Politik Subsidi BBM

Oleh: Makmun Syadullah

Pengamat ekonomi

Indonesia Finance Today, 3 Januari 2012

Kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat, bagi sebagian besar masyarakat Indonesia merupakan gaya hidup, namun bagi sebagian yang lain sudah menjadi kebutuhan. Akibatnya dengan segala kemudahan yang diberikan kepada konsumen, permintaan kendaraan bermotor semakin meningkat. Krisis yang masih akan membayangi ekonomi global pada tahun 2013 kemungkinan tidak akan berdampak pada permintaan kendaraan bermotor. Bahkan kalangan pelaku industri otomotif di Indonesia optimistis permintaan mobil akan tetap tinggi. 

Menurut Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), permintaan mobil pada tahun 2013 diperkirakan mencapai 1,1 juta unit, naik dari tahun 2011 yang berkisar 850.000 unit. Perkiraan ini cukup masuk akal bahkan bisa lebih tinggi, mengingat realisasi penjualan hingga Agustus 2012 yang telah mencapai 714 ribu unit. Bahkan tahun depan para produsen kendaraan bermotor juga akan merilis produk mobil murah dan ramah lingkungan (low cost and green car/LGCC). Data historis juga menunjukkan bahwa permintaan kendaraan bermotor pada saat krisis 2008 juga tidak mengalami penurunan.  

Sementara itu penjualan sepeda motor tahun depan diproyeksikan akan mencapai 7,2 juta unit, jauh di atas proyeksi penjualan tahun 2012 yang mencapai sebanyak 6,7 juta unit. Proyeksi ini diperkirakan akan tercapai, mengingat pertumbuhan penjualan masih ditopang oleh tingginya kebutuhan konsumen terhadap kendaraan bermotor dan pertumbuhan ekonomi nasional yang mendorong daya beli.

Sejalan dengan proyeksi penjualan kendaraan bermotor,  konsumsi bahan bakar minyak (BBM) juga akan meningkat. Kuota BBM bersubsidi pada tahun 20013 diperkirakan akan membengkak dari asumsi sebesar 46 juta kiloliter menjadi 48,7 juta kiloliter. Pembengkakan ini juga dipicu karena masih terjadinya inefisiensi konsumsi BBM serta praktik penyelundupan dan penimbunan.

Faktor perbedaan harga yang mencolok antara BBM bersubsidi dengan BBM nonsubsidi merupakan pangkal dari inefisiensi konsumsi BBM serta praktik penyelundupan dan penimbunan. Harga BBM bersubsidi yang jauh lebih murah dibanding harga BBM nonsubsidi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tak tertentu dengan cara diselundupkan atau ditimbun sehingga bisa dijual kembali dengan harga normal.

Politik Subsidi

Melihat akar permasalahan membangkaknya kuota subsidi BBM, maka langkah paling efektif adalah dengan mengurangi subsidi. Solusi seperti ini sudah banyak disampaikan oleh berbagai stake holder. Mereka berharap sebaiknya pemerintah mengambil keputusan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi pada awal tahun. Pilihan awal tahun ini dapat membuat pemerintah leluasa dalam mengalokasikan anggaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Pintu untuk menurunkan subsidi BBM sudah terbuka lebar, mengingat pemerintah telah diberi keleluasaan untuk menaikkan harga BBM apabila harga minyak mentah sudah berada di atas asumsi pemerintah di APBN.  Meski demikian nampaknya pemerintah masih ragu-ragu apakah akan menurunkan subsidi BBM atau tidak. Hal ini nampak sekali, menjalang pertengahan Desember, pemerintah masih belum punya keputusan.

Ada kemungkinan pemerintah masih berhitung untung ruginya menurunkan subsidi BBM, baik secara ekonomis maupun secara politis. Secara ekonomis, pengurangan subsidi BBM akan berdampak pada makro ekonomi. Setiap kenaikan harga BBM sebesar 10 persen diperkirakan akan berdampak terhadap inflasi sebesar 0,5 persen-0,7 persen. Dengan demikian apabila pemerintah mengurangi subsidi BBM sebesar 30 persen, maka inflasi akan naik kurang lebih 1,5 persen hingga 2,1 persen.

Sementara itu secara politis kebijakan mengurangi subsidi BBM mungkin saja dinilai tidak tepat, apalagi menjelang  pelaksanaan pemilu tahun 2014.  Pengurangan subsidi BBM tentunya akan membawa sejumlah konsekuensi politik. Partai-partai oposisi, bahkan tidak menutup kemungkinan yang tergabung dalam partai koalisi, akan menolak rencana kebijakan pengurangan subsidi BBM. Apalagi menjelang pemilu, para politikus seolah berlomba menjadi pahlawan memperjuangkan kepentingan rakyat.

Sepertinya tidak ada pilihan bagi pemerintah, kecuali  mengurangi subsidi BBM. Disamping mempertimbangkan faktor ekonomis dan politis, pemerintah perlu pula mempertimbangkan dampak subsidi pada pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang tersandera oleh subsidi BBM pada akhirnya juga akan berdampak pada pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

Beberapa studi menunjukkan adanya kaitan antara pembangunan infrastruktur terhadap pembangunan ekonomi.  Hasil studi yang dilakukan beberapa ahli ekonomi, menunjukkan bahwa terdapat hubungan kausalitas antara investasi di bidang infrastruktur dengan pembangunan ekonomi  (Aschauer, 1991).  Pertanyaannya adalah masihkah pemerintah akan tetap mengorbankan pembangunan infrastrurtur demi membela subsidi BBM yang secara nyata salah sasaran, namun secara politis menguntungkan.

Mempertahankan subsidi BBM sejatinya hanya akan mengorbankan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.  Dengan system politik yang ada, nampaknya penguasa lebih senang dicitrakan “seolah” lebih pro rakyat kecil. Keputusan mengurangi subsidi BBM tentunya akan diserahkan pada penguasa periode berikutnya. Penguasa berikutnya bisa jadi akan berpandangan yang sama, karena mereka akan berhitung dengan risiko politik.  Para politikus lebih senang mengorbankan peluang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi jangka panjang, meski dengan konsekuensi akan menambah beban anggaran melalui penambahan utang Negara.