Berpacu Mengatasi Ancaman

Kebijakan seperti itu, mirip seperti yang dilakukan oleh banyak negara saat krisis ekonomi 2008 berlangsung.
Kekhawatiran akan ledakan penduduk sudah di depan mata. Menurut data Badan Koordinasi dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) laju pertambahan penduduk meningkat. Pada 2015, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan sekitar 270 juta jiwa. Jika kondisi ini dibiarkan tentunya akan menjadi beban pemerintah.
Ironisnya, kondisi ini diperparah dengan kemungkinan munculnya krisis pangan. Bahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat membuka sidang kabinet paripurna di kantor kepresidenan, Jakarta, beberapa waktu lalu mengingatkan jajaran menteri ekonominya untuk mengantisipasi hal ini.

Dia mengatakan krisis pangan sudah mulai terjadi di berbagai belahan dunia, misalnya Pakistan, China, India, Nigeria. Bahkan, beberapa negara juga telah melakukan impor bahan pangan dan membatasi ekspor. Kebijakan seperti itu, menurut Yudhoyono, mirip seperti yang dilakukan oleh banyak negara saat krisis ekonomi 2008 berlangsung.

Oleh karena itu, kata dia, pemerintah harus siap dengan rencana cadangan untuk menjaga pasokan dan harga pangan. Pernyataan yang dilontarkan Yudhoyono tentu ada benarnya. Apalagi, jika ketersediaan lahan yang tetap sementara populasi penduduk terus meningkat.

Sensus penduduk yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) baru-baru ini menunjukkan jumlah penduduk saat ini 237,6 juta jiwa atau 3,4 juta jiwa lebih besar dari perkiraan proyeksi penduduk sebesar 234,2 juta jiwa. Apabila ini tidak dapat dikendalikan sementara di sisi lain produksi pangan terus menurun, dampak turunannya tentu bisa dibayangkan, kemiskinan dan kelaparan.

Dan itu sepertinya bukan isapan jempol. Proyeksi Organisasi Pangan Dunia (Food and Agriculture Organization/ FAO) bahkan menyebut pada 2030 nanti, Indonesia, China, Vietnam, dan Filipina tingkat konsumsi panganya akan lebih tinggi daripada produksinya.

Akibatnya, potensi rawan pangan cukup besar. Bahkan, menurut data FAO , angka kelaparan di dunia tahun ini telah mencapai dua juta orang. Pengamat Sosial dan Ekonomi HS Dillon mengatakan krisis pangan dunia dan khususnya Indonesia sudah terjadi puluhan tahun lalu.

Hanya saja selama ini tidak banyak orang yang fokus pada masalah pertanian dan pangan. “Saya sudah bicara soal ini sejak lama. Dan sekarang makin terasa krisis pangan itu karena kenaikan harga pangan sudah sangat mencekik,” ujarnya saat dihubungi, Kamis (7/10)lalu.

Kekhatiran Dillon tidaklah berlebihan. Sebab, fakta di lapangan harga komoditas pangan memang cenderung meningkat. Ironisnya, Badan Urusan Logistik (Bulog) tidak mampu menjalankan fungsinya menjaga stabilitas harga, terutama beras. Saat ini, Bulog hanya mampu menyimpan 1,8 juta ton beras dari target ideal 3 juta ton beras.

Hal ini pun diakui Menteri Pertanian Suswono. Menurutnya, dengan fasilitas gudang yang ada, seharusnya Bulog mampu memenuhi kekurangan stok sebanyak 1,2 juta ton beras. Kini, dengan cadangan beras yang tidak mencukupi, pasokan ke masyarakat akan berkurang. “Hal ini mengakibatkan naiknya harga beras,” katanya, Rabu (6/10).

Menurut dia, untuk mengisi kekurangan pasokan beras, pemerintah terpaksa akan melakukan impor. Kebijakan ini merupakan salah satu alternatif untuk mempertahankan pangan dan menguatkan cadangan beras untuk Perum Bulog. “Pemerintah melakukan impor agar kenaikan harga beras tidak terjadi.

Jika impor dilakukan, harga beras bisa berada di bawah kisaran 5.000 rupiah per kilogram,” tuturnya.

Revitalisasi KB

Jika kebijakan impor dan perluasan pahan menjadi salah satu solusi mengatasi kerawanan pangan, lantas bagaimana halnya dengan upaya menahan laju pertumbuhan penduduk. Sebab, ini juga berkorelasi dengan kerawanan pangan.

“Ya, tak Ada cara lain selain menghidupkan kembali program keluarga berencana (KB),’’ tegas Kepala BKKBN, Sugiri Syarief yang ditemui di kantornya, Rabu lalu. Jika dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,49 persen per tahun sementara pelaksanaan pengendalian penduduk melalui program KB masih berjalan seperti dekade 2000-2010, maka dalam waktu 45 tahun lagi jumlah penduduk Indonesia akan meningkat dua kali lipat.

Menurut Sugiori, di masa Orde Baru BKKBN memiliki otoritas penuh menangani Program KB, tapi kini harus dipangkas karena kewenangan itu diserahkan ke daerah. Nyatanya, pemerintah daerah belum menunjukkan keseriusan menangani KB. Pelaksanaan program KB pun kedodoran.

Saat ini, kata dia, jumlah peserta KB hanya 65 persen dari jumlah pasangan usia subur. Berdasarkan data, total pasangan usia subur sekitar 56 juta pasangan. Dari jumlah itu, hanya 10 persen yang menggunakan kontrasepsi sebagai alat untuk mencegah kehamilan.

Diasumsikan, kalau peserta KB meningkat 1 persen setiap tahun, jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 237,8 juta jiwa pada tahun 2015. Namun, apabila peserta KB hanya naik 0,5 persen, jumlah penduduk akan bertambah 50 juta, yang akan memacu jumlah penduduk menjadi 264,4 juta jiwa pada tahun yang sama.

Jika jumlah penduduk tidak mampu dikendalikan, sementara ketersedian pangan tak mencukupi, sepertinya perangkap kemiskinan dan kelaparan pun tak akan terhindarkan.
faisal chaniago/frans ekodhanto/ im suryani/mochamad ade mauludin/yusti nurul agustin.