BANDUNG, (PRLM).- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Irawan Wirjawan mengatakan, bulan depan lima proyek Private Public Partnership (PPP) kemungkinan besar sudah mulai bisa dipasarkan kepada para investor. Seiring dengan penyelesaian revisi empat Perpres yang berkaitan dengan investasi.
“Selama ini realisasi proyek infrastruktur dengan PPP masih nol, karenanya pelaksanaan kelima proyek PPP ini menjadi begitu penting. Terutama untuk menunjukan iklim investasi di Indonesia sudah oke,” ujar Gita usai memberikan kuliah umum di kampus Unpad, Selasa (21/9).
Dikatakan, kelima proyek PPP yang akan ditawarkan tersebut adalah pembangunan Pelabuhan Tanah Ampo, Tampaksiring, Bali; proyek rel kereta api Bandara Soekarno-Hatta - Manggarai, Jakarta ; proyek PLTU di Jawa Tengah; proyek jalan tol bandar udara Medan Baru-Kuala Namu, dan proyek air minum Umbulan, Pasuruan, Jawa Timur. “Nilai ke lima proyek tersebut kurang lebih 2 sampai 3 miliar dolar AS. Jika bisa terlaksana Oktober, tahun depan akan ditambah menjadi 10-15 proyek yang akan ditawarkan dengan mekanisme PPP,” katanya.
Ditambahkan, dalam konsep PPP tersebut BKPM nantinya akan menjadi semacam petugas “front office”, yang menawarkan, mengemas, mengeksekusi, sekaligus menerima komplain bagi investor yang tertarik dengan proyek PPP.
Hal tersebut dilakukan untuk memberikan pelayanan satu atap kepada investor, sehingga mereka tidak usah susah-susah berkeliling ke Bapenas, PU, atau kementerian lainnya. Namun kebijakan pelaksanaan proyek seperti aturan tendernya, tetap berada di kementerian yang menjadi induknya.
Sedangkan untuk pendanaannya, menurut Gita nantinya bisa dilakukan dengan berbagai macam variasi. Bisa berupa “join venture” jika ada modal Pemerintah di dalamnya, bisa juga seluruh permodalannya dari investor, ataup Pemerintah hanya bertindak menjadi penjamin.
Sementara dalam kuliah umum, Gita mengakui penyebaran investasi saat ini masih belum merata di berbagai daerah, Sebesar 80% masih terkonsentrasi di pulau Jawa, sedangkan sisanya yang 20% pun sebagaian besar berada di pulau Sumatera dan Kalimantan.
“Untuk Sulawesi, Maluku, Papua, dan daerah-daerah di Indonesia Bagian Timur, memang masih sangat minim investasi. Berbagai hal yang menjadi penyebabnya, di antaranya jumlah penduduk yang dinilai investor terlalu sedikit, sehingga kurang menarik sebagai pasar potensial,” katanya. (A-135/das)***
“Selama ini realisasi proyek infrastruktur dengan PPP masih nol, karenanya pelaksanaan kelima proyek PPP ini menjadi begitu penting. Terutama untuk menunjukan iklim investasi di Indonesia sudah oke,” ujar Gita usai memberikan kuliah umum di kampus Unpad, Selasa (21/9).
Dikatakan, kelima proyek PPP yang akan ditawarkan tersebut adalah pembangunan Pelabuhan Tanah Ampo, Tampaksiring, Bali; proyek rel kereta api Bandara Soekarno-Hatta - Manggarai, Jakarta ; proyek PLTU di Jawa Tengah; proyek jalan tol bandar udara Medan Baru-Kuala Namu, dan proyek air minum Umbulan, Pasuruan, Jawa Timur. “Nilai ke lima proyek tersebut kurang lebih 2 sampai 3 miliar dolar AS. Jika bisa terlaksana Oktober, tahun depan akan ditambah menjadi 10-15 proyek yang akan ditawarkan dengan mekanisme PPP,” katanya.
Ditambahkan, dalam konsep PPP tersebut BKPM nantinya akan menjadi semacam petugas “front office”, yang menawarkan, mengemas, mengeksekusi, sekaligus menerima komplain bagi investor yang tertarik dengan proyek PPP.
Hal tersebut dilakukan untuk memberikan pelayanan satu atap kepada investor, sehingga mereka tidak usah susah-susah berkeliling ke Bapenas, PU, atau kementerian lainnya. Namun kebijakan pelaksanaan proyek seperti aturan tendernya, tetap berada di kementerian yang menjadi induknya.
Sedangkan untuk pendanaannya, menurut Gita nantinya bisa dilakukan dengan berbagai macam variasi. Bisa berupa “join venture” jika ada modal Pemerintah di dalamnya, bisa juga seluruh permodalannya dari investor, ataup Pemerintah hanya bertindak menjadi penjamin.
Sementara dalam kuliah umum, Gita mengakui penyebaran investasi saat ini masih belum merata di berbagai daerah, Sebesar 80% masih terkonsentrasi di pulau Jawa, sedangkan sisanya yang 20% pun sebagaian besar berada di pulau Sumatera dan Kalimantan.
“Untuk Sulawesi, Maluku, Papua, dan daerah-daerah di Indonesia Bagian Timur, memang masih sangat minim investasi. Berbagai hal yang menjadi penyebabnya, di antaranya jumlah penduduk yang dinilai investor terlalu sedikit, sehingga kurang menarik sebagai pasar potensial,” katanya. (A-135/das)***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar