Pemerintah diminta waspadai deindustrialisasi

JAKARTA: DPR meminta pemerintah meningkatkan kewaspadaan kemungkinan terjadinya percepatan deindustrialisasi pada paruh kedua 2010.
“Saya melihat tidak ada perencanaan matang dan komprehensif dari pemerintah untuk menjadikan dunia usaha dan UMKM sebagai mitra pembangunan. Rangkaian kebijakan pemerintah dan otoritas moneter berkecenderungan memutus urat nadi dunia usaha, termasuk UMKM,” kata Bambang Soesatyo, Anggota Badan Anggaran DPR kepada Bisnis hari ini.
Menurut dia, kelemahan utama pemerintah tampak dari tidak adanya kebijakan untuk merumuskan biaya produksi yang efisien. Pemerintah bahkan sudah terjebak pada ego sektoral, sebagaimana yang diperlihatkan Kementerian keuangan, Bank Indonesia,  PLN serta Pertamina.
“Kalau ego sektoral itu tak segera dikoreksi, saya pastikan akan terjadi percepatan proses deindustrialisasi di dalam negeri,” lanjutnya.
Kemenkeu, ujarnya, hanya fokus pada keseimbangan APBN. Akibatnya, ketika keseimbangan terganggu, jurus yang dipakai pemerintah adalah menaikkan harga energi, seperti tarif dasar listrik, gas dan BBM.
Pada tahun ini, katanya, TDL sudah dinaikan 10%, sementara pada 2011 akan dinaikan lagi sebesar 15%. “Lalu, ketika perbankan belum juga berhasil menurunkan suku bunga, BI berencana menaikkan BI rate sampai ke level 7%.
Apabila bunga bank tetap tinggi dan TDL naik lagi di 2011, politisi partai Golkar ini memastikan akan terjadi penggelembungan biaya produksi yang sangat luar biasa di dalam negeri.
“Industri manufaktur bukan hanya tak berdaya saing, sekadar bertahan dari kebangkruan di dalam negeri pun mereka bahkan tak akan mampu lagi. Pada saat itulah terjadi percepatan proses deindustralisasi di Indonesia,” ungkapnya.(bas)