BANDUNG: Pemerintah akan menerbitkan peraturan presiden yang memadukan sistem logistik nasional (sislognas), sistem transportasi nasional (sistranas), dan arah pembangunan daerah, sebagai upaya untuk mewujudkan ketersambungan jaringan domestik.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida Alisjahbana mengemukakan inti penerbitan perpres tersebut yaitu sebagai landasan pembangunan infrastruktur ke depan sehingga semua kawasan di Indonesia benar-benar tersambung dan mampu menjadi satu kesatuan.
Dia mengatakan pemerintah saat ini sudah mulai menyusun perpres yang merupakan sinkronisasi dari tiga sistem tersebut.
“Sudah mulai jalan dari sekarang. Kan sekarang ada sislognas, sistranas, dan ada pula yang namanya arah pembangunan daerah. Ketiga hal itu akan menjadi satu kesatuan,” katanya akhir pekan lalu.
Dia menuturkan saat ini ketiga sistem tersebut cenderung berdiri sendiri-sendiri. Dia mencontohkan pembangunan sebuah bandara yang dibangun terlebih dahulu pada sebuah kawasan. Akan tetapi, pembangunan bandara tersebut tidak memperhitungan dukungan jaringan jalan, infrastruktur pendukung lain, dan pertumbuhan kawasan.
Contoh lainnya, tutur dia, harga barang-barang seperti semen di Indonesia bagian timur, jauh lebih mahal dibandingkan dengan di Pulau Jawa akibat kekurangan jaringan domestik. Demikian pula halnya dengan produksi sapi Nusa Tenggara yang harus menelan biaya mahal ketika didatangkan ke Jakarta.
“Sehingga pemerintah malah cenderung memilih opsi impor sapi karena biayanya lebih murah,” tuturnya.
Dia mengemukakan perpres tidak akan menghambat berbagai program pembangunan yang akan dikerjakan atau sedang berjalan.
Menurut dia, sejumlah item yang akan masuk dalam perpres tersebut justru sudah dijalankan a.l pembangunan jalan tol Trans Jawa, Jembatan Selat Sunda, jalan lintas selatan Jawa, lintas Sumetera, dan lain-lain.
“Di Jawa itu sudah ada, misalnya ada Trans Jawa yang pada 2012 sudah tersambung. Nanti ada jalur di selatan Jawa yang dihubungkan dengan jalan-jalan provinsi. Demikian pula dengan Jembatan Selatan Sunda. Item-itemnya sebetulnya sudah ada,” katanya.
Dia mengatakan pembangunan Jembatan Selat Sunda memang merupakan salah satu dari program penerapan ketersambungan domestik.
Pembangunan jalan dengan taksiran dana pembangunan Rp100 triliun tersebut akan berjalan mulai 2014, dan selesai pembangunanannya selama 10 tahun.
“Pembangunannya tidak hanya berupa jembatan. Tetapi juga akan mencakup pembangunan kawasan antara Banten dan Lampung juga,” tuturnya.
Dia mengemukakan pemerintah tidak akan menitiberatkan pembangunan jaringan infrastruktur pada titik tertentu. Akan tetapi, semua kawasan akan mendapatkan perhatian yang sama.
Selain itu, katanya, ketersambungan domestik tersebut juga tidak hanya meliputi pembangunan jaringan infrastruktur. Akan tetapi, meliputi sistem lainnya seperti perekonomian.
“Misalnya akan ada pula pembenahan pada sistem kepabeanan yang berlaku di daerah,” katanya.(mmh)
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida Alisjahbana mengemukakan inti penerbitan perpres tersebut yaitu sebagai landasan pembangunan infrastruktur ke depan sehingga semua kawasan di Indonesia benar-benar tersambung dan mampu menjadi satu kesatuan.
Dia mengatakan pemerintah saat ini sudah mulai menyusun perpres yang merupakan sinkronisasi dari tiga sistem tersebut.
“Sudah mulai jalan dari sekarang. Kan sekarang ada sislognas, sistranas, dan ada pula yang namanya arah pembangunan daerah. Ketiga hal itu akan menjadi satu kesatuan,” katanya akhir pekan lalu.
Dia menuturkan saat ini ketiga sistem tersebut cenderung berdiri sendiri-sendiri. Dia mencontohkan pembangunan sebuah bandara yang dibangun terlebih dahulu pada sebuah kawasan. Akan tetapi, pembangunan bandara tersebut tidak memperhitungan dukungan jaringan jalan, infrastruktur pendukung lain, dan pertumbuhan kawasan.
Contoh lainnya, tutur dia, harga barang-barang seperti semen di Indonesia bagian timur, jauh lebih mahal dibandingkan dengan di Pulau Jawa akibat kekurangan jaringan domestik. Demikian pula halnya dengan produksi sapi Nusa Tenggara yang harus menelan biaya mahal ketika didatangkan ke Jakarta.
“Sehingga pemerintah malah cenderung memilih opsi impor sapi karena biayanya lebih murah,” tuturnya.
Dia mengemukakan perpres tidak akan menghambat berbagai program pembangunan yang akan dikerjakan atau sedang berjalan.
Menurut dia, sejumlah item yang akan masuk dalam perpres tersebut justru sudah dijalankan a.l pembangunan jalan tol Trans Jawa, Jembatan Selat Sunda, jalan lintas selatan Jawa, lintas Sumetera, dan lain-lain.
“Di Jawa itu sudah ada, misalnya ada Trans Jawa yang pada 2012 sudah tersambung. Nanti ada jalur di selatan Jawa yang dihubungkan dengan jalan-jalan provinsi. Demikian pula dengan Jembatan Selatan Sunda. Item-itemnya sebetulnya sudah ada,” katanya.
Dia mengatakan pembangunan Jembatan Selat Sunda memang merupakan salah satu dari program penerapan ketersambungan domestik.
Pembangunan jalan dengan taksiran dana pembangunan Rp100 triliun tersebut akan berjalan mulai 2014, dan selesai pembangunanannya selama 10 tahun.
“Pembangunannya tidak hanya berupa jembatan. Tetapi juga akan mencakup pembangunan kawasan antara Banten dan Lampung juga,” tuturnya.
Dia mengemukakan pemerintah tidak akan menitiberatkan pembangunan jaringan infrastruktur pada titik tertentu. Akan tetapi, semua kawasan akan mendapatkan perhatian yang sama.
Selain itu, katanya, ketersambungan domestik tersebut juga tidak hanya meliputi pembangunan jaringan infrastruktur. Akan tetapi, meliputi sistem lainnya seperti perekonomian.
“Misalnya akan ada pula pembenahan pada sistem kepabeanan yang berlaku di daerah,” katanya.(mmh)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar