Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyampaikan RAPBN 2011 beserta Nota Keuangannya, 16 Agustus lalu. Sepintas, berbagai kalangan tidak berharap terlalu banyak dengan RAPBN 2011.
Hal itu disebabkan tidak adanya terobosan yang berarti dalam pengelolaan fiskal di tahun mendatang. RAPBN 2011 cenderung konservatif atau tidak terlalu ekspansif dibandingkan dengan APBN 2010.
Defisit RAPBN 2011 diperkirakan mencapai 1,7 persen dari PDB, sementara pada APBN 2010 defisit anggaran mencapai 2,1 persen. Untuk melihat sejauh mana RAPBN 2011 mampu mencapai sasaran dalam menjalankan fungsinya, setidaknya bisa dilihat dari fungsi anggaran negara.
Anggaran negara mengemban beberapa fungsi penting, di antaranya untuk menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Mencermati pidato Presiden Yudhoyono dalam menyampaikan RAPBN 2011, tampak pemerintah belum serius mengefektifkan dan menciptakan daya dorong anggaran bagi pergerakan ekonomi.
Beberapa persoalan penting masih menjadi masalah krusial yang dihadapi perekonomian nasional, yakni masih tingginya peran fiskal pemerintah dibanding swasta dalam pembangunan.
Kondisi demikian mengharuskan anggaran negara menjadi tumpuan politik fiskal dalam mendorong perekonomian. Dengan peran pemerintah melalui APBN yang masih dominan dalam mendorong perkembangan ekonomi, fungsi alokasi anggaran negara harus dapat mencapai sasaran sebagai yang diharapkan.
Dengan fungsi alokasi anggaran yang diharapkan dapat menjadi pendorong bagi pergerakan ekonomi, alokasi anggaran yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi riil harus meningkat atau lebih tinggi.
Sayangnya, alokasi anggaran 2011 untuk mendukung hal itu belum tampak jelas. Di antara beberapa faktornya adalah rendahnya alokasi anggaran bagi pembiayaan sektor-sektor yang produktif, seperti infrastruktur di sektor produktif seperti pertanian, sekor manufaktur, dan infrastruktur dasar seperti listrik, jalan, dan pelabuhan.
Anehnya, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, meski alokasi anggaran untuk sektor tersebut juga kecil, masih diwarnai sejumlah isu tentang profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara seperti inefi siensi, misalokasi, keterlambatan pencairan DIPA, dan penyerapan anggaran yang rendah.
Persoalan keterlambatan penyerahan DIPA atau rendahnya pencairan anggaran telah menjadi masalah krusial, yang menyebabkan anggaran negara kehilangan fungsi untuk memicu percepatan roda pembangunan.
Selain itu, instrumen RAPBN 2011 seharusnya bisa menjadi alat alokasi sumber daya untuk menggerakkan ekonomi yang benar-benar mampu menjawab tantangan masa depan bangsa dan menciptakan percepatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas.
Dalam rangka menyelamatkan daya saing bangsa menghadapi era perdagangan bebas, kebijakan fiskal diharapkan dapat mendorong tumbuhnya penguasaan teknologi dan peningkatan SDM dalam mendorong industrialisasi.
Hal-hal semacam itulah yang mengharuskan pemerintah mencermati fungsi alokasi RAPBN 2011 sebagai instrumen utama kebijakan fiskal dan diharapkan mampu menggerakkan ekonomi dengan mengeliminasi sejumlah kendala, seperti memperlancar belanja pemerintah, memperbaiki mekanisme pencairan anggaran, meningkatkan koordinasi antardepartemen, dan menciptakan disinsentif bagi daerah yang lambat mencairkan anggaran.
Alokasi Anggaran
Dilihat dari alokasi anggaran 2011, pemerintah juga kurang memberikan perhatian dengan memperbaiki sektor-sektor ekonomi yang kinerjanya lemah tetapi mampu memberikan kontribusi tinggi terhadap lapangan kerja, penerimaan negara dan pertumbuhan ekonomi.
Sektorsektor tersebut adalah sektor pertanian, pertambangan, dan industri manufaktur. Kontribusi sektor pertanian semakin kecil, padahal jumlah masyarakat yang hidup di sektor ini masih besar.
Pertumbuhan sektor manufaktur juga terlalu lambat sehingga penyerapan tenaga kerja disektor ini relatif kecil. Sektor pertambangan juga tumbuh jauh lebih lambat dibandingkan dengan masa sebelum krisis.
Akibatnya, pengurangan jumlah orang miskin dan pengangguran lebih lambat dibandingkan dengan periode sebelum krisis. Dalam beberapa tahun terakhir ini, laju pertumbuhan sektor pertanian, pertambangan, dan manufaktur berada di bawah laju pertumbuhan ekonomi nasional.
Padahal sebelum krisis, sektor pertanian, pertambangan, dan manufaktur dapat tumbuh dengan lebih baik dari rata-rata lima tahun terakhir.
Bila dalam lima tahun terakhir dan masa mendatang pertumbuhan sektor pertanian, pertambangan, dan manufaktur dapat dibuat sama atau lebih dengan dengan rata-rata pertumbuhan sebelum krisis, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai di atas 7 persen secara berkesinambungan.
Usaha pemerintah dalam mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi melalui instrumen APBN sebagai alat memperbaiki distribusi pendapatan tampaknya masih jauh dari harapan.
RAPBN 2011 belum mengalokasikan secara signifi kan anggaran yang langsung mampu memecahkan masalah kemiskinan dan pengangguran. Anggaran negara masih didominasi anggaran yang tidak bersentuhan langsung dengan rakyat kecil.
RAPBN 2011 didominasi oleh belanja pegawai 2,6 persen dari PDB, subsidi 2,6 persen dari PDB, belanja barang 1,9 persen dari PDB, disusul belanja modal dan pembayaran utang masing- masing 1,7 persen dari PDB.
Anehnya, anggaran negara (pemerintah pusat) dan anggaran daerah ternyata juga memiliki komposisi yang tidak jauh beda. Artinya angaran daerah masih didominasi oleh anggaran belanja pegawai daripada belanja modal.
Sejak tahun 2005 hingga sekarang, rata-rata realisasi belanja modal daerah masih di bawah angka 30 persen. Anggaran belanja modal ini merupakan investasi pemerintah untuk membiayai sektor riil, terutama diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang berdampak pada pergerakan roda berbagai sektor ekonomi.
Sisanya 60-70 persen anggaran daerah digunakan untuk belanja pegawai. Rendahnya fungsi anggaran untuk mewujudkan distribusi pendapatan ini menyebabkan pemerintah pusat dan daerah gagal membiayai dan membangun sektor-sektor unggulan atau kluster di daerah guna peningkatan nilai tambah dalam berbagai sektor ekonomi.
Banyak daerah yang memiliki keunggulan dalam sektor-sektor tertentu, namun tidak dapat berkembang dengan baik karena adanya sumbatan masalah infrastruktur seperti listrik, pelabuhan, irigasi, jalan, dan bandara sehingga potensi ekonomi daerah tidak dapat berkembang.
Penulis adalah Tim Ahli di DPR RI
Fahruddin Salim
Tidak ada komentar:
Posting Komentar