JAKARTA(SINDO) – Pemerintah didorong untuk menaikkan asumsi defisit dalam APBN 2011 dari 1,7% menjadi sebesar 2,2–2,3% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Aziz mengatakan, alokasi anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur.“ Kalau dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur, defisit besar tidak masalah.Justru saya akan berusaha untuk menggolkan angka itu,”kata Harry saat ditemui di Jakarta,kemarin. Dalam RAPBN 2011, pemerintah mematok defisit anggaran sebesar 1,7% atau Rp115,7 triliun. Menurut Harry, jika defisit didorong hingga 2,2–2,3%,maka secara otomatis akan ada tambahan defisit sebesar Rp42 triliun.
Dia mengatakan, dengan begitu belanja modal dalam RAPBN 2011 menjadi Rp163 triliun dari sebelumnya yang hanya mencapai Rp121 triliun. Harry mencontohkan, untuk membangun 1 km jalan raya, dibutuhkan dana sebesar Rp1 miliar dan jika ingin membangun 1000 km jalan raya dibutuhkan dana Rp1 triliun.“Kalau kita punya tambahan Rp42 triliun untuk belanja modal dan difokuskan membangun infrastruktur jalan,berarti di 2011 mendatang kita bisa membangun 42.000 km dan ini sangat dahsyat,”ungkapnya.
Dia tidak mempersoalkan, jika pinjaman luar negeri diambil sebagai cara untuk menutup defisit tersebut. Pinjaman luar negeri, kata dia, bisa ditempuh asalkan pemerintah sanggup membayar dan dipergunakan untuk pembangunan yang melahirkan dampak berganda. Harry menambahkan,solusi lain yang ditawarkan adalah dengan memotong atau mengurangi belanja pegawai. dia menyebutkan, pihaknya mengusulkan agar anggaran belanja pegawai dikurangi Rp18 triliun.
Dalam RAPBN 2011,belanja pegawai dialokasikan Rp180 triliun. Jumlah tersebut dinilai terlalu besar,hal ini seiring dengan rencana kenaikan gaji bagi pegawai negeri sipil (PNS) pada awal tahun depan. Dia mengusulkan agar Rp18 triliun yang diambil dari belanja pegawai, dimasukkan untuk menambal defisit anggaran tersebut. Dengan begitu, adanya tambahan Rp18 triliun pemerintah tinggal mencari Rp34 triliun untuk menutupi defisit.
Sementara itu, pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada yang juga mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Anggito Abimanyu mengatakan, tambahan pembiayaan defisit yang berasal dari utang luar negeri masih dimungkinkan mengingat rasio utang Indonesia sudah menurun cukup tajam. “Rasio utang Indonesia menurun cukup tajam hingga di bawah 30% pada 2010 ini,”ujarnya.
Dibandingkan negara lain, seperti Jepang, Amerika Serikat, Spanyol,Portugal, dan negara Uni Eropa lainnya, rasio utang Indonesia tergolong lebih rendah.Anggito memaparkan, posisi dan komposisi utang pada tahun 2009 yang berasal dari utang luar negeri men-capai Rp611 triliun, sedangkan yang berasal dari surat utang negara (SUN) mencapai Rp979 triliun.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, hingga akhir Juli 2010, total utang luar negeri pemerintah mencapai Rp1.627 triliun. Meski jumlahnya besar, pemerintah tetap menolak mengajukan keringanan pembayaranutangataumoratorium. Menurutnya, moratorium hanya penundaan dan bukan penghapusan utang.
”Meskipun ada kesepakatan Undang-Undang (UU) Moratorium Utang yang disepakati DPR, perlu dipertimbangkan bahwa UU tersebut tidak serta-merta bisa melepaskan pemerintah dari tuntutan hukum privat, tuntutan hukum oleh pemberi pinjaman terutama dari luar negeri,” kata Agus di Jakarta, kemarin. Dia menjelaskan, apabila mengajukan moratorium, dikhawatirkan pemerintah nanti akan kesulitan untuk mendapatkan pembiayaan.
Ini terkait,masih adanya ketergantungan fiskal Indonesia terhadap utang.“Meskipun pemerintah tidak melakukan moratorium atas utangnya, namun pemerintah tetap akan melakukan upaya pada penghematan biaya utang,”ungkap Agus. Jika dilihat dari instrumen utang kata Menkeu, maka utang pemerintah Indonesia terdiri atas surat berharga negara (SBN) sebesar Rp1.044 triliun (64%) dan pinjaman sebesar Rp583 triliun (36%).
Sementara bila dilihat dari nilai tukarnya, maka profil utang pemerintah dapat dibagi atas utang dalam mata uang rupiah sebesar Rp890 triliun (55%) dan utang dalam valuta asing sebesar Rp737 triliun (45%). (wisnoe moerti/ bernadette lilia nova)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar