Pemerintah dan BI Dinilai Gagal

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) menilai, pemerintah gagal menahan tekanan inflasi pada 2010. Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) diminta bertanggung jawab atas tekanan inflasi yang menyentuh angka 6,96% atau lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 6%.

”Pemerintah dan BI telah sepakat menahan inflasi 5,3% pada 2010 dan tercantum dalam target Undang- Undang (UU) APBN-P 2010. Namun,ternyatatidakdapatdicapai dan dikendalikan,”tutur Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis di Jakarta kemarin. Dia menjelaskan, kondisinya saat ini bila pertumbuhan ekonomi 2010 mencapai 5,9% atau naik 0,1%, inflasi justru memburuk 1,66% dari target yang ditetapkan dalam APBN-P 2010. Harry menegaskan, pemerintah dan BI tidak serta-merta bisa melepas tanggung jawab atas situasi ini.

Hal itu terutama berkaitan dengan makroekonomi. Efek terbesarnya akan dirasakan masyarakat kecil dan berpendapatan tetap. ”Sebab, inflasi bahan makanan masih di atas 12%,”ungkapnya. Realisasi tekanan inflasi pada 2010 akan menjadi catatan bagi DPR kepada pemerintah dan BI. Harry menegaskan,DPR akan terus mendesak agar pemerintah dan BI lebih intensif mengelola sumbersumber inflasi dan tidak membiarkan semuanya bebas tanpa perlindungan kepada rakyat kecil.

Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo menuturkan,tekanan inflasi pada 2010 di bawah ekspektasi pemerintah yang menargetkan laju inflasi pada kisaran 5% plus minus 1%.”Tekanan inflasi itu didominasi karena faktor cuaca yang tidak menentu.

Bahan makanan menjadi tidak terkendali,”ungkapnya. Lukita menerangkan,pemerintah sepenuhnya telah berupaya menjaga tekanan inflasi. Capaian realisasi inflasi 2010 akan menjadi bahan pertimbangan dan pembelajaran bagi pemerintah untuk mengendalikan inflasi pada tahun ini yang ditargetkan 5,3%. (wisnoe moerti)