Angka Pengangguran Jadi Ancaman

JAKARTA(SINDO) – Laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang cepat setiap tahunnya dapat memberikan ancaman untuk menciptakan pengangguran baru.

Staf Khusus Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas Dedy Masykur Riyadi mengatakan, data yang dilansir Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang menyebutkan laju pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 1,49% per tahun atau di atas proyeksi pemerintah yang menetapkan di kisaran 0,74–1.18% per tahun menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah.

“Persoalannya tidak sebatas jumlah penduduk saja, tapi yang jadi soal adalah ketenagakerjaan. Imbasnya akan ke sana,”kata Dedy di Jakarta,kemarin. Bappenas,kata dia,sudah memprediksi bahwa laju pertumbuhan penduduk akan melebih proyeksi yang ditentukan sebelumnya.Hasil kajian yang dilakukan oleh Bappenas pada tahun 2005,menunjukkan fenomena terjadinya laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi.

Saat itu, sudah diprediksi bahwa realisasi pertumbuhan penduduk akan lebih tinggi dibanding proyeksi pemerintah. Dia tidak menampik kemungkinan jumlah pengangguran akan bertambah banyak seiring meningkatnya jumlah penduduk dan usia produktif. “Pada tahun 2014 dan 2015, dalam istilah kependudukannya disebut window soft opportunity di mana saat itu usia produktif sangat tinggi,”kata Dedy.

Akibatnya, pemerintah perlu bekerja keras untuk mengimbanginya dengan ketersediaan lapangan pekerjaan.Jika hal ini tidak dilakukan sejak sekarang,maka angka pengangguran akan membeludak dan diyakini akan mengganggu perekonomian di Indonesia. Dia mengatakan, pemerintah harus mendorong penciptaan peluang kerja,khususnya untuk sektorsektor yang banyak menyerap tenaga kerja. Sektor industri, lanjut dia, diyakini mampu menjawab tantangan tersebut.

“Kegiatan industri yang mampu menyerap banyak tenaga kerja menjadi tantangan dan harus menjadi perhatian sejak sekarang.Ini salah satu fokus pemerintah soal pro job,” singkatnya. Dedy menilai,salah satu penyebab lonjakan pertumbuhan penduduk adalah kurang efektifnya program keluarga berencana (KB) yang sebetulnya didesain untuk meminimalisasi laju pertumbuhan penduduk.

Lonjakan pertumbuhan penduduk,diakui makin sulit dibendung dan dikendalikan karena pemerintah belum memiliki skema lain yang diyakini mampu menahan pertumbuhan penduduk. “Dulu ada transmigrasi,tapi juga tidak berhasil.Satu-satunya cara hanya lewat revitalisasi KB.Kita sudah tidak bisa memaksakan orang untuk KB seperti dulu,”ujarnya.

Sementara itu, peneliti Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2E LIPI) Latif Adam menilai tingkat pertumbuhan penduduk yang melampaui 1% per tahunnya akan banyak menimbulkan masalah bagi Indonesia. Menurut dia, masalah yang ditimbulkan antara lain sulitnya memenuhi pasokan kebutuhan pangan karena permintaan terus meningkat.

Dia juga mengatakan pemerintah perlu mewaspadai lonjakan angka pengangguran, karena tingginya kebutuhan akan lapangan kerja. “Itu akan jadi beban. Memang akan ada bonus demografi, tapi itu kan lebih pada perhatian dari sisi penawaran. Demand atau permintaan juga harus diperhatikan seperti penyediaan lapangan pekerjaan,”ujar Latif. Untuk itu,dia menilai pemerintah harus mendorong sektor-sektor pendorong pertumbuhan yang lebih menciptakan kesempatan kerja tinggi.

Contohnya, sektor perdagangan yang lebih mengarah kepada sektor informal karena berpengaruh pula terhadap tingkat kemiskinan. Namun, pemerintah diminta tidak hanya terfokus pada penyediaan lapangan pekerjaan saja,tapi juga terus berupaya menekan laju pertumbuhan penduduk dengan cara revitalisasi program KB. “Pemerintah harus mengontrol kembali pertumbuhan penduduk melalui Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN),”paparnya.

Hasil Sensus Penduduk 2010 yang dilansir Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan, Jumlah penduduk Indonesia saat ini mencapai 237,6 juta jiwa atau lebih tinggi sebesar 4,6 juta jiwa dari proyeksi dalam Agenda 21 yang sebesar 233,019 juta jiwa. Dari data tersebut, hanya dua provinsi,yakni Jawa Tengah dan Jawa Timur yang masuk dalam kriteria strict 0,74%.

Artinya hanya dua provinsi yang dapat menjaga laju pertumbuhan selama 10 tahun terakhir. Sementara tujuh provinsi masuk dalam kriteria moderat 1,18% dan 12 provinsi berada di bawah rata-rata. Sisanya melebihi 1,49%,bahkan Provinsi Papua memiliki laju pertumbuhan penduduk tertinggi,yakni sebesar 5,46%.

Dengan luas wilayah yang mencapai 1.910.931 km persegi,maka rata- rata tingkat kepadatan penduduk Indonesia adalah sebesar 124 orang per km persegi.Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi yang paling padat penduduknya, yakni sebesar 14.440 orang per km persegi, sedangkan provinsi yang paling rendah tingkat kepadatan penduduknya adalah Provinsi Papua Barat sebesar delapan orang per km persegi. (wisnoe moerti)