Pemerintah Tunda IPO Tiga BUMN

JAKARTA (SINDO) — Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menunda sekitar tiga dari empat BUMN yang sebelumnya masuk dalam program penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) pada 2011.
Pemegang saham perusahaan pelat merah tersebut mendorong BUMN yang akan mencatatkan sahamnya ke lantai Bursa Efek Indonesia (BEI) terlebih dahulu menerbitkan surat utang (obligasi). Deputi Menteri BUMN Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Pandu Djajanto mengatakan, pemegang saham sepakat untuk menangguhkan sejumlah BUMN yang sebelumnya diajukan masuk dalam program privatisasi 2011 hingga nilai perusahaan tersebut maksimal. Namun, dia memastikan akan ada BUMN yang menjadi emiten pada 2011.”Selain yang carry over dari tahun lalu (Garuda Indonesia), ada BUMN lain yang IPO.

Itu pasti,” ungkapnya di Jakarta kemarin. Empat BUMN yang sebelumnya diajukan untuk masuk dalam program privatisasi BUMN pada 2011 adalah PT Semen Baturaja, PT Jasindo,PT Hutama Karya,dan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Inti). Namun, menurut Pandu, dari empat BUMN itu yang berpotensi untuk dijadikan perusahaan terbuka adalah PT Semen Baturaja. Sementara yang lain masih akan dikaji lagi. Alasan Kementerian BUMN melanjutkan rencana IPO Semen Baturaja lantaran sektor infrastruktur ke depan masih terus berkembang. Selain itu, kondisi keuangan perusahaan pelat merah pendukung infrastruktur tersebut saat ini cukup bagus.”Kalau bicara nilai bisnis, potensi nilai bisnis (Semen Baturaja) plus,ekspansinya baik. Industri semacam itu produknya sangat dibutuhkan,”paparnya.

Pandu menambahkan, bagi BUMN yang membutuhkan dana tidak terlalu besar bisa mencarinya melalui alternatif lain di luar IPO, seperti penerbitan obligasi. Sebelumnya, PT Jasindo sempat menyatakan kesiapannya untuk menjadi perusahaan terbuka pada semester II/2011 dengan target dana senilai Rp600 miliar. Sementara PT Semen Baturaja menargetkan dana hasil IPO sebesar Rp1 triliun. Pengamat ekonomi dan pasar modal Mirza Adityaswara menilai, BUMN yang membutuhkan dana jangka panjang guna memenuhi belanja modal (capital expenditure/ capex) perusahaan tidak harus mencari melalui IPO, tapi juga lewat penerbitan obligasi.

Diketahui, perusahaan yang sudah tiga tahun berturut-turut mengantongi laba memiliki kesempatan untuk mencari dana dari pasar obligasi maupun pasar saham. ”Semakin profitable perusahaan tersebut, maka akan semakin mudah mencari dana dari pasar modal.Apalagi saat ini pasar modal sedang booming,”ungkapnya.

Saham Minoritas

Mengenai saham minoritas, Pandu menegaskan bahwa Kementerian BUMN siap melepas kepemilikan saham minoritasnya secara bertahap di sejumlah perusahaan. Perusahaan itu, yakni PT Kertas Basuki Rahmat,PT Kertas Blabak, PT Atmindo,PT Intirub Ban,dan PT Jakarta International Hotels & Development Tbk (JIHD).”Karena nilainya tidak signifikan dan industrinya tidak komersial, kita akan lepas sahamnya,”tuturnya. Saham pemerintah yang dilepas di PT Kertas Basuki Rahmat Indonesia adalah 0,38% atau senilai Rp2,9 miliar dan kepemilikan saham di PT Intirub 9% dengan nilai Rp7 miliar.

Sementara itu,saham di PT Kertas Blabak 0,8% dengan nilai Rp540 juta dan PT Atmindo 36% senilai Rp10 miliar. Proses pelepasan saham minoritas untuk Kertas Blabak sudah rampung. Sementara sisa lainnya dalam proses final. ”Kami juga masih ada tabungan JIHD senilai 1,3% dan 5% di PPLI (Prasadha Pamunah Limbah Industri),”ungkapnya. (jerna)