Negara Harus Berhemat

GARA-gara kenaikan tarif dasar listrik (TDL) dibatalkan, pemerintah harus mencari dana Rp7 triliun untuk mensubsidi anggaran pada APBN 2011. Batalnya kenaikan TDL 15 persen pasti disambut baik rakyat. Namun, secara
tidak langsung pembatalan ini berpengaruh pada penurunan subsidi APBN. Padahal, subsidi anggaran akan membantu pemerintah dalam menjalankan program-program pro-rakyat, seperti pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan.


Jika subsidi dipaksakan naik pada 2011, artinya pemerintah harus berutang. Padahal, SBY sudah menegaskan tidak mau menambah utang negara. Salah
satu cara yang bisa dilakukan supaya anggaran negara bisa digunakan secara maksimal adalah efisiensi dan berhemat. Negara harus berhemat. Pemerintah pusat sampai daerah harus benar-benar memanfaatkan anggaran sesuai kebutuhan.

Saya sependapat dengan pernyataan Presiden SBY yang meminta para kepala pemerintahan daerah tidak menghambur-hamburkan uang negara untuk sesuatu yang tidak perlu. Dalam rapat kabinet beberapa waktu lalu Presiden menyinggung beberapa daerah yang sengaja mengada-adakan proyek, karena menganggap masih ada sisa anggaran tahun 2010. Padahal, jika anggaran itu tidak dibuang-buang untuk proyek tidak perlu, bisa ditambahkan pada anggaran 2011.

Terkait penghematan anggaran negara, Presiden harus tegas menegur kepala daerah atau aparat instansi boros. Sebagai contoh, menegur kepala daerah atau anggota dewan yang sering plesiran ke luar negeri memanfaatkan uang negara. Merujuk data beberapa LSM dan lembaga pengawas keuangan, ternyata anggaran untuk plesiran mencapai puluhan miliar rupiah. Padahal, anggaran itu
jauh lebih bermanfaat jika untuk kepentingan rakyat, seperti menambah
subsidi pendidikan, kesehatan dan sembako murah. Sebagai rakyat saya berharap, pemerintah pusat sampai daerah benar-benar menggunakan anggaran sesuai fungsi. Harus diingat, sebagian besar anggaran itu dari pajak, yang artinya uang rakyat.