JAKARTA: Kementerian PPN/Bappenas memperkirakan potensi dana pinjaman yang tidak akan digunakan (potential loan surplus) sepanjang kuartal II/2010 mencapai US$9,40 juta atau jauh lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pada kuartal I/2010 sebesar US$45,10 juta.
Direktur Pendayagunaan Pendanaan Pembangunan Bappenas Benny Setiawan mengatakan nilai perkiraan tersebut diperoleh pada saat melakukan pemantauan dan identifikasi pinjaman pemerintah selama kuartal II/2010. "Dari total pinjaman pemerintah sebesar US$20,86 miliar, sebesar US$9,40 juta kemungkinan tidak akan digunakan," katanya di Jakarta hari ini.
Total pinjaman pemerintah US$20,86 miliar tersebut berasal dari 174 proyek yang terdiri dari delapan pinjaman program senilai US$2,6 miliar, 140 pinjaman proyek senilai US$13,6 miliar, dan 26 pinjaman proyek yang di SLA-kan senilai mencapai US$4,5 miliar.
Sampai dengan kuartal II/2010, realisasi penarikan atas pinjaman tersebut tercatat mencapai US$10,7 miliar atau 51%. Menurut Benny, potential loan surplus tersebut adalah proyek di Poor Farmer Income Generation senilai US$4,4 juta yang berada di Kementerian Pertanian sejak 2003. Proyek lainnya adalah proyek Power Transmission Improvement Sector senilai US$5 juta di PT PLN sejak 2004.
"Umumnya potential loan surplus disebabkan oleh masalah kesulitan teknis yang menyebabkan paket kegiatan dibatalkan," jelasnya. Faktor lain yang menyebabkan terjadinya potential loan surplus, lanjutnya, adalah masalah keterlambatan dalam pelaksanaan penarikan pinjaman luar negeri dan lambannya proses tender serta masalah pembebasan lahan.
"Kami berharap RUU pertanahan segera rampung," ujarnya. Dia menambahkan proses penerbitan daftar isian pelaksanaan anggaran juga harus dipercepat terutama bagi proyek-proyek di daerah agar masalah potential loan surplus bisa diatasi. (luz)
Direktur Pendayagunaan Pendanaan Pembangunan Bappenas Benny Setiawan mengatakan nilai perkiraan tersebut diperoleh pada saat melakukan pemantauan dan identifikasi pinjaman pemerintah selama kuartal II/2010. "Dari total pinjaman pemerintah sebesar US$20,86 miliar, sebesar US$9,40 juta kemungkinan tidak akan digunakan," katanya di Jakarta hari ini.
Total pinjaman pemerintah US$20,86 miliar tersebut berasal dari 174 proyek yang terdiri dari delapan pinjaman program senilai US$2,6 miliar, 140 pinjaman proyek senilai US$13,6 miliar, dan 26 pinjaman proyek yang di SLA-kan senilai mencapai US$4,5 miliar.
Sampai dengan kuartal II/2010, realisasi penarikan atas pinjaman tersebut tercatat mencapai US$10,7 miliar atau 51%. Menurut Benny, potential loan surplus tersebut adalah proyek di Poor Farmer Income Generation senilai US$4,4 juta yang berada di Kementerian Pertanian sejak 2003. Proyek lainnya adalah proyek Power Transmission Improvement Sector senilai US$5 juta di PT PLN sejak 2004.
"Umumnya potential loan surplus disebabkan oleh masalah kesulitan teknis yang menyebabkan paket kegiatan dibatalkan," jelasnya. Faktor lain yang menyebabkan terjadinya potential loan surplus, lanjutnya, adalah masalah keterlambatan dalam pelaksanaan penarikan pinjaman luar negeri dan lambannya proses tender serta masalah pembebasan lahan.
"Kami berharap RUU pertanahan segera rampung," ujarnya. Dia menambahkan proses penerbitan daftar isian pelaksanaan anggaran juga harus dipercepat terutama bagi proyek-proyek di daerah agar masalah potential loan surplus bisa diatasi. (luz)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar