JAKARTA--MICOM: Dunia internasional mengakui Indonesia sebagai lahan investasi yang menarik karena pertumbuhan ekonominya. Untuk itu, demi meningkatkan peran investor dalam public-private partnership (PPP), terutama dalam proyek infrastruktur, pemerintah diminta memberikan rancangan proyek yang lebih baik dan melakukan manajemen risiko.
Sejak lama, yang menjadi masalah berbagai proyek infrastruktur pemerintah adalah pengadaan lahan. Namun, menurut Penasihat Senior PPP Asia Tenggara ADB Jon Lindborg, masalah utama bagi Indonesia bukan hanya soal tanah.
Kurangnya proyek infrastruktur kerja sama pemerintah dan swasta yang berhasil disebabkan karena proyek pemerintah lemah. "Project pipeline (tahapan proyek) sangat lemah. Hal ini disebabkan pemilihan proyek, pengembangan rencana bisnis, dan persiapan kurang," ujarnya ketika menjadi pembicara dalam IIIEC 2011 di Jakarta, Kamis (14/4).
Analisis ADB, kebutuhan dekade ini hingga 2020 untuk pengeluaran infrastruktur akan membengkak 2,5 kali dari dekade sebelumnya, dari US$4 triliun menjadi US$10 triliun. Indonesia membutuhkan suntikan modal asing yang kuat untuk pembangunan ini.
Saat ini, ADB menilai PPP Indonesia masih sangat kurang. Kerja sama pun masih didominasi bidang telekomunikasi dan energi, dalam hal ini minyak dan gas. Kerja sama bidang infrastruktur transportasi, air, dan sampah dinilai cukup terbuka.
Namun, untuk pendidikan dan kesehatan baru tumbuh. "PPP di Indonesia belum mencapai potensi penuhnya," ujarnya. (OL-5)
Sejak lama, yang menjadi masalah berbagai proyek infrastruktur pemerintah adalah pengadaan lahan. Namun, menurut Penasihat Senior PPP Asia Tenggara ADB Jon Lindborg, masalah utama bagi Indonesia bukan hanya soal tanah.
Kurangnya proyek infrastruktur kerja sama pemerintah dan swasta yang berhasil disebabkan karena proyek pemerintah lemah. "Project pipeline (tahapan proyek) sangat lemah. Hal ini disebabkan pemilihan proyek, pengembangan rencana bisnis, dan persiapan kurang," ujarnya ketika menjadi pembicara dalam IIIEC 2011 di Jakarta, Kamis (14/4).
Analisis ADB, kebutuhan dekade ini hingga 2020 untuk pengeluaran infrastruktur akan membengkak 2,5 kali dari dekade sebelumnya, dari US$4 triliun menjadi US$10 triliun. Indonesia membutuhkan suntikan modal asing yang kuat untuk pembangunan ini.
Saat ini, ADB menilai PPP Indonesia masih sangat kurang. Kerja sama pun masih didominasi bidang telekomunikasi dan energi, dalam hal ini minyak dan gas. Kerja sama bidang infrastruktur transportasi, air, dan sampah dinilai cukup terbuka.
Namun, untuk pendidikan dan kesehatan baru tumbuh. "PPP di Indonesia belum mencapai potensi penuhnya," ujarnya. (OL-5)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar