JAKARTA: Pemerintah berharap penyerapan anggaran tahun ini bisa mencapai minimal 95% dari masing-masing kementerian/lembaga (K/L), karena itu penyusunan perencanaannya harus lebih tepat waktu dan disiplin.
Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Herry Purnomo mengkhawatirkan realisasi belanja negara yang selama ini masih belum menggembirakan. Pada 2010 penyerapannya baru mencapai 90,3% jika dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 91,8%.
“Tahun ini [penyerapan belanja] ditargetkan mencapai minimal 95% untuk masing-masing K/L. Ada satu persyaratan perencanaan harus disusun lebih baik tepat waktu dan disiplin,” ujar Herry dalam pra-Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2011, hari ini.
Dia mengatakan tahun depan belanja pemerintah pusat yang terkait belanja pegawai perlu lebih efisiensi dan efektivitas seperti dalam belanja barang dan perjalanan dinas. Lanjutnya, akan ada pengurangan dari sisi alokasi anggaran perjalanan dinas tahun depan.
“Kesejahteraan di 2011 peningkatan gaji pokok 10%, dan kalau disetujui DPR tahun 2012 akan ada peningkatan yang sama.”
Terkait belanja subsidi seperti subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik, kata Herry, perlu ditata ulang kebijakan yang terkait bisa tepat sasaran dengan jalan menyusun kembali sistem seleksi ketat untuk si penerima subsidi. Pasalnya, berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih banyak yang perlu diperbaiki dalam sistem penyaluran dan pertanggungjawaban subsidi.
Pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi pada APBN tahun ini sebesar Rp187,62 triliun. Pagu anggaran subsidi BBM ditetapkan sebesar Rp95,9 triliun. Adapun anggaran subsidi listrik sebesar Rp40,7 triliun.
Sementara untuk belanja subsidi nonenergi direncanakan sebesar Rp51,01 triliun yang terbagi atas subsidi pangan, subsidi benih, subsidi pupuk, kredit program, dan subsidi pajak.
Pemerintah pun akan mengarahkan peningkatan belanja modal. Contohnya, tahun ini dimana belanja modal akan ditingkatkan menjadi 31% atau meningkat jika dibandingkan 2010 yang masih berada dibawah 25%.
“Program yang ada juga harus ditingkatkan misalnya Jamkesmas, PKH, PNPM, BOS, dan raskin,” ujarnya.
Dia juga menyoroti efisiensi pada belanja barang operasional yang harus dilakukan masing-masing K/L agar tidak melebihi belanja barang operasional 2011. “Yang juga menjadi konsen adalah mengkaji ulang pembangunan gedung baru dan menunda jika tidak jadi prioritas. Jadi 2011 sudah mulai, Menkeu akan terbitkan surat ke K/L untuk kaji rencana pembangunan gedung baru. PU juga tentukan standar baru.”
Lebih lanjut, masing-masing K/L juga harus memperhatikan keberpihakannya pada daerah tertinggal dan pengembangan industri kecil. Selain itu juga diinginkan adanya perbaikan keseimbangan pusat daerah dan antara daerah. Pemerintah pusat menginginkan rasionalisasi besaran pegawai daerah. Artinya, jika ada tunjangan daerah yang terlanjur tinggi, nantinya akan diadakan rasionalisasi.
“Konsekuensi penurunan belanja pegawai diharapkan bisa untuk meningkatkan belanja modal. Begitu juga dengan belanja brg. APBD juga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, pengurangan penggangguran dan kemiskinan.”
Herry mengatakan kebijakan fiskal tahun depan pada dasarnya merupakan rangkuman dari arahan Presiden dan Wapres dan sejalan dengan rencana kerja pemerintah (RKP) yang disusun melalui proses Musrenbang.(yn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar