pastinya akan pengaruhi APBN, karena angka dan konsumsinya pun masih bergerak terus. Jadi belum bisa diumumkan. Kita masih lakukan exercise (pengkajian)," kata Direktur Anggaran Kementrian Keuangan, Herry Purnomo yang ditemui usai pembukaan Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Hotel Bidakara, Senin, 18/4.
Herry tidak menguraikan bagaimana dampak terhadap APBN yang dimaksud dan seberapa besar, dirinya menyerahkan kebijakan tersebut pada kementrian yang berwenang, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menjelaskannya.
Herry juga menilai, karena kebijakan pemilihan opsi tersebut akan dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), maka belum dapat ditentukan besaran pengaruhnya pemilihan opsi pemerintah terhadap APBN.
"Itu kan untuk pelaksanaannya dari KL yang punya kompetensi, ESDM, tentu prosesnya juga akan lewat DPR. Karena dalam APBN 2011 itu ada penghematan dan harus dimulai bulan apa, itu belum disetujui, tapi sampai sekarang yang ditetapkan dalam APBN juga belum dilakukan."
Seperti diketahui, pemerintah tengah menyiapkan opsi terkait meningkatnya harga minyak dunia yang tembus US$100 per barel, salah satu opsi tersebut adalah pengaturan penggunaan sekaligus menaikkan BBM bersubsidi/premium dari Rp4.500 menjadi Rp6.500 perliter dan menyubsidi pertamax dengan mematok harganya sebesar Rp7.500 per liter di mana skema pengaturan pengguna BBM subsidi masih sama.
"Opsi tersebut bagi pengguna kendaraan plat kuning, roda dua atau tiga, dan kendaraan layanan umum tetap bisa mengonsumsi premium seharga Rp4.500. Sedangkan pengguna kendaraan pribadi hanya boleh pakai pertamax," ungkap Deputi Menko Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan Eddy Putra Irawadi, di Bandung, Sabtu, 16/4.
Opsi lainnya yakni melakukan pengaturan penggunaan sekaligus penjatahan volume BBM bersubsidi menggunakan alat deteksi radio frequency identification (RFID). Ini berarti subsidi BBM hanya diberikan bagi pengguna kendaraan plat kuning, roda dua atau tiga, dan kendaraan layanan umum.
Namun, pemerintah masih memantau dinamika harga minyak dunia dan implikasinya terhadap APBN 2011. "Setiap opsi pasti berimplikasi terhadap APBN. Kami lakukan skenario untuk berjaga-jaga. Mana yang akan dipilih, itu akan tergantung dari dinamika harga minyak dan mempertimbangkan dampaknya terhadap inflasi," ujar Edy lagi.
Menyadari akan opsi tersebut akan berimplikasi di APBN jika akhirnya pemerintah memutuskan, Herry menyebut akan ada penambahan subsidi. "Tergantung nanti kesepakatan di DPR, dari mereka bagaimana, kemungkinan besar ada penambahan subsidi," sebutnya.
Herry juga menilai akan ada kecenderungan kelebihan kuota premium sebelumnya 38,6 kiloliter. "Kalau bicara angka, tahun sebelumnya juga terlampaui, tapi memang itu kecenderungannya," pungkasnya. (FD/OL-3)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar