JAKARTA - Pemerintah sepertinya belum satu suara terkait dengan rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) pada 2011. Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, program pengalihan subsidi listrik menjadi subsidi langsung yang berakibat pada naiknya TDL merupakan program jangka menengah-panjang. ''Bukan untuk sekarang atau setahun dua tahun,'' ujarnya di Kantor Menko Perekonomian kemarin (2/9).
Menurut Hatta, roadmap subsidi jangka menengah-panjang tersebut tidak hanya diberlakukan pada listrik, tapi juga untuk subsidi BBM maupun pupuk. Intinya, pemerintah mengarahkan subsidi agar tepat sasaran dengan menggeser dari subsidi barang ke subsidi langsung. ''Ini memerlukan kajian mendalam dan komprehensif, tidak ujug-ujug diterapkan. Semua aspek harus dilihat, mulai inflasi, daya beli, serta kemampuan masyarakat kita,'' katanya.
Karena itu, lanjut Hatta, untuk mengurangi beban subsidi listrik dalam jangka pendek, pemerintah tidak akan serta-merta menaikkan TDL. ''Jadi, tidak otomatis TDL naik. Jangan dulu berpikir ke arah itu,'' ucapnya.
Menurut Hatta, masih banyak cara yang bisa ditempuh untuk menekan subsidi tanpa menaikkan TDL. Misalnya, dengan program efisiensi pembangkit listrik. Caranya, mengganti bahan bakar pembangkit listrik dari solar menjadi batu bara maupun gas. Bisa juga menurunkan susut jaringan atau losses di PLN. ''Ini nanti dibicarakan dulu dengan DPR,'' terangnya
Seperti diketahui, dalam RAPBN 2011, pemerintah berencana menaikkan TDL 15 persen per 1 Januari 2011. Kenaikan tersebut merupakan kompensasi atas penurunan anggaran subsidi listrik dari Rp 51,1 triliun pada 2010 menjadi Rp 41,0 triliun.
Namun, pernyataan Hatta tersebut tidak senada dengan pernyataan Menteri Keuangan Agus Martowardojo. Menurut dia, roadmap pengalihan subsidi mulai dilakukan untuk mengejar target penyelesaian. ''Untuk pupuk dalam jangka waktu tiga tahun, listrik dalam empat tahun, dan BBM dalam lima tahun,'' ujarnya.
Khusus untuk listrik, lanjut Agus Marto, rencana kenaikan TDL 15 persen pada 2011 tersebut bukan program yang dibuat tergesa-gesa, namun sudah dibahas di tingkat pemerintah. ''Itu sudah diketahui semua pihak di lingkungan pemerintah, dikoordinasi oleh Menko Perekonomian,'' katanya.
Menurut Agus Marto, meski program pengalihan subsidi dijalankan, pemerintah tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat miskin yang memang masih berhak mendapatkan subsidi.
Agus Marto justru menilai, program tersebut akan mampu menyehatkan APBN. Sebab, selama ini sekitar 30 persen dari dana APBN habis untuk subsidi maupun membayar bunga utang. Jika subsidi dapat dikelola, APBN bisa lebih sehat dan memberikan manfaat bagi masyarakat banyak. (owi/c2/kim)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar