Rabu, 13 Oktober 2010

Jerman Cemaskan Perang Dagang

BEIJING(SINDO) – Jerman mengingatkan saat ini telah terjadi perang dagang global di tengah perbedaan antara negara-negara mitra perdagangan utama akibat penerapan kebijakan mata uang.
”Bahaya perang dagang telah muncul di cakrawala ini,”kata Menteri Perdagangan Jerman Rainer Bruederle di sela kunjungan dua hari ke China,kemarin. Dia menambahkan,bahaya perang dagang yang muncul salah satunya adalah adanya keluhan tentang mata uang yang undervaluing sehingga menyebabkan tindakan pembalasan.“Akibatnya,kebijakan tersebut bisa berubah menjadi perang dagang,”ujar Bruederle tanpa menyebut negara yang dimaksud.

Meski tidak menyatakan secara spesifik bahwa Beijing telah memberlakukan kebijakan mata uang rendah, namun pernyataan tersebut diduga ditujukan kepada China yang dalam beberapa bulan terakhir mendapat tekanan dari mitra dagang di Amerika Serikat (AS) dan Eropa.Penguasa ekonomi dari dua benua berbeda itu berulang kali mendesak China untuk membiarkan mata uang yuan menguat lebih cepat. Bahkan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS bulan lalu meloloskan rancangan undang-undang (RUU) yang akan memperluas wewenang Departemen Perdagangan untuk menerapkan tarif perdagangan bagi produk China yang dianggap memanipulasi mata uang.

Namun, RUU itu masih harus melalui persetujuan Senat sebelum akhirnya ditandatangani Presiden Barack Obama dan menjadi sebuah produk hukum. Momok perang mata uang global juga mendominasi pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/ IMF) di Washington akhir pekan lalu, namun tidak ada kesepakatan yang dicapai dalam forum tersebut. ”Kita tidak boleh membiarkan situasi untuk keluar dari jangkauan, atau acuh terhadap perdagangan bebas,”kata Bruederle. Dia menyerukan agar dunia melawan proteksionisme. Bruederle merupakan perwakilan Jerman yang akan menggantikan Menteri Keuangan Jerman Wolfgang Schaeuble pada konferensi Kelompok 20 Negara Maju dan Berkembang (G-20) di Korea Selatan.

Dia berharap,forum itu bisa membawa solusi yang masuk akal dalam upaya pemulihan ekonomi global. Sementara itu, China kemarin mendesak AS merelaksasi pembatasan ekspor berteknologi tinggi untuk negara-negara Asia setelah Gedung Putih mencabut sebagian larangan pengiriman pesawat angkut militer. ”Kami berharap AS terus mengambil langkah-langkah untuk relaksasi dalam pembatasan ekspor teknologi tinggi ke China,” ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Ma Zhaoxu kepada wartawan. ”Ini adalah untuk kepentingan kedua belah pihak,”ujarnya. Sebelumnya, pekan lalu Presiden AS Barack Obama mengatakan, bahwa dalam kerangka ”kepentingan nasional AS” pihaknya akan menaikkan batasan ekspor ke pesawat kargo jenis C-130 ke China”.

Pesawat tersebut bisa digunakan dalam operasi tanggap darurat tumpahan minyak di laut. China sudah sejak lama melihat bahwa pembatasan AS pada ekspor teknologi tinggi sebagai penghalang keseimbangan perdagangan. China juga telah berulang kali mendesak Washington untuk mengurangi batasan pengiriman produk teknologi tinggi dalam upaya mengurangi surplus perdagangan dengan Beijing. Di bagian lain,Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organization Economic Cooperation and Development/OECD) menyatakan momentum pemulihan ekonomi di negara-negara industri maju pada Agustus lalu melambat.

Hal ini ditunjukkan oleh indeks Composite Leading Indicator (CLI) di negara anggota OECD yang turun 0,1% melanjutkan pelambatan empat bulan sebelumnya yang tumbuh negatif. “Data ini memperlihatkan bahwa sinyal perlambatan sudah terlihat,” ujar OECD dalam keterangan resminya di Paris, Prancis, Senin (11/10). Menurut OECD, indikator CLI paling kuat penurunannya dialami oleh Kanada, Prancis, Italia, Inggris, Brasil China dan India.Sementara sinyal pertumbuhan terkuat terjadi di AS. (Rtr/AFP/yanto kusdiantono)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar