SURABAYA: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menilai keberadaan Badan Pengembangan Wilayah Jembatan Surabaya-Madura (BPWS) digantung pemerintah pusat sehingga belum efektif dalam mendorong pengembangan kawasan wilayah jembatan antar pulau itu.
Gubernur Jatim Soekarwo membenarkan bila BPWS masih belum optimal kinerjanya, padahal peranan institusi itu sebenarnya cukup vital dalam mendorong pengembangan wilayah sekitar Suramadu.
"Pemprov menilai BPWS keberadaannya kini masih belum jelas atau digantung. Ini terlihat dari peranannya yang belum optimal meng-create wilayah kaki sekitar Jembatan Suramadu padahal kawasan tersebut akan ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus," kata Soekarwo kepada pers hari ini.
Belum optimalnya kinerja BPWS tersebut, lanjut dia, semakin kompleks manakala kepemimpinan dalam badan yang berada dibawah koordinasi Kementrian Pekerjaan Umum itu kini sedang mengalami kekosongan.
"Pak Djunaidi [Djunaidi Mahendra, pejabat pelaksana yang juga Wakil Kepala BPWS] yang mengisi kekosongan akibat Kepala Badan ditarik ke pusat kabarnya juga mengajukan pengunduran diri. Berarti BPWS sedang kosong tampuk kepemimpinannya, ini jelas berpengaruh terhadap kinerja badan tersebut," ujarnya.
Secara khusus Soekarwo menyoroti kinerja BPWS yang dinilai kewenangannya tidak bisa maksimal mengingat institusi itu bukan badan otorita.
"Awalnya BPWS akan dibuat menjadi badan otorita seperti di Batam sehingga memiliki kewenangan lebih dalam pengembangan wilayah, namun beberapa kepala daerah di sekitar Suramadu merasa keberatan terkait kemungkinan adanya tumpang tindih kewenangan. Makanya yang terbentuk BPWS seperti model sekarang yang berada di Kementrian PU," tegasnya.
Lebih jauh Soekarwo menjelaskan meski kondisi BPWS belum optimal namun pihaknya sangat serius melakukan pengembangan wilayah Madura.
"Setidaknya Pemprov telah mengagendakan sejumlah proyek infrastruktur guna mendorong pengembangan wilayah Madura seperti pelebaran jalan poros Bangkalan-Sumenep dengan tambahan pelebaran empat meter. Pemprov juga telah menganggarkan pembangunan jalan 16 km dari ruas akses Suramadu menuju Kecamatan Socah, Kab. Bangkalan," terangnya.
Pembangunan ruas jalan ke Socah itu, kata Gubernur Jatim, sebagai bentuk dukungan dengan akan dibangunnya kawasan kota industri dan pelabuhan di wilayah Kec. Socah yang akan menghabiskan lahan 10.000 hektare.
"Di Socah akan dikembangkan hub port yang terintegrasi dengan kawasan industri termasuk industri maritim. Ini untuk menunjang keberadaan Jembatan Suramadu. Proyek hub port ini akan dikembangkan hingga 2020," ujarnya.
Data yang dihimpun Bisnis, proyek hub port itu bernama Madura Industrial Seaport City (MISI) yang akan dikembangkan oleh PT Lamicitra Nusantra, Tbk melalui anak perusahaannya PT MISI. Proyek itu akan menggunakan lahan 10.000 Ha yang dikembangkan dengan 10 tahap hingga 2020 dan menyerap sekitar 2 juta tenaga kerja. (msw)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar