Ekonomi Terlalu Penting untuk Diabaikan

SEORANG guru besar ilmu ekonomi dari universitas ternama di Indonesia berkata kepada penulis. Katanya, seorang ekonom sama dengan politisi yang kata-katanya sulit dipegang.

Seorang politisi bisa berkata, mengkritik, atau menjanjikan apa saja, tapi sulit untuk bisa dipercaya perkataannya itu. Demikian pula dengan seorang ekonom yang bisa memprediksikan tentang kondisi perekonomian suatu negara,namun jika prediksinya tidak sesuai, dia bisa dengan mudah merevisinya, malahan bisa berkali-kali tanpa merasa bersalah sama sekali. Indonesia, bahkan secara fatal pernah menerima ucapan manis dari para ekonom namun prediksi tersebut berbalik 180 derajat.Pada dekade 1990-an, Bank Dunia memasukkan Indonesia sebagai salah satu negara Asia dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan rata-rata pertumbuhan 7,8%.

Bahkan,pada Mei 1997 Bank Dunia memprediksi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai di atas 7%. Namun,hanya dua bulan sejak laporan tersebut beredar, Indonesia terperosok dalam jurang krisis ekonomi. Seluruh persepsi tentang perekonomian Indonesia mendadak berubah negatif.Rupiah terdepresiasi mengikuti pelemahan mata uang regional. Kurang dari setahun, nilai rupiah melorot dari Rp2.440 per dolar Amerika Serikat (AS) menjadi di atas Rp16.000.Begitu pula ekonomi Indonesia yang anjlok, dari 7,8% pada 1996 menjadi 4,6% pada 1997, dan minus 13,6% pada 1998.

Utang jangka panjang Indonesia pun dilabeli sebagai sampah (junk bond). Hal ini tampaknya berkorelasi dengan pernyataan yang akhirakhir ramai kita dengar: “ekonomi terlalu penting untuk diserahkan kepada ekonom belaka.” Meskipun dalam praktiknya, dalam setiap pengambilan keputusan kebijakan perekonomian tidak dilakukan oleh ekonom semata.Ada “tangan”lain yang turut terlibat di dalamnya. Bahkan, kalau kita lihat secara kasatmata di pemerintahan sekarang ini, ekonom “murni” yang menjabat sebagai menteri hanya ada dua,yakni Menteri Perdagangan Mari Pangestu dan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Armida Alisjahbana.

Sementara, sisanya berasal dari kalangan pengusaha maupun politisi.Itu belum termasuk Komite Ekonomi Nasional (KEN) yang isinya kebanyakan pengusaha.Paul Krugman, peraih Nobel ekonomi 2008, bahkan telah tegas-tegas mengatakan betapa berbahayanya jika perekonomian negara ditangani oleh para pengusaha. Entah itu pernyataan tersebut serius atau tidak, tapi mempercayakan persoalan bangsa ini kepada satu atau beberapa kelompok elite–politik maupun ekonomi– memang akan berbahaya. Sehingga, peranan masyarakat sipil menjadi penting untuk melakukan penyeimbangan.

Di sinilah saya pikir pernyataan “ekonomi (termasuk politik) terlalu penting diserahkan hanya kepada ekonom (politisi)” menjadi berharga. Meski begitu, menurut saya, persoalan yang lebih penting adalah bukan soal apakah persoalan ekonomi harus diserahkan kepada ekonom belaka atau tidak,melainkan mengubah paradigma mengenai perekonomian itu sendiri. Joseph Stiglitz, peraih Nobel ekonomi 2001 tetap menaruh harapan bagi kalangan intelektual di bidang ekonomi untuk melakukan perubahan tersebut. Karena, kata dia,yang dipertaruhkan adalah lebih dari sekadar kredibilitas profesi ekonom atau pembuat kebijakan yang memanfaatkan ideide mereka, melainkan pada stabilitas dan kemakmuran dari perekonomian kita (Financial Times,20 Agustus 2010).

Jika sebuah kebijakan merupakan pilihan,maka pilihan apa yang seharusnya dipilih oleh pemerintah dan parlemen untuk mendorong perekonomian nasional. Misalnya, siapa yang terlebih dulu diselamatkan apakah kalangan pengusaha besar atau pelaku usaha kecil menengah (UKM)? Pilih pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau pengurangan angka kemiskinan? Jawaban dari pertanyaan- pertanyaan tersebut akan menentukan paradigma yang dipilih oleh para elite tersebut. Namun, sayangnya dalam pandangan saya di antara para elite pengkritik kebijakan pemerintah tidak ada yang memiliki paradigma yang kokoh untuk membuat tandingan atas kebijakan yang digelontorkan pemerintah.

Mereka masih bermain pada gendang yang sama dengan pemerintah. Sebagai contoh, ketika pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2011 sebesar 6,4%, para pengkritiknya bilang seharusnya pertumbuhan ekonomi bisa 7%. Artinya,tetap masih bermain pada gendang pertumbuhan ekonomi sebagai indikator gerak perekonomian. Saya jadi teringat cerita guru besar ilmu ekonomi tadi yang bertanya apa bedanya ekonom A,yang sekarang berada di dalam pemerintahan yang dilabeli sebagai penganut “neoliberalisme” dengan ekonom B yang di luar pemerintahan, yang suka mengkritik kebijakan pemerintah, dan menjadi anggota think tankpartai oposisi? Dia bilang tidak ada bedanya, karena keduanya memiliki mazhab (school of thought) yang sama.

Bagaimana bisa beda jika mereka berdua sekolah pada universitas yang sama (di luar negeri),berguru (bimbingan) pada profesor yang sama, pernah berada satu ruangan mengerjakan proyek yang sama, bahkan lulus doktoral pada tahun yang sama.Bedanya, kata guru besar tadi,cuma periuk nasinya saja. Inilah persoalan kita! Ekonomi terlalu penting untuk diabaikan. (aria yudhistira)