JAKARTA: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatra Utara meminta perbankan peserta penyalur dana kredit usaha rakyat (KUR) di kawasan itu agar mematuhi regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat dan Bank Indonesia.
Jonny Pasaribu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumatra Utara, mengemukakan sejak program KUR beroperasi di daerahnya pada akhir 2008, serapan dana hingga Mei 2010, baru mencapai Rp1,4 triliun.
"Jumlah penyalurannya bisa lebih besar jika perbankan penyalur KUR di Sumatra Utara memberlakukan persyaratan sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama antara pemerintah, Bank Indonesia, dan lembaga terkait lainnya," ungkap Jonni Pasaribu kepada Bisnis, hari ini.
Penerapan persyaratan yang diberlakukan oleh enam bank saat ini, tuturnya, belum pas. Hal ini membuat pelaku sektor riil di Sumatra Utara belum bisa mengakses permodalan dari program KUR secara optimal. Bank-bank itu adalah BRI, BNI, BTN, Bukopin, Bank Mandiri, dan Bank Mandiri Syariah.
Pelaku usaha yang hendak mengakses KUR mikro dengan plafon maksimal Rp20 juta, telah ditetapkan pemerintah, dalam hal ini Komite Kebijakan KUR di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Perekonomian, tidak diwajibkan menyediakan jaminan tambahan.
Fakta di lapangan membuktikan, akses pembiayaan senilai itu masih dikenakan jaminan tambahan oleh perbankan penyalur. Jika kendala itu bisa diatasi pemerintah, Jonny Pasaribu menjamin jumlah serapan dana KUR bisa meningkat pesat dibandingkan dengan total serapan saat ini.
"Potensi penyaluran dana KUR di Sumatra Utara cukup besar, karena UMKM yang masuk dalam binaan kami mencapai 2 juta lebih. Dan masih banyak pelaku sektor riil yang belum tercatat, karena jumlahnya memang masih banyak yang belum terbina," tukas Jonny.
Dari sejumlah binaan UMKM tersebut, didominasi oleh pedagang kreatif lapangan (PKL). Selain itu masih terdapat sekitar 10.500 koperasi yang juga membutuhkan akses permodalan terhadap anggotanya yang aktif menjalan usaha.
Menurut pantauan Dinas Koperasi dan UKM Sumatra Utara, non performing loan (NPL) KUR tetap ada, tetapi tidak terlalu tinggi. "Kami tidak bisa memungkiri jika ada bank yang mengalami kegagalan."
Kendala lain yang dihadapi enam bank penyalur KUR karena ada kompetitor bank penyalur untuk kredit mikro. Jonny tidak menyebut nama bank terkait, namun menjadi pesaing, karena pola operasionalnya mengacu ke Grameen Bank.
Sistem operasional Grameen Bank diketahui menyasar pelaku usaha mikro paling produktif dan tekun berusaha, yakni kaum perempuan. Selain itu, bunga yang ditawarkan cukup rendah, dan plafonnya juga tidak terlalu besar, disesuaikan dengan kebutuhan usaha mikro.(yn)
Jonny Pasaribu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumatra Utara, mengemukakan sejak program KUR beroperasi di daerahnya pada akhir 2008, serapan dana hingga Mei 2010, baru mencapai Rp1,4 triliun.
"Jumlah penyalurannya bisa lebih besar jika perbankan penyalur KUR di Sumatra Utara memberlakukan persyaratan sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama antara pemerintah, Bank Indonesia, dan lembaga terkait lainnya," ungkap Jonni Pasaribu kepada Bisnis, hari ini.
Penerapan persyaratan yang diberlakukan oleh enam bank saat ini, tuturnya, belum pas. Hal ini membuat pelaku sektor riil di Sumatra Utara belum bisa mengakses permodalan dari program KUR secara optimal. Bank-bank itu adalah BRI, BNI, BTN, Bukopin, Bank Mandiri, dan Bank Mandiri Syariah.
Pelaku usaha yang hendak mengakses KUR mikro dengan plafon maksimal Rp20 juta, telah ditetapkan pemerintah, dalam hal ini Komite Kebijakan KUR di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Perekonomian, tidak diwajibkan menyediakan jaminan tambahan.
Fakta di lapangan membuktikan, akses pembiayaan senilai itu masih dikenakan jaminan tambahan oleh perbankan penyalur. Jika kendala itu bisa diatasi pemerintah, Jonny Pasaribu menjamin jumlah serapan dana KUR bisa meningkat pesat dibandingkan dengan total serapan saat ini.
"Potensi penyaluran dana KUR di Sumatra Utara cukup besar, karena UMKM yang masuk dalam binaan kami mencapai 2 juta lebih. Dan masih banyak pelaku sektor riil yang belum tercatat, karena jumlahnya memang masih banyak yang belum terbina," tukas Jonny.
Dari sejumlah binaan UMKM tersebut, didominasi oleh pedagang kreatif lapangan (PKL). Selain itu masih terdapat sekitar 10.500 koperasi yang juga membutuhkan akses permodalan terhadap anggotanya yang aktif menjalan usaha.
Menurut pantauan Dinas Koperasi dan UKM Sumatra Utara, non performing loan (NPL) KUR tetap ada, tetapi tidak terlalu tinggi. "Kami tidak bisa memungkiri jika ada bank yang mengalami kegagalan."
Kendala lain yang dihadapi enam bank penyalur KUR karena ada kompetitor bank penyalur untuk kredit mikro. Jonny tidak menyebut nama bank terkait, namun menjadi pesaing, karena pola operasionalnya mengacu ke Grameen Bank.
Sistem operasional Grameen Bank diketahui menyasar pelaku usaha mikro paling produktif dan tekun berusaha, yakni kaum perempuan. Selain itu, bunga yang ditawarkan cukup rendah, dan plafonnya juga tidak terlalu besar, disesuaikan dengan kebutuhan usaha mikro.(yn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar