Oleh: Raydion Subiantoro
JAKARTA: Pengembangan sektor perkeretaapian nasional hingga 2030 membutuhkan investasi sedikitnya Rp877,4 triliun untuk pengadaan armada dan perluasan jaringan rel hingga Papua.
Investasi tersebut dibutuhkan untuk mengakomodasikan jumlah arus penumpang yang mulai 2030 diperkirakan mencapai 600 juta orang per tahun, dan angkutan barang 4,367 miliar ton per tahun.
Adapun pada 2009 jumlah arus lalu lintas penumpang sebanyak 201,84 juta orang dan barang 18,95 juta ton.
“Jumlah angkutan barang memang akan meningkat cukup signifikan, karena kebijakan [transpotasi logistik] yang mengarah ke KA,” jelas Sekretaris Ditjen Perkeretaapian Nugroho Indrio, kemarin.
Dia menuturkan hal itu seusai acara sosialisasi mengenai Rencana Induk Perkeretaapian Nasional.
Nugroho mengungkapkan dari dana Rp877,4 triliun yang dibutuhkan, pemerintah hanya sanggup menyediakan sebesar 30% sementara sisanya diharapkan berasal dari pihak swasta.
“Memang cukup berat, tapi ini merupakan tantangan untuk memajukan sektor perkeretaapian nasional. Kami membagi rencana investasi itu dalam jangka waktu lima tahunan,” jelasnya.
Saat ini, kata Nugroho, alokasi dana dari APBN untuk sektor perkeretaapian dinilai sangat kurang.
Sebagai contoh, jelasnya, pada tahun depan pemerintah hanya mengalokasikan dana sekitar Rp4 triliun untuk pengembangan perkeretaapian, atau jauh dari yang diminta sebesar Rp8 triliun.
Karena itu salah satu solusinya adalah dengan mendorong peran swasta. Hingga 2030, Nugroho menargetkan minimal akan ada 5 operator sarana KA dari pihak swasta, dan 8 penyelenggarana prasarana.
Terkait dengan investasi, dia memaparkan dana Rp877,4 triliun akan digunakan untuk perluasan jaringan rel di Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.
Sehingga total, Indonesia akan memiliki jaringan rel sepanjang 12.100 kilometer, jauh lebih luas dibandingkan dengan saat ini sekitar 4.500 kilometer.
Selain itu, lanjutnya, dana juga untuk membeli sebanyak 9.952 unit lokomotif, 23.322 unit kereta penumpang, dan 163.641 unit gerbong barang.
“Sehingga pada 2030 akan dioperasikan sebanyak 10.320 unit lokomotif, 25.426 unit kereta penumpang, dan 166.840 unit gerbong barang,” papar Nugroho.
Terkendala dana
Ketua Forum Studi Kereta Api Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan pendanaan memang selalu menjadi masalah klasik dalam pengembangan sektor perkeretaapian.
Menurutnya, pemerintah harus berupaya keras supaya swasta mau menanamkan modalnya di bisnis jasa angkutan moda transportasi berbasis rel itu.
“Dari minat-minat swasta yang ada di sektor perkeretaapian, pemerintah harus bisa meyakinkan mereka. Selama ini yang ada hanya minat saja,” jelasnya.
Djoko mengatakan pemerintah sebaiknya menjabarkan secara mendetail rencana pengembangan lima tahunan, sehingga pihak swasta mampu m
Tidak ada komentar:
Posting Komentar