Pinjaman climate change untuk biayai defisit

OLEH AGUST SUPRIADI DEWI ASTUTI
Bisnis Indonesia
JAKARTA Pemerintah kembali memperoleh dukungan pembiayaan defisit melalui pinjaman program perubahan iklim (climate change program loan/CCPl) sebesar US$300 juta dari Pemerintah Prancis melalui Agence Francaise de Development (AFD).
Rahmat Waluyanto, Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, menyebutkan meskipun tema pinjamannya untuk mengurangi dampak perubahan iklim, teknis penggunaan pinjaman itu adalah untuk membiayai defisit anggaran.Pinjaman program sebesar US$300 juta tersebut merupakan pencairan CCPL tahap ketiga, setelah pada 2008 dan 2009, AFD memberikan dana masing-masing sebesar US$200 juta dan US$300 juta.
"Pemerintah memiliki kebijakan yang bagus dalam mengatasi perubahan iklim., maka AFD mampu memberikan pinjaman untuk bujet support," tuturnya dalam acara penandatanganan pinjaman program perubahan iklim tahap ketiga dengan AFD, kemarin.Dengan demikian, sepanjang 2010 pemerintah telah menerima CCPL sebesar US$800 juta, yakni sebesar US$300 juta dari Japan International Cooperation Agency (JICA), US$300 juta dari AFD, dan US$200 juta dari Bank Dunia.
Maurin Sitorus, Direktur Pinjaman Luar Negeri dan Hibah Ditjen Pengelolaan Utang, menjelaskan seluruh CCPL tersebut hams segera digunakan sebelum 2010 berakhir. Pinjaman program tersebut nantinya masuk ke kas negara dan bisa digunakan untuk membiayai defisit anggaran yang pada tahun ini dipatok 2,1%."Kontrolnya lewat keputusan menteri, mereka [para kreditur] hanya melihat kebijakan. Memangitu kreativitas kita agar dapatkan pinjaman berbunga rendah," ujarnya.Dia menerangkan khusus untuk pinjaman dari JICA dan AFD memiliki jangka waktu IS tahun dengan masa tenggang 5 tahun, sedangkan dari Bank Dunia bertenor 24 tahun.
Isu perubahan iklim
Sementara itu, siaran pers Kedutaan Prancis di situs resminya menyebutkan tujuan dari pinjaman program perubahan iklim adalah untuk mendukung reformasi kebijakan yang sedang berjalan, terutama dalam menghadapi berbagai isu perubahan iklim, melalui sejumlah sasaran atau kegiatan yang termasuk dalam kerangka 3 tahunan policy matrix.Matriks kebijakan perubahan iklim disusun oleh pemerintah yang mencakup bidang mitigasi (kehutanan, energi), adaptasi (pertanian, air), dan isu-isu lintas sektoral.
B. Benny Setiawan, Direktur Pendayagunaan Pendanaan Pembangunan Bappenas, menjelaskan pinjaman program untuk perubahan iklim dikucurkan melalui mekanisme penganggaran APBN. Dana yang sudah disetujui donor akan langsung mengisi kas negara."Dananya blended lcampur] dengan APBN. Jadi begini, kita dalam APBN rencanakan untuk perubahan iklim sekian dan ada programnya dalam policy matrix.
Begitu policy matrix disetujui donor, uang langsung keluar dan dialokasikan ke berbagai ke-menterian/lembaga yang mendukung program climate change," jelasnya Rabu.Dia menyebutkan pinjaman 2009 dari Prancis ditandatangani pada Juli dan langsung terserap penuh menjelang akhir tahun.Untuk tahun anggaran 2009, JICA juga sudah memberikan pinjaman program perubahan iklim tahap kedua sebesar 28 miliar yen.