JAKARTA (SINDO) – Pemerintah menargetkan penyerapan anggaran belanja pada tahun 2011 bisa mencapai 95%.Penyerapan daftar isian penggunaan anggaran (DIPA) yang diserahkan sebelum tahun anggaran berjalan diklaim sebagai salah satu langkah strategis.
”Kalau sampai saat ini (Desember 2010) kan93,6%.Tentu saja harapannya tahun depan bisa lebih baik lagi dengan bisa mencapai 95%,”ungkap Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Armida Alisjahbana baru-baru ini di Jakarta. Armida optimistis, pendistribusian penyerapan anggaran yang tidak maksimal pada tahun ini akan membaik di tahun depan. Salah satu langkah yang diklaim strategis untuk merealisasikan hal tersebut adalah penyerahan DIPA 2011 yang dilakukan sebelum tahun anggaran berjalan. Menurut dia,dengan penyerahan DIPA lebih awal,otomatis dapat mempercepat penyerapan anggaran di awal tahun.
”Proses lelang barang dan jasa sudah bisa dilakukan sejak awal, penyiapan tender bisa mulai disiapkan.Kalau untuk gaji, biasanya tidak bermasalah,” tandasnya. Armida meyakini, penyerapan anggaran belanja, bila dilakukan sejak awal tahun anggaran, akan menghasilkan efek positif atau efek pengganda (multiplier effect) dari APBN terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurutnya,persoalan penggunaan anggaran yang selama ini konservatif atau penumpukan penyerapan di akhir tahun anggaran atau pada kuartal III dan IV perlu dibenahi. Untuk itu,dia menitikberatkan persoalan lambannya penyerapan anggaran pada masalah pendistribusian. ”Distribusinya menumpuk di kuartal akhir,jadi harus dipercepat,”tegasnya. Langkah lain dalam pengelolaan APBN tahun 2011 adalah efisiensi belanja operasional pemerintah.
Kebijakan ini rencananya akan dituangkan dalam instruksi presiden (inpres) terkait efisiensi dan penghematan anggaran. Namun, hingga saat ini inpres tersebut tidak kunjung terselesaikan. Pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Tony Prasetiantono mengatakan,lemahnya penyerapan anggaran belanja pemerintah pada tahun-tahun sebelumnya lantaran tidak adanya dana atau anggaran yang disediakan untuk dipergunakan sejak awal tahun. Kondisi itu berbeda dengan saat ini karena anggaran belanja pemerintah sudah disediakan dan diberikan kepada kementerian/ lembaga sebelum tahun anggaran berjalan. ”Jadi, tidak ada alasan lagi penyerapan tidak maksimal di tahun 2011,”tegas Tony.
Dia menilai,kendala selama ini berasal dari birokrasi pemerintah yang mengalami ketakutan dalam proses penyerapan anggaran, terutama pengadaan barang dan jasa atau proyek pembangunan. Kendala ini harus diselesaikan melalui diskusi dengan penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ”APBN tidak akan berjalan baik kalau masih ada ketakutan soal korupsi,”tandasnya. (wisnoe moerti)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar