Ada dana Rp4,9 triliun yang tersimpan di PT Jamsostek (Persero) yang tak bertuan. Milik empat juta peserta yang sudah tidak aktif lagi. Dan kini Jamsostek tengah mencari secepatnya alamat pemilik dana tersebut.
Direktur Utama PT Jamsostek Hotbonar Sinaga menemukan data sebanyak 4 juta di antara 21,6 juta peserta yang berhak mengklaim Jaminan Hari Tua (JHT). Hingga Juli 2010, peserta nonaktif 21,6 juta orang dengan total dana Rp14 triliun.
"Jumlah dananya Rp4,9 triliun. Ini dikatakan dana tidak bertuan, tapi sebenarnya ada tuannya. Kami akan lacak alamat pemiliknya," kata Hotbonar di Jakarta, Rabu (22/9).
Menurut dia, sebanyak empat juta peserta nonaktif berhak mengklaim pencairan JHT karena pernah aktif di atas lima tahun. Sejumlah peserta ini didiskualifikasi dalam kepesertaan karena tidak membayar iuran dan perusahaan peserta Jamsostek tidak beroperasi.
Peserta JHT nonaktif disinyalir berasal dari pekerja tambang dan proyek pembangunan infrastruktur. Perusahaan peserta Jamsostek diduga tidak pernah memberi bukti kepesertaan JHT kepada tenaga kerja sehingga tidak mencairkan dana klaim setelah lima tahun.
Dia mengatakan akan melacak lebih maksimal keberadaan identitas dan alamat peserta Jamsostek yang tidak aktif. Selain itu, dilakukan tinjauan aspek hukum peruntukan sisa dana klaim yang belum dicairkan.
"Ada yang mengatakan harus tetap di Jamsostek untuk dikembangkan. Kami usahakan secara hukum status dananya. Dan untuk mengurangi dari aspek risiko kami akan umumkan besar-besaran supaya mereka yang punya bukti atau ahli waris dapat mengajukan klaim ke Jamsostek," katanya.
Menurut dia, akan ada risiko perseroan terkait kegagalan sistem operasional. Sebelum tahun 2008, selama bertahun-tahun data informasi peserta Jamsostek masih berlangsung manual. Risiko operasional, katanya, dapat menimbulkan resiko reputasi Jamsostek. "Misalnya kalau kami gagal memenuhi klaim yang diajukan peserta maka akan ada tuduhan Jamsostek omong doang," katanya.
Hingga Juli 2010, total peserta Jamsostek nonaktif sekira 21,6 juta terdiri 17,6 juta peserta nonaktif di bawah kepesertaan lima tahun dan 4 juta peserta nonaktif di atas lima tahun. Total dana dari 21,6 juta peserta itu sebanyak Rp14 triliun antara lain 17,6 juta memiliki dana Rp8,1 triliun dan 4 juta memiliki dana Rp4,9 triliun.
Direktur Umum dan SDM Djoko Sungkono mengatakan dana Rp4,9 triliun bukan dana tak bertuan. "Identitas pemiliknya ada cuma banyak yang tidak diketahui alamat pemiliknya," katanya.
Menurut dia, pendataan identitas alamat peserta Jamsostek sebelumnya dilakukan dengan pola manual. Ada juga peserta ini kemungkinan memiliki identitas ganda. "Dulu peserta ada yang menahan kartu peserta dan bagian personalia perusahaan itu tidak melaporkan ke tenaga kerja," katanya.
Beli Bukopin
Kabarnya, Jamsostek juga telah mencapai kesepakatan dengan Bank Bukopin untuk membeli saham bank pemerintah tersebut. Kesepakatan tertulis dibuat usai Lebaran. Nilainya sekitar Rp500 miliar sampai Rp800 miliar. Namun BRI juga menegaskan berkehendak membeli saham Bukopin. Luther Kembaren
Direktur Utama PT Jamsostek Hotbonar Sinaga menemukan data sebanyak 4 juta di antara 21,6 juta peserta yang berhak mengklaim Jaminan Hari Tua (JHT). Hingga Juli 2010, peserta nonaktif 21,6 juta orang dengan total dana Rp14 triliun.
"Jumlah dananya Rp4,9 triliun. Ini dikatakan dana tidak bertuan, tapi sebenarnya ada tuannya. Kami akan lacak alamat pemiliknya," kata Hotbonar di Jakarta, Rabu (22/9).
Menurut dia, sebanyak empat juta peserta nonaktif berhak mengklaim pencairan JHT karena pernah aktif di atas lima tahun. Sejumlah peserta ini didiskualifikasi dalam kepesertaan karena tidak membayar iuran dan perusahaan peserta Jamsostek tidak beroperasi.
Peserta JHT nonaktif disinyalir berasal dari pekerja tambang dan proyek pembangunan infrastruktur. Perusahaan peserta Jamsostek diduga tidak pernah memberi bukti kepesertaan JHT kepada tenaga kerja sehingga tidak mencairkan dana klaim setelah lima tahun.
Dia mengatakan akan melacak lebih maksimal keberadaan identitas dan alamat peserta Jamsostek yang tidak aktif. Selain itu, dilakukan tinjauan aspek hukum peruntukan sisa dana klaim yang belum dicairkan.
"Ada yang mengatakan harus tetap di Jamsostek untuk dikembangkan. Kami usahakan secara hukum status dananya. Dan untuk mengurangi dari aspek risiko kami akan umumkan besar-besaran supaya mereka yang punya bukti atau ahli waris dapat mengajukan klaim ke Jamsostek," katanya.
Menurut dia, akan ada risiko perseroan terkait kegagalan sistem operasional. Sebelum tahun 2008, selama bertahun-tahun data informasi peserta Jamsostek masih berlangsung manual. Risiko operasional, katanya, dapat menimbulkan resiko reputasi Jamsostek. "Misalnya kalau kami gagal memenuhi klaim yang diajukan peserta maka akan ada tuduhan Jamsostek omong doang," katanya.
Hingga Juli 2010, total peserta Jamsostek nonaktif sekira 21,6 juta terdiri 17,6 juta peserta nonaktif di bawah kepesertaan lima tahun dan 4 juta peserta nonaktif di atas lima tahun. Total dana dari 21,6 juta peserta itu sebanyak Rp14 triliun antara lain 17,6 juta memiliki dana Rp8,1 triliun dan 4 juta memiliki dana Rp4,9 triliun.
Direktur Umum dan SDM Djoko Sungkono mengatakan dana Rp4,9 triliun bukan dana tak bertuan. "Identitas pemiliknya ada cuma banyak yang tidak diketahui alamat pemiliknya," katanya.
Menurut dia, pendataan identitas alamat peserta Jamsostek sebelumnya dilakukan dengan pola manual. Ada juga peserta ini kemungkinan memiliki identitas ganda. "Dulu peserta ada yang menahan kartu peserta dan bagian personalia perusahaan itu tidak melaporkan ke tenaga kerja," katanya.
Beli Bukopin
Kabarnya, Jamsostek juga telah mencapai kesepakatan dengan Bank Bukopin untuk membeli saham bank pemerintah tersebut. Kesepakatan tertulis dibuat usai Lebaran. Nilainya sekitar Rp500 miliar sampai Rp800 miliar. Namun BRI juga menegaskan berkehendak membeli saham Bukopin. Luther Kembaren
Tidak ada komentar:
Posting Komentar