Pemerintah harus serius untuk memfasilitasi terwujudnya database UMKM nasional, karena hal itu salah satu kunci penting pemberdayaan dan pengembangan potensi UMKM. Terutama dalam meraih berbagai peluang. ”Lemahnya database yang ada saat ini, membuat berbagai program pemberdayaan yang seharusnya bisa berskala besar menjadi terbatas,” ujar Direktur Eksekutif Lembaga Pengembangan Inovasi dan Pembangunan, Bamboo Institute, Herlas Juniar.
Dikatakan, akses informasi mengenai keberadaan dan aktivitas pelaku usaha UMKM saat ini masih belum baik dan tidak terintegrasi. Akibatnya masing-masing UMKM umumnya menjalankan usahanya sendiri-sendiri atau dengan jaringan yang terbatas bergantung pada database-nya yang terbatas.
Selain itu, pola pengembangan dan pemberdayaan UMKM juga menjadi terkotak-kotak, bergantung kepada jangkauan database UMKM yang ada. Padahal, menurut dia, jika potensi UMKM bisa terkoordinasi dengan database, minimal berbagai program kemitraan bisa menjadi gerakan yang jauh lebih besar dan efektif.
”Saat ini, keberadaan database UMKM yang baik menjadi lebih diperlukan lagi. Karena ada 18 kementerian yang mengalokasikan dana APBN untuk pengembangan dan pemberdayaan UMKM,“ katanya.
Menurut Herlas jika tak ada database, akan sulit dilakukan integrasi program antara 18 kementerian itu. Nantinya masing-masing akan menggulirkan programnya sendiri-sendiri. Dengan demikian, ada semacam penghamburan anggaran, akibat hasil yang tidak optimal karena tak adanya koordinasi dan integrasi program.
”Sayangnya, sampai saat ini saya belum tahu adanya upaya bersama untuk menyusun database yang terintegrasi. Sekali pun database tersebut sangat diperlukan untuk pengoordinasian program,” katanya. Menurut dia, contoh riilnya untuk penyaluran KUR, tentunya akan jauh lebih efektif dan tepat sasaran, jika pemerintah memiliki database yang baik. (A-135/A-147)***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar